DUNIAOBERITA.COM

DUNIAOBERITA.COM - Kabar terkait PresidenJokowi mengungkapkan semua menteri yang dipanggil Mahkamah Konstitusi (MK) akan hadir dalam sidang sengketa Pilpres 2024 pada Jumat (5/4/2024).  Dikabarkan Presiden Jokowi bahkan meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini bicara buka-bukaan dalam sidang tersebut. Jokowi mempersilakan anak buahnya untuk menjelaskan apa yang mereka kerjakan di pemerintahan. Dia tak membatasi apa yang boleh disampaikan para menteri. “Ya semua akan hadir karena diundang oleh MK semua akan hadir,” kata Jokowi di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/4/24). “Kalau Bu menteri keuangan mengenai anggaran seperti apa. Kalau Bu Mensos mengenai bantuan sosial dijelaskan seperti apa. Nanti akan dijelaskan semuanya, lah,” sambungnya. Namun pada kesempatan itu, Jokowi enggan berkomentar lebih lanjut terkait tudingan politisasi bansos yang sering disinggung di sidang MK. Ia menyerahkan semua proses hukum di dalam pers...

DUNIAOBERITA.COM - Kabar mengejutkan terkait sosok Presiden Jokowi memberikan tanggapan atas pernyataan  Hasto Kristiyanto yang mengatakan Jokowi sempat berupaya mengambil alih kursi ketua umum PDIP dari tangan Megawati Soekarnoputri. Hasto megungkapkn bahw peristiwa itu jauh sebelum Pemilihan Umum 2024 berlangsung. Upaya itu dinilai untuk mempertahankan kekuasaan yang saat ini dimiliki Jokowi. Saat ditemui setelah seremoni pengiriman bantuan kemanusiaan untuk Mesir dan Sudan di Baseops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (3/4/2024), Jokowi sempat balik bertanya kepada wartawan terkait hal tersebut. "Ketua? Bukan Golkar?," katanya. Saat wartawan mengatakan kalau kursi ketum yang dimaksud adalah PDI Perjuangan, Jokowi menyatakan keheranannya. Sebab, dirinya juga dikabarkan hendak merebut kursi ketua umum Golkar. "Katanya mau ngerebut Golkar, katanya mau ngerebut. Masa mau diambil semua? Jangan seperti itu, jangan seperti itu," ujar Jokowi, dil...

Foto : Ilustrasi  DUNIAOBERITA.COM - Kabar terbaru terkait adanya aksi organisasi masyarakat (ormas) yang meminta paksa tunjangan hari raya (THR) seringkali terjadi. Dikabarkan bahwa Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto memerintahkan kepada jajarannya untuk serius menindak tegas ormas yang meminta paksa THR Lebaran 2024. “Saya sampaikan kepada para Kapolres juga bahwa kalau memang ada yang seperti itu, kita akan panggil, kita panggil kalau dia sifatnya memaksa, memeras ya, pasti ada pasalnya,” tegasnya, Selasa (2/4/24, dilansir duniaoberita dari nesiatimes.  Lebih lanjut, Karyoto memastikan bahwa pihaknya tidak akan membiarkan para ormas melakukan permintaan THR secara paksa. Pihaknya akan menindak tegas anggota ormas yang meminta THR kepada perusahaan, keluarga, atau individu dengan cara-cara yang tidak baik. Di samping itu, Polda Metro Jaya juga mengimbau kepada masyarakat untuk melapor apabila mendapati ormas yang memaksa meminta THR. Kabid Humas Polda Metro Jaya K...

