Dikabarkan bahwa hal itu ia sampaikan saat Kick Off Meeting Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) PIU 1D Frontline Service Delivery, Rakernas Camat dalam Mendukung Pelaksanaan Tahapan Pemilu-Pilkada 2024, dan Launching Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana) Tahun 2023 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta.
“Pesan saya yang lain terkait pemilu dan pilkada ini adalah menjaga jangan sampai terjadi konflik sosial,” ujarnya dalam keterangan resmi di laman kemendagri.go.id, dikutip Selasa (27/6/23).
Lebih lanjut, Tito mengingatkan bahwa momen pemilu kerap dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk memecah belah.
Oleh karena itu, Tito menilai peran camat dan perangkat daerah sangat diperlukan untuk mengurangi konflik sosial.
Menurutnya, tugas tersebut juga tidak ringan karena memerlukan passion dan kemampuan untuk bekerja dan bergerak masuk ke semua lini masyarakat.
Ia menekankan bahwa tugas mereka bukan untuk membaca kemenangan, melainkan membaca potensi konflik yang jika terjadi akan ramai dan meledak.
Sehingga perlu untuk segera melakukan intervensi guna meredam potensi konflik tersebut.
Kemudian, Tito juga mengimbau pemerintah daerah untuk mengurus dan mengamankan wilayah masing-masing.
Hal tersebut merupakan upaya untuk menekan konflik sosial di masyarakat.
Pasalnya, kata dia, saat Pilkada Serentak 2024 di seluruh provinsi dan kabupaten/kota, sistem backup mungkin tidak mudah untuk digerakkan karena semuanya melakukan pengamanan di wilayah masing-masing.
Sehingga strategi utama besarnya adalah dengan membaca potensi konflik, kerawanan konflik, dan menyelesaikan konflik sebelum meledak menjadi kekerasan.
Selain itu, Tito juga mewanti-wanti agar para camat dan perangkat desa tetap netral pada Pemilu 2024 mendatang.
Ia meminta untuk tidak terlibat dalam politik praktis maupun menggalang dukungan untuk calon dari partai politik tertentu.
Tito menegaskan prinsip utama camat sama seperti ASN lainnya yakni netral dan tidak melakukan politik praktis. (Bar/Kat)
𝘽𝙖𝙘𝙖 𝘽𝙚𝙧𝙞𝙩𝙖 𝙇𝙖𝙞𝙣𝙣𝙮𝙖 𝙙𝙞 𝙂𝙊𝙊𝙂𝙇𝙀 𝙉𝙀𝙒𝙎
