Saat ini, terdapat kesenjangan kepemilikan rumah atau backlog perumahan di Indonesia sebanyak 9,9 juta unit.
Program penyediaan rumah murah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dibiayai APBN hanya mampu menyediakan sekitar 300 ribu unit per tahun.
Skema gotong royong yang diterapkan dalam Tapera dinilai dapat mempercepat penyediaan rumah murah kepada masyarakat.
"Ada backlog 9,9 juta unit rumah. Negara harus hadir untuk menangani ini. Pendekatan FLPP sebelumnya hanya mencakup sekitar 300 ribu unit per tahun. Kita butuh skema baru," jelas Moeldoko di Gedung Krida Bhakti, Jakarta Pusat, Jumat (7/6/24), dilansir dari detikFinance.
Moeldoko menjelaskan bahwa sebelumnya tabungan perumahan sudah diterapkan di kalangan abdi negara melalui skema Bapertarum.
Kini, pemerintah ingin memperluas kebijakan ini ke pegawai swasta agar modal yang dimiliki Tapera lebih besar dan mampu membiayai penyediaan rumah murah.
Melalui program Tapera, pekerja dengan gaji di atas upah minimum harus membayar 3% dari gajinya. Iuran ini akan menjadi tabungan perumahan yang bisa digunakan untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) murah, kredit pembangunan rumah, dan kredit renovasi rumah.
Jika pekerja tidak memanfaatkan manfaat Tapera, tabungan tersebut akan dikembalikan saat pensiun dengan nominal ditambah imbal hasil dari pengelolaan yang dilakukan BP Tapera.
