Dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Sri Mulyani menjelaskan bahwa meskipun banyak beban potongan gaji, kebijakan Tapera dimaksudkan untuk mempermudah masyarakat membeli rumah, dengan dukungan APBN.
Anggota DPD, Casytha Arriwi Kathmandu, menyebut kebijakan Tapera sebagai beban tambahan bagi masyarakat yang sudah terbebani oleh banyak pajak.
"Pajak yang ditanggung pengusaha sudah banyak ditanggung pekerja, sudah banyak, tambah tapera 3%, pengusaha 0,5% dan pekerja 2,5%, artinya cost lagi," kata Casytha kepada Sri Mulyani saat rapat kerja di Gedung DPD, Jakarta, Selasa (11/6/24).
Menanggapi hal ini, Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah berusaha mengurangi beban masyarakat melalui berbagai bantuan, termasuk subsidi perumahan dan bantuan sosial.
"Jadi kami ingin tekankan, saya memahami beban-beban yang ada dan oleh karena itu APBN ingin kurangi beban masyarakat melalui berbagai cara dari sisi perumahan,"tegasnya.
Sri Mulyani juga mengakui perlunya kebijakan khusus untuk menjaga harga rumah agar tetap terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Pemerintah telah mengalokasikan dana besar dari APBN untuk membantu masyarakat memperoleh rumah, dengan total Rp 228,9 triliun sejak 2015 hingga 2024 melalui berbagai skema bantuan.
