Dalam sebuah pertemuan di Kompleks DPR RI pada Kamis (6/6/24), Basuki mengungkapkan bahwa ia telah berdiskusi dengan Sri Mulyani mengenai kemungkinan penundaan implementasi Tapera.
"Jika ada usulan dari DPR atau Ketua MPR untuk mengundur program ini, kami akan mengikuti arahan tersebut," ujarnya.
Basuki menegaskan bahwa pemerintah tidak akan terburu-buru mengimplementasikan Tapera jika dinilai belum siap. Ia juga menggarisbawahi bahwa program ini tidak mendesak dan bisa ditunda untuk memastikan kesiapan dan efisiensi pelaksanaannya.
Basuki menambahkan bahwa pemerintah telah memiliki program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang berjalan dengan baik sejak 2010 dan telah menerima dukungan APBN sebesar Rp105 triliun.
Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat meskipun Tapera belum diimplementasikan.
Penundaan Tapera memungkinkan pemerintah untuk menyempurnakan persiapan dan memastikan seluruh pemangku kepentingan siap sebelum meluncurkan program baru.
Langkah ini juga bertujuan untuk meredakan ketegangan dan memberikan waktu tambahan untuk sosialisasi manfaat dan mekanisme Tapera kepada masyarakat.
Dengan penundaan ini, diharapkan ketika Tapera diluncurkan nanti, program tersebut dapat berjalan efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.
