DUNIAOBERITA.COM

DUNIAOBERITA - Kabar tentang pencekalan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto untuk bepergian ke luar negeri tidak dibenarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, menegaskan bahwa pencekalan tidak diperlukan jika pihak yang bersangkutan bersikap kooperatif. "Tidak perlu ada cekal kepada siapapun yang kooperatif dan taat terhadap hukum," ujar Alexander Marwata pada Minggu (9/5/24), dilansir duniaoberita dari Jawa Pos.  Ia juga menekankan pentingnya penghargaan terhadap hak asasi manusia (HAM) dalam penanganan perkara korupsi oleh KPK. "Kepastian terhadap HAM tidak hanya berlaku dalam urusan pencekalan, tetapi juga dalam upaya paksa seperti penggeledahan dan penyitaan barang bukti," tambahnya. Hasto Kristiyanto dijadwalkan akan diperiksa oleh KPK pada Senin (10/6) sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) yang melibatkan mantan calon anggota legislatif (caleg) PDI Perj...

Ilustrasi SIM C1 DUNIAOBERITA - Korlantas Polri telah resmi menerbitkan Surat Izin Mengemudi (SIM) C1 sesuai dengan amanat Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM.  Kakorlantas Polri Irjen Aan Suhanan meluncurkan SIM C1 di Satpas Daan Mogot, Jakarta Barat, pada Senin (27/5/24).  SIM C1 ini berlaku untuk kendaraan dengan mesin berkapasitas 250 hingga 500 cc. Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri, Brigjen (Pol) Yusri Yunus, menjelaskan bahwa syarat utama untuk mendapatkan SIM C1 adalah memiliki SIM C sebelumnya minimal satu tahun.  Persyaratan utamanya adalah memiliki SIM C dulu, minimal sudah punya selama satu tahun,” ujar dia di Satpas SIM Daan Mogot, Jakarta Barat, sebagaimana dikutip duniaoberita Minggu (9/6/24). Pemohon juga harus berusia minimal 17 tahun, memiliki KTP, dan melampirkan surat keterangan sehat dari dokter.

Foto : Ilustrasi DUNIAOBERITA.COM - KTP digital atau identitas kependudukan digital adalah tentang pemindahan KTP Elektronik (e-KTP) ke dalam format digital yang bisa diakses melalui ponsel pintar (smartphone), baik dalam bentuk foto atau QR Code.  Menurut informasi dari situs disdukcapil, KTP digital adalah aplikasi digital yang memuat Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang dapat diakses melalui smartphone.  Untuk mendapatkan KTP digital, pengguna perlu mengunduh aplikasi IKD dari Kemendagri melalui playstore dan memenuhi beberapa syarat serta mengikuti prosedur yang telah ditentukan. Syarat-syarat untuk membuat identitas kependudukan digital meliputi memiliki KTP elektronik (e-KTP), e-mail aktif, dan smartphone berbasis Android. Berikut adalah langkah-langkah membuat KTP digital yang telah dihimpun dari berbagai sumber: 1. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital dari playstore. 2. Buka aplikasi dan isi data yang diminta seperti NIK, e-mail, dan nomor ha...

DUNIAOBERITA - Selamat bagi pekerja dengan KTP terdaftar akan terima dana Rp700 ribu dari pemerintah.  Kamu bisa mendapatkan insentif Prakerja gelombang 69 sebesar Rp700.000 jika dinyatakan lolos. Segera cek Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP kalian di akun Prakerja masing-masing. Jika lolos, akan ada tanda di dashboard akun Prakerja dengan tulisan 'Kamu Lolos Prakerja'. Cara Mendapatkan Insentif Prakerja 1. Cek NIK KTP: Pastikan NIK KTP kalian di akun Prakerja masing-masing. 2. Lolos Seleksi: Akan ada notifikasi di dashboard akun Prakerja jika kamu lolos. 3. Pelatihan Prakerja: Lakukan pembelian pelatihan Prakerja dengan biaya sebesar Rp3.500.000 yang sudah disediakan.  Biaya ini hanya bisa digunakan untuk membeli pelatihan Prakerja dan tidak bisa diklaim ke rekening pribadi. 4. Insentif Rp700.000: Setelah menyelesaikan pelatihan, kamu akan mendapatkan insentif sebesar Rp700.000. Pelatihan Prakerja ini bisa dilakukan secara online, sehingga kamu bisa mengatur wakt...

DUNIAOBERITA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono, mengungkapkan bahwa dalam 100 hari masa jabatannya, ia telah berhasil memberikan kontribusi ekonomi senilai Rp215,8 triliun kepada kas negara. AHY menjelaskan bahwa selama menjabat, ia berhasil mendaftarkan 2,4 juta bidang tanah, sehingga total bidang tanah terdaftar hingga Juni 2024 mencapai 113,3 juta. Selain itu, dari periode 22 Februari hingga 31 Juni 2024, sebanyak 42.951 sertifikat tanah elektronik telah diterbitkan, menjadikan total sertifikat elektronik yang terbit hingga 2024 sebanyak 62.753. “Total ada Rp215,8 triliun dalam 100 hari. Ini nilai tambah ekonomi yang bisa kita hadirkan dari semua yang telah kita lakukan,” kata AHY dalam media briefing di Kantor ATR/BPN Jakarta, Jumat (7/6/24). AHY merinci bahwa total kontribusi tersebut terdiri dari Pajak Penghasilan (PPH) sebesar Rp1,4 triliun, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar R...

DUNIAOBERITA - Dinas Dukcapil Daerah Khusus Jakarta mengumumkan bahwa pengaktifan kembali Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdampak penataan dan penertiban dokumen kependudukan kini bisa dilakukan kapan saja, tanpa batas waktu. "Kami mengimbau masyarakat yang terdampak untuk segera mendatangi kelurahan terdekat untuk mengaktifkan kembali NIK yang dibekukan," ujar Kepala Dinas Dukcapil DKJ Budi Awaluddin di Jakarta, Kamis (6/6/24), dikutip dukcapil.kemendagri.go.id Budi Awaluddin menjelaskan, penataan dan penertiban dokumen kependudukan ini dilakukan untuk menjaga akurasi data kependudukan dan mencegah penyalahgunaan NIK oleh warga yang tidak berdomisili di Jakarta. "Kami berkomitmen memberikan layanan terbaik. Bagi warga yang ingin memindahkan domisili karena sudah tidak sesuai, juga dapat mengakses layanan daring kami, Alpukat Betawi," tambah Budi. Layanan Gratis dan Bebas Pungli Seluruh layanan untuk mengurus dokumen kependudukan sesuai domisili in...

DUNIAOBERITA - Kabar terkait Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan alasan di balik kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai pemotongan gaji untuk iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat kepemilikan rumah di masyarakat. Saat ini, terdapat kesenjangan kepemilikan rumah atau backlog perumahan di Indonesia sebanyak 9,9 juta unit.  Program penyediaan rumah murah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dibiayai APBN hanya mampu menyediakan sekitar 300 ribu unit per tahun. Skema gotong royong yang diterapkan dalam Tapera dinilai dapat mempercepat penyediaan rumah murah kepada masyarakat. "Ada backlog 9,9 juta unit rumah. Negara harus hadir untuk menangani ini. Pendekatan FLPP sebelumnya hanya mencakup sekitar 300 ribu unit per tahun. Kita butuh skema baru," jelas Moeldoko di Gedung Krida Bhakti, Jakarta Pusat, Jumat (7/6/24), dilansir dari detikFinance.  Moeldoko menjelaskan bahwa sebelum...