DUNIAOBERITA.COM

Melansir dari berbagai sumber, Jumat (5/5/23), berikut beberapa ojek online saingan Gojek dan Grab di Indonesia: 1. Maxim Layanan ride-sharing asal Rusia bernama Maxim telah beroperasi di beberapa negara termasuk Indonesia. Foto : Ilustrasi/tangkapan layar  Maxim beroperasi di sejumlah kota besar di Indonesia seperti Jakarta hingga Balikpapan. Terdapat dua pilihan tarif bagi pengguna Maxim, yakni Economy yang terjangkau serta Comfort yang mengutamakan kenyamanan. Selain itu, Maxim menawarkan metode pembayaran secara tunai maupun non-tunai. 2. Anterin Anterin merupakan layanan ojol lokal yang beroperasi di lebih dari 50 kota di Indonesia. Ojol dengan dominasi warna biru ini memiliki lebih dari 300 ribu pengemudi terdaftar dan 500 ribu pelanggan. Anterin menawarkan kebebasan kepada pelanggan untuk memilih tarif. Pelanggan dapat memilih pengemudi yang menawarkan tarif yang dapat mereka terima. Selain itu, pelanggan juga bebas memilih kendaraan atau pengemudi yang mereka su...

Kabar mengenai sosok Wapres ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla yang mengomentari pertemuan Presiden Jokowi dengan para ketua umum partai politik di Istana beberapa hari lalu. JK menyoroti tidak diundangnya Ketum Nasdem Surya Paloh dalam pertemuan tersebut. "Kalau pertemuan itu di Istana, membicarakan tentang urusan pembangunan wajar, saja. Namun, bicara pembangunan mestinya diundang (Nasdem). Berarti ada pembicaraan politik," kata Jusuf Kalla seusai pertemuan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dilansir duniaoberita dari JPNN,  Sabtu (6/5/23). JK pun memberikan sindiran secara halus, dengan menyebutkan Jokowi seharusnya mencontoh para pendahulunya saat akhir masa jabatan. "Seperti Bu Mega dahulu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) begitu akan berakhir. Tidak terlalu melibatkan diri dalam suka atau tidak suka perpolitikan itu. Supaya lebih demokratislah," kata Pak JK. Sebelumnya, Jokowi bertemu dengan para ketua umum partai politik dengan agenda silaturahmi ...

Kabar terkait sosok Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh dalam sebuah acara makan siang. Dikabarkan bahwa Luhut mengatakan, keduanya sempat menyinggung skema dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024. "Ya (skema capres) ada juga yang kita omongin," ujar Luhut di Wisma Nusantara, Jakarta, Jumat (5/5/23). Surya dan Luhut mengaku bertukar pandangan terkait sosok calon wakil presiden yang tepat untuk mendampingi nama-nama bakal capres saat ini. Bahkan, Luhut mengaku memberikan saran terkait cawapres untuk Anies Rasyid Baswedan. "Ya kan saya ditanya, ya saya jawab. Saya tidak perlu cerita sama kamu (soal nama cawapres yang disarankan)," kata Luhut. Ia sendiri tak mau mengungkapkan lebih detail terkait pembahasannya bersama Surya Paloh. Tetapi, inti dari pertemuan itu, sebut Luhut adalah keduanya bersepakat bahwa kepentingan negara lebih penting. "Sama kami sepakat semua h...

Kabar terbaru terkait bakal calon presiden yang diusung PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo mengungkapkan kreteria wajib bakal calon wakil presiden yang nanti mendampinginya. Ganjar menyatakan, keriteria cawapres yang nanti mendampinginya harus memiliki visi yang sama dengan dirinya. "Cawapres saya harus satu visi dengan saya," kata Ganjar usai menghadiri konsolidasi akbar PDI Perjuangan Jatim di Hotel Shangri La Surabaya, Sabtu (6/5/23). Terkait sosok bakal cawapres yang bakal mendampinginya di Pilpres 2024, Ganjar menyebut saat ini masih dikomunikasikan oleh partai pengusung. "Figur cawapres sedang dibicarakan oleh partai dan antar partai," ujarnya. Ganjar menjelaskan, ada lebih dari 1.700 pengurus PDI Perjuangan Jatim yang menghadiri konsolidasi tersebut. Ganjar menyatakan, dirinya akan berkeliling ke daerah-daerah lainnya setelah resmi diumumkan sebagai bakal Capres PDIP. Jawa Timur menjadi provinsi pertama yang menggekar konsolidasi dan dihadiri langsung...

Kabar terkait  Dinas Dukcapil DKI Jakarta akan menonaktifkan NIK KTP warga yang tidak lagi tinggal di Ibu Kota. Dikabarkan bahwa Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin menyebut terdapat 194 ribu NIK yang akan dinonaktifkan mulai Maret 2024 mendatang. “Sebanyak 194 ribu penonaktifan NIK ini bagi warga DKI Jakarta yang secara de jure ber-KTP, berdokumen DKI Jakarta namun secara de facto tidak tinggal di Jakarta,” terangnya dikutip dari detik.com, Jumat (5/5/2023). “Iya kita lakukan ini. Jadi Maret 2024 kita akan nonaktifkan,” sambungnya. Selain itu, ia pun meminta agar masyarakat melakukan pengecekan secara mandiri apakah NIK mereka masuk dalam daftar yang akan dinonaktifkan atau tidak. Untuk melakukan pengecekan, warga dapat mengakses situs https://datawarga-dukcapil.jakarta.go.id/ atau melalui WhatsApp di nomor 081285277751. Sebelumnya, Budi juga telah menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak ada kaitannya dengan pemindahan Ibu Kota Negara pada 2024. Adapun k...

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan segera memperbaiki sejumlah ruas jalan yang rusak di Provinsi Lampung.  Kategori jalan yang bakal diperbaiki oleh Kementerian PUPR di antaranya jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan provinsi, yang terindikasi rusak.  "Semangatnya adalah kita ingin memperbaiki jalan-jalan yang kita lihat baru saja tadi, baik jalan kabupaten, baik jalan provinsi, baik jalan kota yang rusak parah,” ujar Presiden Jokowi di Jalan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung pada Jumat(5/5/2023).  Menurut Presiden, setiap ruas jalan memiliki penanggungjawabnya masing-masing, yaitu pemerintah pusat untuk jalan nasional, gubernur untuk jalan provinsi, dan bupati/wali kota untuk jalan kabupaten/kota. Meskipun demikian, Presiden menjelaskan bahwa pemerintah pusat akan mengambil alih perbaikan jalan di Lampung.  “Tetapi itu karena memang sudah lama ya akan diambil alih oleh pem...

Kabar terkait Kejaksaan Negeri (Kejari) OKU Selatan resmi tetapkan Tiga orang Pejabat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) OKU Selatan sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan, Kamis (4/5/23). Foto : ILUSTRASI PENAHANAN  Dikabarkan bahwa kepala Kejaksaan Negeri OKU Selatan Dr. Adi Purnama, SH.,M.H dalam keterangan saat presconfren, menjelaskan jika penahanan ini merupakan tindak lanjut Tim Penyidik Jaksa setelah melakukan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor 03/L 6.23/Fd.1/01/2023 tanggal 02 Januari 2023. Dimana kasus itu sendiri mengenai Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Hibah Pilkada Serentak pada Bawaslu Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2019 s/d 2021 dengan total nilai anggaran sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima Belas Milyar Rupiah). "Adapun tiga tersangka yang kita lakukan penahanan hari ini, yakni inisial HA  selaku Ketua Komisioner Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 2019 s/d 2021. BH selaku Koordinator S...