Hal itu disampaikan setelah Hasto kembali diminta KPK untuk memberi tahu keberadaan Harun Masiku.
Menurut Hasto, KPK seharusnya fokus saja pada upaya memerangi korupsi.
Ia menegaskan bahwa Harun Masiku hanya korban atas kasus suap penetapan anggota DPR periode 2019-2024.
Oleh karena itu, Masiku dinilai punya hak politik berdasarkan putusan Mahkamah Agung untuk menjadi anggota dewan.
"Tetapi (Harun Masiku) diperas, dan itu dilakukan oleh oknum KPU (Komisi Pemilihan Umum)," kata Hasto di kawasan SCBD Jakarta, Senin (8/4/24), dilansir duniaoberita dari Tribunnews.
Sebelumnya, KPK berharap Sekjen PDIP bersedia memberi tahu keberadaan Harun Masiku yang selama ini menjadi buronan.
Dengan begitu, Masiku akan langsung ditangkap dan kasusnya dapat segera diproses.
Hasto menilai, tindakan KPK yang terus bertanya soal Masiku merupakan bentuk intimidasi terhadap dirinya.
Juru Bicara KPK Ali Fikri membantah dan menyebut hal itu murni upaya penegakan hukum.
Hasto yang diduga risih dengan tindakan KPK itu lantas menantang lembaga antirasuah.
Ia meminta KPK untuk mengungkap berbagai dugaan penyalahgunaan anggaran bansos jelang Pemilu 2024. Bahkan Hasto juga meminta KPK membongkar dugaan keterlibatan orang di lingkar penguasa atas kasus izin tambang.
"Ini yang menjadi fokus dari KPK. Hal-hal itulah yang seharusnya dilakukan,"tegasnya.
