Ia mengakui ia pernah menyampaikan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak seharusnya hanya mengurus selisih suara. Namun, pernyataan itu disampaikan pada tahun 2014.
"Pendapat 2014 pasti akan berubah setelah 2017 karena ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang membagi kewenangan," kata Yusril di Gedung MK, Jakarta, Rabu (27/3/24) sebagaimana dilansir duniaoberita dar CNN Indonesia.
Yusril mengatakan pendapatnya saat ini sudah berubah. Menurutnya, MK memang hanya berwenang mengurus perselisihan hasil.
Hal itu karena UU 7/2017 mengatur pembagian kewenangan peradilan hukum kepemiluan. Yusril berkata hal itu tidak diatur saat Pilpres 2014.
"Kalau ada kejadian pidana itu ada Gakkumdu, ada atau tidak. Kalau ada ditindaklanjuti aparat penegak hukum. Kalau terjadi pelanggaran administratif pemilu itu kewenangannya Bawaslu," ucapnya.
Yusril menambahkan, "Ujungnya yang menjadi sisa itu semua adalah perselisihan hasil pemilu. Hasil pemilu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi."
Yusril merasa sebutan mahaguru hukum tata negara hanya sindiran untuknya. Dia merasa ada pihak yang sengaja menggambarkan ketidakkonsistenan.
"Apakah saya mencla-mencle atau orang memang sengaja memberi gambaran seolah-olah saya tidak mengerti permasalahan ini," ujar Yusril.
