Apalagi pada honorer yang tidak memiliki skill atau disebut tenaga administrasi yang hanya titipan keluarga pejabat atau tim sukses.
"Saya minta kalau honorer terlalu banyak, tidak efektif, tolong kepala daerah harus berani mengambil keputusan untuk stop, tidak mengambil honorer dahulu. Meskipun menang pilkada, jangan memberikan bom waktu," kata Mendagri Tito saat kunjungan di Belitung, Jumat (15/9/2023).
Menurutnya, jika honorer tersebut memiliki skill seperti tenaga kesehatan dan guru hal tersebut tidak masalah.
Namun yang dihindari yakni honorer yang tidak punya skill yang disebut tenaga administrasi.
Honorer tersebut pun akan menjadi bom waktu bagi pejabat berikutnya.
Saat membedah postur APBD kabupaten/kota dan provinsi di Bangka Belitung, lanjut Tito, ia melihat ada target belanja kepala daerah mencapai Rp900 miliar, namun Rp400 miliarnya digunakan untuk belanja pegawai.
Berarti hanya Rp500 miliar yang digunakan untuk kegiatan lain.
"Jangan-jangan Rp200 miliar-Rp300 miliar untuk kegiatan pegawai lagi, lalu untuk masyarakatnya mana. Ada yang cuma Rp30 miliar, saya bilang ini pasti jalan banyak rusak, gang-gang banyak yang bolong," ucap Tito.
Tito juga menyinggung daerah-daerah yang memiliki pendapatan asli daerah (PAD) kecil yakni di bawah 10 persen dan mengandalkan dana transfer pemerintah pusat.
Dana transfer pusat itu pun separuhnya dipakai untuk belanja pegawai atau membayar gaji.
"Saya cek buka lagi, kira-kira belanja pegawai ada gak yang honorer, jangan sampai didominasi oleh honorer," katanya.
Sumber : bangka.tribunnews