DUNIAOBERITA.COM - Pergi liburan merupakan hal yang ditunggu-tunggu oleh sebagian orang.  Liburan merupakan kesempatan untuk bersenang-senang dan kembali mengumpulkan tenaga sebelum melakukan aktivitas untuk jangka panjang ke depan.  Bahkan beberapa orang pergi liburan bukan hanya untuk bersenang-senang tetapi bisa saja karena ingin mendapatkan inspirasi di dalam menjalankan pekerjaan atau profesinya.  Nah dilansir dari berbagai sumber, saat pergi liburan ada beberapa hal penting yang harus dibawa berikut ini: 1. Pakaian: Hal ini harus sesuai dengan tujuan liburan dan perkiraan cuaca. Jangan lupa bawa pakaian yang nyaman untuk berjalan-jalan. 2. Obat-obatan: Bawa obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum seperti obat sakit kepala, obat perut, atau obat alergi. 3. Perlengkapan pribadi: Bawa sikat gigi, pasta gigi, dan perlengkapan mandi lainnya. Jika perlu, bawa juga perlengkapan kecantikan dan perawatan kulit. 4. Peralatan elektronik: Bawa charger dan adaptor ...

DUNIAOBERITA.COM - Kabar terkait sosok saksi pasangan Ganjar-Mahfud yang dihadirkan oleh Kuasa Hukum pada  persidangan di  Mahkamah Konstitusi (MK).  Beliau bernama Memed Alijaya. Hal ini lantas viral sebab banyak yang menduga saksi Memed memarahi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo karena banyak bertanya dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Momen itu terjadi saat pemeriksaan saksi. Suhartoyo menanyakan sejumlah hal ke Memed tentang dugaan pengerahan aparatur desa memenangkan Prabowo-Gibran. Suhartoyo bertanya bukti Memed tentang camat dan kepala desa memimpin yel-yel pemenangan Prabowo-Gibran. Memed justru bercerita soal foto laporan ke Bawaslu. "Pak Memed enggak dokumentasikan? Lewat HP?" kata Suhartoyo dalam sidang Gedung MK, Jakarta, Selasa (2/4/2024). Waktu saya lapor saya foto itunya, dokumenkan gitu. Setiap itu saya ada. Termasuk itu videonya ada sudah saya serahkan ke tim hukum saya," jawab Memed. Suhartoyo kembali bertanya, "Sudah jadi bagi...

DUNIAOBERITA.COM - Kabar mengejutkan terkait PDI Perjuangan melalui Tim Perjuangan Demokrasi Indonesia  melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Cakung, Jakarta Timu terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dikabarkan bahwa adapun gugatan yang diajukan di PTUN dipimpin oleh Gayus Lumbun.  Dilansir dari detikcom, gugatan itu sudah terdaftar di PTUN dengan nomor perkara 133/G/2024/PTUN.JKT dengan pihak penggugat PDIP diwakili oleh Megawati Soekarnoputri. "Intinya jenis gugatanya ialah perbuatan melanggar hukum oleh aparatur negara, tergugatnya KPU," kata Gayus ditemui awak media setelah melayangkan gugatan di Gedung PTUN, Jakarta Timur. Gayus mengatakan perbuatan melawan hukum KPU karena instansi yang dipimpin Hasyim Asy'ari itu meloloskan putra Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. "Perbuatan melawan hukum tersebut bertentangan dengan asas dan norma-norma yang ada pada aturan tentang pemilihan umum,...

DUNIAOBERITA.COM - Hallo para pembaca semuanya, tahukah anda apa pentingnya mengurus akta lahir? Sebagaimana diketahui bahwa Negara wajib melindungi dan memberikan pengakuan atas status pribadi dan status hukum termasuk kepada anak-anak. Membuat akta kelahiran, itu bentuk perlindungan dan pengakuan negara terhadap status hukum anak tentang identitas nama, tempat dan tanggal lahir, siapa orang tuanya serta kewarganegaraannya.  Menurut Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, anak yang tidak punya akta kelahiran kurang terlindungi keberadaannya, masa depannya, dan sulit mengakses pelayanan publik. Anak pun jadi rentan tindakan kriminal, di antaranya perdagangan orang dan perkawinan di bawah umur.  Berdasarkan Pasal 5 dan 27 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan yang dituangkan dalam akta kelahiran. "Saya mengajak semua pihak peduli akan penting...