DUNIAOBERITA.COM

DUNIAOBERITA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono, mengungkapkan bahwa dalam 100 hari masa jabatannya, ia telah berhasil memberikan kontribusi ekonomi senilai Rp215,8 triliun kepada kas negara. AHY menjelaskan bahwa selama menjabat, ia berhasil mendaftarkan 2,4 juta bidang tanah, sehingga total bidang tanah terdaftar hingga Juni 2024 mencapai 113,3 juta. Selain itu, dari periode 22 Februari hingga 31 Juni 2024, sebanyak 42.951 sertifikat tanah elektronik telah diterbitkan, menjadikan total sertifikat elektronik yang terbit hingga 2024 sebanyak 62.753. “Total ada Rp215,8 triliun dalam 100 hari. Ini nilai tambah ekonomi yang bisa kita hadirkan dari semua yang telah kita lakukan,” kata AHY dalam media briefing di Kantor ATR/BPN Jakarta, Jumat (7/6/24). AHY merinci bahwa total kontribusi tersebut terdiri dari Pajak Penghasilan (PPH) sebesar Rp1,4 triliun, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar R...

DUNIAOBERITA - Dinas Dukcapil Daerah Khusus Jakarta mengumumkan bahwa pengaktifan kembali Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdampak penataan dan penertiban dokumen kependudukan kini bisa dilakukan kapan saja, tanpa batas waktu. "Kami mengimbau masyarakat yang terdampak untuk segera mendatangi kelurahan terdekat untuk mengaktifkan kembali NIK yang dibekukan," ujar Kepala Dinas Dukcapil DKJ Budi Awaluddin di Jakarta, Kamis (6/6/24), dikutip dukcapil.kemendagri.go.id Budi Awaluddin menjelaskan, penataan dan penertiban dokumen kependudukan ini dilakukan untuk menjaga akurasi data kependudukan dan mencegah penyalahgunaan NIK oleh warga yang tidak berdomisili di Jakarta. "Kami berkomitmen memberikan layanan terbaik. Bagi warga yang ingin memindahkan domisili karena sudah tidak sesuai, juga dapat mengakses layanan daring kami, Alpukat Betawi," tambah Budi. Layanan Gratis dan Bebas Pungli Seluruh layanan untuk mengurus dokumen kependudukan sesuai domisili in...

DUNIAOBERITA - Kabar terkait Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan alasan di balik kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai pemotongan gaji untuk iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat kepemilikan rumah di masyarakat. Saat ini, terdapat kesenjangan kepemilikan rumah atau backlog perumahan di Indonesia sebanyak 9,9 juta unit.  Program penyediaan rumah murah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dibiayai APBN hanya mampu menyediakan sekitar 300 ribu unit per tahun. Skema gotong royong yang diterapkan dalam Tapera dinilai dapat mempercepat penyediaan rumah murah kepada masyarakat. "Ada backlog 9,9 juta unit rumah. Negara harus hadir untuk menangani ini. Pendekatan FLPP sebelumnya hanya mencakup sekitar 300 ribu unit per tahun. Kita butuh skema baru," jelas Moeldoko di Gedung Krida Bhakti, Jakarta Pusat, Jumat (7/6/24), dilansir dari detikFinance.  Moeldoko menjelaskan bahwa sebelum...

DUNIAOBERITA - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep akhirnya berbicara mengenai kemungkinan dirinya maju dalam Pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Kaesang Pangarep mengatakan bahwa keputusan mengenai pencalonannya di Pilgub Jakarta akan diketahui pada bulan Agustus mendatang. "Kalau ditanya apakah saya akan maju atau tidak, tunggu kejutannya di bulan Agustus," ungkap Kaesang Pangarep, dikutip dari Ayojakarta.com melalui YouTube Kompas TV, Kamis,(06/06/24). Melihat posisi PSI yang saat ini memiliki delapan kursi di DPRD Jakarta, hal ini bisa menjadi peluang baginya untuk mencalonkan diri di Pilgub Jakarta. “PSI sendiri ada delapan kursi di DKI, jadi kalau kita lihat sewajarnya PSI bisa mencalonkan sebagai gubernur maupun wakil gubernur,” tambahnya. Selain itu, Kaesang juga menyebutkan bahwa keputusan Mahkamah Agung (MA) mengenai PKPU Nomor 9 Tahun 2020 membuka jalan baginya untuk maju dalam Pilgub 2024. Namun, ia mengaku masih belum mengetahu...

DUNIAOBERITA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menyesali kemarahan masyarakat terhadap Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).  "Dengan kemarahan ini, saya pikir saya menyesal betul," katanya pada Kamis (6/6/24), dikutip CNN Indonesia.  Basuki menyatakan kesediaannya jika program tersebut harus ditunda, dan kelegowoan ini juga telah dinyatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.  Namun, penundaan tersebut harus diajukan oleh DPR sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Program Tapera sendiri dilaksanakan berdasarkan UU Tabungan Perumahan Rakyat yang disahkan pemerintah dan DPR pada 2016. "Sebetulnya itu dari 2016 uu-nya, Ibu Menkeu memupuk dulu kredibilitasnya. ini malah kepercayaan.... Sehingga kita undur sampai 2027. Menurut saya pribadi, kalau memang belum siap, kenapa kita harus tergesa-gesa," ujarnya.  Pemerintah akan mewajibkan pekerja, baik mandiri maupun swasta, untuk menjadi peserta Tapera mulai Mei 2027, ...

DUNIAOBERITA - Jumlah mesin ATM milik perbankan di Indonesia kian berkurang. Ini tercermin dari Laporan Surveillance Perbankan Indonesia yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mencatat jaringan kantor bank umum konvensional (BUK) di seluruh Indonesia tersisa 115.539 per triwulan IV-2023, berkurang 4.676 unit.   Jaringan kantor terbanyak masih didominasi oleh terminal perbankan elektronik (ATM/CDM/CRM) sebanyak 91.412 unit. Jumlah itu menyusut 1.417 unit dari setahun sebelumnya 92.829 unit. Dilansir dari CNBC Indonesia, pengamat Perbankan & Praktisi Sistem Pembayaran Arianto Muditomo mengatakan penyebab turunnya jumlah jaringan kantor bank, khususnya ATM, juga terjadi di negara lain Penyebab dari fenomena ini dapat dilihat dari beragam sudut pandang. "kenyataan bahwa transaksi telah bergeser ke layanan digital (mobile banking dan aplikasi) yang mudah digunakan dan mudah diakses dari beragam tempat pilihan nasabah," kata Arianto, Rabu (5/6/24). Selanjutn...

DUNIAOBERITA - Polemik terkait program iuran Tapera telah menuai kritik. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani telah sepakat.  Dalam sebuah pertemuan di Kompleks DPR RI pada Kamis (6/6/24), Basuki mengungkapkan bahwa ia telah berdiskusi dengan Sri Mulyani mengenai kemungkinan penundaan implementasi Tapera.  "Jika ada usulan dari DPR atau Ketua MPR untuk mengundur program ini, kami akan mengikuti arahan tersebut," ujarnya. Basuki menegaskan bahwa pemerintah tidak akan terburu-buru mengimplementasikan Tapera jika dinilai belum siap. Ia juga menggarisbawahi bahwa program ini tidak mendesak dan bisa ditunda untuk memastikan kesiapan dan efisiensi pelaksanaannya. Basuki menambahkan bahwa pemerintah telah memiliki program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang berjalan dengan baik sejak 2010 dan telah menerima dukungan APBN sebesar Rp105 triliun.  Ini menunjukkan komitmen pemerintah d...