Pakar komunikasi politik, Ari Junaedi, menilai langkah tersebut tidak tepat secara politik.
“Pertama, PDIP dan Megawati adalah bukan pihak yang mendukung pencalonan Gibran sehingga secara fatsun politik memang tidak tepat bagi Gibran untuk melakukan hal tersebut,” kata Ari.
Menurutnya, karena PDIP dan Megawati bukan pendukung Gibran dalam Pemilihan Presiden 2024, maka keinginan Gibran untuk berkonsultasi tidaklah tepat secara politik.
Ari menambahkan bahwa penolakan PDIP terhadap rencana tersebut adalah wujud penghormatan terhadap prerogatif Presiden terpilih, Prabowo, dalam menentukan susunan kabinet.
“Tentu wajar jika melihat respons sejumlah politisi PDI-P yang menampik adanya wacana yang dilemparkan Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk berkonsultasi dengan Ketua Umum PDI-P Megawati soal penyusunan kabinet,” jelasnya.
“Tentu saja penghormatan terhadap hak prerogratif presiden terpilih Prabowo dalam menyusun kabinet. Posisi Gibran sebagai wapres terpilih tentu saja harus berkoordinasi dengan Prabowo,” kata Ari.
