YUK❗ BACA BERITA MENARIK LAINNYA DARI DUNIAOBERITA.COM DI GOOGLE NEWS❗
DUNIAOBERITA.COM – Kabar terbaru terkait Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan aturan baru untuk pegawai negeri sipil.
Dikabarkan bahwa pada aturan baru ini PNS yang meninggal dunia akan mendapatkan manfaat asuransi kematian sebesar Rp8 juta.
Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Permenkeu Nomor 128/PMK/02/2016 tentang Persyaratan dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua bagi Pegawai Negeri Sipil.
“Peserta atau pensiunan peserta (PNS) meninggal dunia diberikan sebesar Rp8 juta,” demikian bunyi Permenkeu 23/2023, seperti dikutip pada Senin (20/3/23).
Adapun Sri Mulyani menandatangani beleid tersebut pada 13 Maret 2023 dan mulai berlaku pada 1 April 2023.
Selain itu, beleid tersebut juga mengatur soal santunan untuk istri atau suami PNS yang meninggal dunia.
Baik istri maupun suami juga akan mendapatkan manfaat asuransi kematian sebesar Rp6 juta.
Sementara itu, jika anak PNS meninggal dunia maka mendapatkan manfaat asuransi kesehatan senilai Rp4 juta.
Sebagai informasi, besaran manfaat asuransi kematian PNS yang diatur Sri Mulyani itu berbeda dengan PMK Nomor 128 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua bagi PNS.
Dalam aturan tersebut, besaran manfaat asuransi kematian PNS dihitung menggunakan rumus.
PNS yang meninggal dunia akan mendapatkan dua kali hasil penjumlahan satu dan satu per sepuluh kali B dibagi dua belas, dikalikan P2, atau dengan rumus: 2 (1+0,1B/12) P2.
Adapun P2 merupakan penghasilan terakhir yang mencakup Gaji Pokok, Tunjangan Istri/Suami, dan juga Tunjangan Anak.
Sedangkan B merupakan jumlah bulan terhitung dari tanggal peserta diberhentikan dengan hak pensiun sampai tanggal peserta meninggal dunia.
Sementara itu, istri atau suami PNS yang meninggal dunia mendapat santunan satu setengah kali hasil penjumlahan satu dan satu per sepuluh kali C dibagi dua belas, dikalikan P2, atau dengan rumus: 1,5 (1+0,1C/12) P2.
Adapun C merupakan jumlah bulan terhitung dari tanggal peserta diberhentikan dengan hak pensiun atau meninggal dunia sampai dengan tanggal istri/suami/anak meninggal dunia.
Lalu jika anak PNS meninggal dunia maka mendapatkan santunan sebesar tiga perempat kali hasil penjumlahan satu dan satu per sepuluh kali C dibagi dua belas dikalikan P2, atau dengan rumus: 0,75 (1+0,1C/12) P2. Aturan ini juga menyatakan bahwa santunan tidak boleh kurang dari Rp500 ribu.
