DUNIAOBERITA.COM

(Foto : Presiden Jokowi ) DUNIAOBERITA.COM - Kabar terkait Presiden Joko Widodo merespons positif wacana lima partai membentuk koalisi besar untuk Pilpres 2024. BERITA TRENDING:  Cek Nomor WhatsApp yang Sering Dihubungi Setiap Hari Dia mengapresiasi ide menggabungkan Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Tak Diundang Rapat Partai Bareng Jokowi, NasDem Singgung Koalisi Anies "Cocok," kata Jokowi sambil tersenyum di Kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu (2/4). Jokowi enggan berkomentar lebih lanjut mengenai koalisi besar. Dia menegaskan persoalan koalisi dan pilpres bukan ranah seorang presiden. "Saya hanya bilang cocok. Terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan ketua partai," ujarnya. Ia melanjutkan, "Untuk kebaikan negara untuk kebaikan bangsa untuk rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan itu akan lebih baik." Jokowi menghadiri pertemuan dengan lima ketua umum partai hari ini. Mereka adalah Ketua Umum Parta...

Kabar terkait pengamat komunikasi politik dari dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga mengatakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir meraih dampak positif dari dinamika Piala Dunia U-20. “Erick mendapat persepsi positif oleh sebagian masyarakat. Persepsi seperti itu tentunya dapat meningkatkan popularitas dan elektoral Erick," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu. BERITA TRENDING:  Cek Nomor WhatsApp yang Sering Dihubungi Setiap Hari Menurut dia, Erick Thohir tampaknya diuntungkan dalam kasus dibatalkannya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023. Sebab, Erick dinilai oleh sebagian masyarakat sudah berupaya maksimal untuk melobi FIFA agar tetap menjadi tuan rumah. Kata dia, dampak tersebut menguatkan Erick Thohir sebagai calon wakil presiden (cawapres). Selain itu, oleh survei terbaru Indo Barometer yang menyebutkan Erick Thohir merupakan cawapres favorit pilihan masyarakat. BERITA TRENDING:  Cek Nomor WhatsApp yang Sering Dihubungi Setia...

YUK❗ BACA BERITA MENARIK LAINNYA DARI DUNIAOBERITA.COM DI  GOOGLE NEWS Kabar tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang siap menghadapi gugatan praperadilan yang diajukan Lukas Enembe di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.  KPK meyakini bahwa bukti yang dipegang mampu mengungkap dugaan suap dan gratifikasi Gubernur Papua nonaktif itu. "Kami sangat yakin dengan alat bukti yang kami miliki sebagaimana syarat ketentuan hukum yang berlaku. Syarat-syarat ketentuan formil dalam perkara ini pun telah kami patuhi," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Sabtu, 1 April, dikutip duniaoberita dari VOI.  Ali bilang komisi antitasuah tentu menghargai permohonan itu sebagai proses kontrol. Tapi, Majelis Hakim PN Jaksel diyakini akan menolak pengajuan praperafilan itu. "Kami optimis," tegasnya. Diberitakan sebelumnya, Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan menyebut gugatan diajukan Lukas pada Rabu, 29 Maret. Upaya...

YUK❗ BACA BERITA MENARIK LAINNYA DARI DUNIAOBERITA.COM DI  GOOGLE NEWS DUNIAOBERITA.COM   - Rafael Alun Trisambodo kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam dugaan penerimaan gratifikasi. Saat rumahnya digeledah oleh KPK, Rafael Alun Trisambodo mengaku jika tim penyidik turut menyita uang cash yang dimilikinya. Padahal uang tersebut akan dipergunakan Rafael Alun Trisambodo untuk membayar THR. Selain itu, seluruh rekening Rafael dan istrinya, Ernie Meike Torondek juga sudah dibekukan. Karena hal tersebut, Rafael Alun Trisambodo mengaku jika dirinya kini tidak punya uang untuk makan. Bahkan ayah Mario Dandy Satriyo tersebut mengaku jika untuk makan ia sampai harus diberi makanan oleh tetangganya. "Rekening sudah diblokir semua. Kita seperti mau dibunuh, nggak boleh makan, nggak boleh apa-apa. Tapi tetangga ada yang memberi kita makan," katanya. Sontak saja pernyataan Rafael Alun Trisambodo tersebut langsung mendapatkan sorotan netizen. Dimana mereka men...

