DUNIAOBERITA.COM

Kabar terkait Partai NasDem yang turut menyampaikan satu nama kandidat bakal calon wakil presiden untuk Anies Baswedan. Walau turut menyodorkan nama, NasDem tetap pada keputusan bahwa pemilihan cawapres ada di tangan Anies. Soal satu nama cawapres yang disodorkan itu diketahui dari Ketua DPP NasDem Taufik Basari ketika ditanya ihwal kecocokan nama cawapres antara Agus Harimurti Yudhoyono atau Khofifah Indar Parawansa. "Kita sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Anies untuk menentukan siapa yang akan menjadi cawapresnya dan kita juga sudah sampaikan satu nama, tentu nanti pada saatnya tentu Pak Anies yang akan umumkan," kata Taufik di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/5/23), dilansir duniaoberita dari Suara.  "Tentunya antara presiden dan wakil presiden yang nanti akan menjalankan roda pemerintahan ini harus bisa kerja sama, harus bisa saling mengisi satu sama lain, tidak hanya bergantung pada satu orang, tetapi juga bisa berbagi peran dan tentuny...

Kabar terkait sosok Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan potensi kecurangan akan terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Namun, pelakunya dari peserta atau kontestan pemilu itu sendiri dan bukan dari pemerintah. Dikabarkan bahwa hal tersebut disampaikan Mahfud, melalui keterangan tertulisnya, saat menjadi pembicara kunci seminar "Literasi Media dan Politik Jelang Pemilu 2024: Mitigasi Konflik SARA dan Penguatan Partisipasi Warga" di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Selasa (23/5/2023). "Karena sudah lima kali Pemilu kita 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019 curang terus. Tetapi beda saudara yang curang sekarang itu adalah peserta pemilu sendiri, bukan pemerintah," kata Mahfud. Mahfud menegaskan, hal itu jauh berbeda apabila dibandingkan semasa Orde Baru berkuasa, di mana sudah menjadi rahasia umum bahwa Pemilu kerap kali sudah diatur siapa pemenangnya dan partai apa men...

Kabar terkait Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Komunikasi Media Massa Don Rozano Sigit menyatakan Kementerian Sosial (Kemensos) kooperatif untuk memenuhi permintaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait korupsi bantuan sosial (bansos) beras tahun 2020. Dikabarkan bahwa saat ditemui di Jakarta, Selasa malam, Don menjelaskan penggeledahan KPK tersebut terkait pekerjaan penyaluran bansos beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) 2020. Dia membenarkan penyidik KPK telah menemui Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini serta menjelaskan maksud dan tujuannya untuk melakukan penggeledahan pada Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial, yang diduga ada keterkaitan dengan kasus tersebut. "Kami menyambut dengan baik dan kami korporatif memenuhi permintaan-permintaan yang dilakukan oleh tim penyidik dari KPK," ujar Don. Penggeledahan ruang Sekretaris Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial dilakukan mulai pukul 10.00-18.00 WIB. Keda...

Kabar mengejutkan terkair Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan imbauan agar masyarakat waspada terhadap modus penipuan terbaru. Dikabarkan bahwa modus penipuan tersebut kini menggunakan media surat pembekuan rekening yang mengatasnamakan OJK. Melansir dari Instagram @ojkindonesia, Senin (22/5/23), OJK pun memberikan cap ‘hoaks’ pada surat pembekuan rekening tersebut. “Waspada modus penipuan surat pembekuan rekening keuangan pribadi yang mengatasnamakan OJK,” tulisnya. Waspada modus penipuan surat pembekuan rekening keuangan pribadi.  (Sumber: Instagram/ojkindonesia). Dalam surat yang beredar, tertulis bahwa penipu mengatasnamakan OJK memblokir rekening korban selama tiga tahun karena diduga terkait kasus pencucian uang. Kemudian OJK dalam unggahannya menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah menerbitkan surat pembekuan rekening pribadi kepada nasabah. Selain itu, OJK juga mengklaim bahwa format surat tersebut tidak sesuai dengan standar OJK. Selanjutnya, O...

(Foto : Capres Anies Baswedan/Saat Jabat Gubernur DKI Jakarta) DUNIAOBERITA.COM - Kabar terkait Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla angkat suara perihal sosok bakal calon wakil presiden pendamping bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Rasyid Baswedan. Dikabarkan bahwa JK, sapaan akrab Jusuf Kalla, mengaku memberikan masukan terkait hal tersebut kepada Anies. "Ya kan ditentukan oleh tiga partai (Partai Nasional Demokrat, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera) dan Anies. Ya kalau memberikan masukan boleh-boleh saja, tapi yang menentukan mereka ya," ujarnya usai menghadiri seremoni dimulainya pembangunan Gedung A Universitas Paramadina Kampus Cipayung, Jakarta Timur, Selasa (23/5/23). dilansir duniaoberita dari CNBC Indonesia. JK menekankan kalau hingga saat ini belum satupun koalisi yang menentukan bacawapres. Terkait sosok cawapres yang diklaim Anies sudah ada di kantong, JK enggan berkomentar banyak. ...

(Sumber Foto : BeritaSatu) Kabar mengejutkan terkait Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang, Jawa Tengah menyebut tidak ada campuran bahan lain dari minuman keras (miras) yang diminum oleh putri Pj Gubernur Papua Pegunungan, Alinsia Bokman Kondomo (16). "Keterangan dari tersangka, tidak ada (campuran bahan lain di miras yang diminum korban)," ungkap Kapolrestabes Semarang, Irjen Pol Irwan Anwar pada Senin (22/5/2023) kemarin, dilansir duniaoberita dari beritasatu.  Miras yang diminum korban adalah miras jenis anggur merah (amer). Saat dihadirkan dalam konferensi pers yang digelar di Mapolrestabes Semarang, minuman tersebut telah habis lebih dari setengah botol. Miras tersebut ternyata telah disiapkan oleh pelaku, yaitu Ahmad Nashir (22) di sebuah kamar kos yang baru disewanya dua minggu atau setelah mengenal korban di sosial media. "Soal minuman keras yang ditemukan, ini disiapkan pelaku sebelum bertemu dengan korban pada tanggal 18 Mei. Jadi ter...

Kabar mengejutkan terkait sosok sekretaris Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres PDIP, Deddy Yevri Sitorus mengatakan akan memilih Anies Baswedan di Pilpres 2024 jika mampu menjelaskan cara mencegah korupsi saat menjabat sebagai presiden. Dikabarkan bahwa ia awalnya menepis pernyataan dari Anies hingga Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait penegakan hukum yang dinilai tajam ke bawah namun tumpul ke atas.  Menurutnya, di zaman Jokowi, banyak menteri dari partai pendukung pemerintah, hingga pimpinan lembaga legislatif yang terjerat kasus korupsi. “Masalah penegakan hukum ini persoalan kita semua, yang sudah terbukti di selama pemerintahan Jokowi, berapa menteri dari partai pendukungnya, kurang apa? Mahkamah Agung, Wakil Ketua DPD, ketua DPR. Kurang apalagi bukti sama kalian ini tajam ke atas?” kata Deddy dalam acara political show di CNNIndonesiaTV, Senin (22/5) malam, dilansir duniaoberita dari kalipost.  Ia mengaku menghargai kritik Anies yang d...