Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyatakan bahwa kekerasan di Papua harus segera dihentikan karena menyasar tidak hanya anggota TNI dan Polri tetapi juga masyarakat sipil, termasuk anak-anak.
"Komnas HAM mengecam segala bentuk kekerasan yang sering terjadi di Papua," kata Atnike dalam keterangan tertulisnya pada Minggu, 14 April.
Atnike juga menyoroti kekerasan seksual terhadap dua perempuan di Nabire serta kontak senjata antara TNI-Polri dan kelompok separatis bersenjata (KSB) di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, yang menimbulkan korban jiwa warga sipil, termasuk anak-anak.
"Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa siapa pun bisa menjadi korban konflik dan kekerasan di Papua," ungkapnya.
Komnas HAM mendesak penegakan hukum segera menangani kasus-kasus kekerasan itu, dengan proses yang transparan dan akuntabel.
Selain itu, Komnas HAM menuntut evaluasi penanganan kekerasan bersenjata di Papua mulai dari operasi, komando, hingga pengendalian keamanan.
"Kami mendorong pemerintah, termasuk TNI dan Polri, untuk menggunakan pendekatan yang terukur dalam menghadapi konflik dan kekerasan di Papua, untuk menjamin keselamatan dan perlindungan HAM warga serta aparat yang bertugas di lapangan," ujar Atnike.
Komnas HAM juga akan melakukan kajian terkait perubahan penyebutan kelompok kriminal bersenjata (KKB) menjadi Organisasi Papua Merdeka (OPM), dan meminta pemerintah untuk menyediakan layanan publik terbaik bagi masyarakat Papua guna menekan eskalasi konflik dan kekerasan.
"Komnas HAM akan terus memantau situasi HAM di Papua," tegasnya.
Sebelumnya, Letda Inf Oktavianus Sogarlay, Danramil 1703-04/Aradide, tewas dalam penyerangan dan penembakan oleh TPNPB-OPM pada Kamis, 11 April.
