DUNIAOBERITA.COM

(Menko Polhukam Mahfud saat jumpa pers usai melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan) Kabar mengejutkan terkait sosok Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menyatakan bahwa dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tidak hanya terjadi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Transaksi tidak wajar yang di duga pencucian uang terjadi juga di kementerian/lembaga (K/L) lain. "Saya ingatkan dari sini, bahwa di kementerian lain kita juga punya data yang banyak tentang ini. Ini ada semua, orang-orang yang dekat dengan Anda, dengan perusahaan Anda, dan seterusnya," kata Mahfud saat jumpa pers usai melakukan pertemuan dengan Menteri keuangan di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Sabtu (11/3/2023). Dikabarkan bahwa adapun soal transaksi janggal Rp300 triliun di Kemenkeu, Mahfud menyampaikan bukan kewajiban Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk menanganinya. Hal itu mestinya diusut oleh aparat penegak hukum. Mahfud menegaskan dugaan...

Kabar terbaru terkait wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan, partainya berpeluang mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Asalkan, kata dia, dalam kontestasi itu Ganjar berpasangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, sebagai calon wakil presiden. "Ya saya kira terbuka kalau Pak Ganjar mau ikut dengan Pak Prabowo, dengan catatan Pak Prabowo calon presiden," kata Hashim saat ditemui di Gedung Joang' 45, Jakarta, Minggu (12/3/2023), dikutip duniaoberita dari Kompas.  Ia mengungkapkan hal itu merespons momen keakraban Presiden Joko Widodo dengan Prabowo dan Ganjar saat panen raya di Kebumen, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Menurut Hashim, dukungan itu akan diberikan bila Ganjar bersedia menjadi cawapres. Sebab, menurutnya, Prabowo disebut lebih berpengalaman dari Ganjar. "Pak Prabowo jauh lebih senior, 15 tahun lebih tua pengalamannya berbeda kan," imbuh dia. Kendati bersedi...

Kabar  terkait Pemerintah akan memberikan subsidi kendaraan listrik untuk motor listrik sebesar Rp 7 juta. PT PLN (Persero) memfasilitasi pembelian motor listrik subsidi tersebut melalui aplikasi PLN Mobile. Dikabarkan bahwa Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan pihaknya telah bekerja sama dengan bank BUMN atau Himbara untuk penjualan kendaraan listrik. Selain itu, PLN juga bekerja sama dengan pabrikan motor listrik yakni Gesits, Volta, dan Selis. “Sesuai kualifikasi dari pemerintah, ada tiga yaitu Gesits, Volta, Selis, dan kami bahkan memfasilitasi penjualan pembelian di PLN Mobile,” kata Darmawan dalam keterangan resmi, Jumat (10/3/23). Darmawan mengatakan hal tersebut karena PLN tak hanya membangun infrastruktur untuk kendaraan listrik. PLN juga memfasilitasi agar kepemilikan kendaraan listrik menjadi mudah, yakni bisa dibeli via PLN Mobile. Dengan aplikasi tersebut, masyarakat bisa membeli motor listrik yang mendapatkan subsidi dari pemerintah. Darmawan juga menjelask...

DUNIAOBERITA.COM  — KABAR mengejutkan datang dari sosok Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan bahwa banyak kementerian yang pegawainya (ASN) terlibat tindak pidana pencucian uang. Modusnya relatif sama, sehingga semestinya dapat diberantas dengan baik. Dikabarkan bahwa hal tersebut disampaikan oleh Mahfud dalam keterangan pers Menkopolhukam dan Menteri Keuangan mengenai dugaan transaksi mencurigakan sejumlah pegawai Kemenkeu senilai Rp300 triliun. (Foto : Ilustrasi Uang) Dia juga mengungkap bahwa transaksi mencurigakan turut terlihat di banyak kementerian lain. Mahfud mengingatkan kepada seluruh menteri, juga jajaran kementerian dan lembaga (KL), bahwa praktik pencucian uang sangat lazim terjadi di banyak kementerian. Para menteri dan pimpinan lembaga harus mengawasi para pegawainya dan memberantas tindak pidana itu. Menurut Mahfud, modus pencucian uang relatif sama di berbagai kementerian, yakni dengan membuat aneka proyek yang melibatkan afiliasi usaha. Pegawai terkait m...

Kabar terbaru datang dari sosok Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyebut putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) tentang penundaan Pemilu 2024 adalah hal yang aneh. Dikabarkan bahwa  Ganjar sampaikan usai menghadiri pengukuhan Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Muriyanto Amin sebagai guru besar. Awalnya Ganjar mengatakan bahwa dia baru saja bertemu dengan Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari. “Saya tadi ketemu Ketua KPU, dia mau banding,” kata Ganjar seperti menyadur dari rri.co.id, Sabtu (11/3/23). (Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo) Kemudian Ganjar menyebutkan, sebagai orang yang pernah di Komisi II DPR RI dan sekaligus partai politik, Ganjar menilai putusan tersebut aneh. Berdasarkan pengetahuannya, Ganjar menjelaskan bahwa berkaitan dengan sengketa, Partai Prima sudah pernah menempuh langkah ke Bawaslu hingga PTUN, namun gagal. “Karena sebenarnya sengketa Pemilu itu ada di Bawaslu dan kalau nggak salah itu pernah melakukan upaya itu, gagal, pernah ke...

Kabar terkait salah satu pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sudarman Harjasaputra tengah menjadi perbincangan di media sosial karena istrinya kerap memamerkan gaya hidup mewah.  Dikabarkan bahwa BPN sendiri diketahui akan memanggil Sudarman untuk dimintai keterangan. Sudarman Harjasaputra sendiri diketahui merupakan Kepala BPN Jakarta Timur. Sementara berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ia tercatat bekerja di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta dengan jabatan Kuasa Pengguna Anggaran. Catatan itu merupakan laporan tanggal penyampaian/jenis laporan 29 Maret 2022/periode 31 Desember 2021. Ia tercatat menjadi Kuasa Pengguna Anggaran sejak tahun 2020. Sebelumnya, ia pernah menjadi Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar yang tercatat dalam laporan tanggal 31 Desember 2019. Sebelumnya lagi, pernah menjadi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus pada tahun 2017-2018. Ia menjadi sorotan karena istrinya bernama Vidya...

DUNIAOBERITA.COM - Kabar terkait Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI resmi mengajukan banding pada Jumat (10/3/2023) atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU menghentikan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024, dan memulainya dari awal. Dikabarkan bahwa pengajuan banding itu dilakukan oleh KPU RI yang diwakili Kepala Biro Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Andi Krisna, dengan menyerahkan memori banding ke PN Jakpus. "Hari ini, KPU sudah menyampaikan memori banding di PN Jakpus dan kemudian tadi sudah kami sampaikan dokumen. Sudah juga kami terima akta permohonan banding sehingga dengan demikian KPU sudah menyampaikan secara keseluruhan proses-proses atau substansi dokumen-dokumen banding tersebut," kata Andi Krisna melalui keterangan tertulisnya, Jumat (10/3/2023) Andi menegaskan, pengajuan banding itu membuktikan bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 tetap berjalan. "Pemilu tetap berjalan, sebagaimana disampaikan pimpinan KPU, pasti rekan-rekan sudah...