YUK❗ BACA BERITA MENARIK LAINNYA DARI DUNIAOBERITA.COM DI  GOOGLE NEWS Kabar terkait Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengintruksikan dua hal kepada Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir, saat pertemuan yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 31 Maret 2023.  Instruksi tersebut disampaikan Jokowi usai menerima surat dari Federasi Sepakbola Internasional (FIFA) terkait keputusan pembatalan penyelenggaraan Piala Dunia Sepak Bola U-20 2023 di Indonesia.  "Saya membawa surat dari presiden FIFA yang saya langsung berikan kepada Bapak Presiden. Dan tentunya setelah membaca surat tersebut, Bapak Presiden menginstruksikan saya dua hal," ujar Erick Thohir dalam keterangannya kepada awak media usai pertemuan.  Erick menjelaskan bahwa Jokowi menginstruksikan PSSI untuk segera membuat peta biru transformasi sepakbola Indonesia.  Instruksi tersebut juga pernah disampaikan mantan Gubernur DKI itu kepada Erick Thohir ...

YUK❗ BACA BERITA MENARIK LAINNYA DARI DUNIAOBERITA.COM DI  GOOGLE NEWS Kabar terkait sosok mantan Wakil Presiden sekaligus Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Jusuf Kalla (JK) yang menyebutkan bahwa  batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 dikarenakan kegagalan dalam menjaga sebuah komitmen. Mantan Wapres itu meyakini banyak pihak yang bersedih buntut dari keputusan FIFA membatalkan Piala Dunia U-20 di Indonesia. Namun, baginya peristiwa ini adalah pembelajaran untuk tetap menjaga komitmen. "Karena masalahnya masalah komitmen, sudah teken semua, komitmen, tapi ditarik. Nah, ini hilang trust (kepercayaan)," kata JK ditemui di Masjid Kampus UGM, Sleman, DIY, Jumat (31/3), dikutip duniaoberita dari CNN Indonesia.  "Ini dirusak oleh karena kita tidak menjalankan komitmen," tegasnya. Menyangkut potensi sanksi dari FIFA, JK masih akan menantinya. Terpenting, menurutnya adalah bangsa ini agar tetap menjaga keutuhannya. "Ya semua kecewa, semua ...

DUNIAOBERITA.COM – Kabar mengenai aksi sejumlah pejabat negara yang pamer gaya hidup mewah menjadi sorotan.  (Foto : Ilustrasi ASN) Ditinjau dari Surat Edaran (SE) Menteri PAN-RB nomor 13/2014, pejabat publik dilarang bergaya hidup mewah. SE tersebut berisi tentang gerakan hidup sederhana bagi para pejabat publik untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. 1. Membatasi jumlah undangan resepsi penyelenggaraan acara seperti pernikahan, tasyakuran dan acara sejenis lainnya maksimal 400 undangan dan membatasi jumlah peserta yang hadir tidak lebih dari 1.000 orang 2. Tidak memperlihatkan kemewahan dan/atau sikap hidup yang berlebihan serta memperhatikan prinsip-prinsip kepatutan dan kepantasan sebagai rasa empati kepada masyarakat 3. Tidak memberikan karangan bunga kepada atasan atau sesama pejabat pemerintahan 4. Membatasi publikasi advertorial yang menggunakan biaya tinggi 5. Meneruskan Surat Edaran ini kepada seluruh jajaran instansi di bawahnya sampai dengan unit organisas...