DUNIAOBERITA.COM

(Foto : Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo) Kabar terkait Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, sempat digadang-gadang sebagai salah satu calon dalam Pilpres 2024, dan namanya masih masuk dalam sejumlah survei politik tentang calon-calon presiden. Dikabarkan bahwa sebuah unggahan muncul di Facebook pada 5 maret 2023 menyatakan Ganjar Pranowo mengundurkan diri sebagai kader PDI Perjuangan. Unggahan itu serupa dengan video yang ditampilkan salah satu akun YouTube yang mengatakan Ganjar mengundurkan diri karena tidak dipilih menjadi calon presiden oleh PDI Perjuangan. Berikut narasi dalam unggahan tersebut: “MENG3JUTKAN...!!! GANJAR AKH1RNYA BER4NI DENGAN KEPUTUS4NNYA” (Foto : Hasil Tangkapan Layar) Namun, benarkah bahwa Ganjar Pranowo mengundurkan diri dari PDI Perjuangan. Penjelasan: Penelusuran ANTARA, video berdurasi 10 menit tersebut tidak menyatakan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengundurkan diri sebagai kader PDI Perjuangan. Dalam unggahan tersebut, n...

(Foto Kebersamaan Presiden Jokowi, Menhan Prabowo Subianto dan Gubernur Ganjar Pranowo/Tangkapan Layar) Kabar terkait adanya pertemuan di Kebumen, Kuatkan Sinyal Dukungan Jokowi pada Ganjar-Prabowo.  Kekompakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, mendampingi Presiden Joko Widodo saat menghadiri panen raya di Desa Lejer, Kebumen, Jawa Tengah pada Kamis (9/3), tidak bisa dibaca sekadar kepala daerah bersama menteri yang menemani seorang kepala negara. Pandangan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, jika dilihat dalam kacamata politik khususnya Pemilu 2024, pertemuan di Kebumen membuat sinyal dukungan Jokowi untuk mendukung pasangan Ganjar-Prabowo semakin nyata. “Pertemuan antara Ganjar, Pranowo, dan Jokowi hari ini adalah terkait dengan duet mereka, Ganjar capres dan Prabowo sebagai cawapres atau sebaliknya,” kata Adi kepada wartawan, dikutip duniaoberita dari RMOL, Kamis (9/3/23).  Kata Adi, sinyal duku...

Kabar terkait Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan KPU RI untuk menunda Pemilu 2024.  Dikabarkan bahwa Hakim PN Jakpus yang menjatuhkan keputusan tersebut bernama Tengku Oyong.  Adapun harta kekayaan Hakim PN Jakpus Tengku Oyong dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negera (LHKPN) berjumlah Rp 4,4 Miliar. Angka harta kekayaan Hakim Tengku Oyong tersebut tercatat periodik 2021. Tengku Oyong memiliki tujuh aset tanah dan bangunan senilai Rp 2.501.000.000. Aset itu berada di Medan, Dumai, Soralungan, dan Langkat. Tengku Oyong juga memiliki aset berupa kendaraan senilai Rp 432 juta.  Terdapat enam kendaraan, antara lain Toyota Innova keluaran 2017 Rp 220 juta dan Daihatsu Minibus Tahun 2018 Rp 190 juta. Tengku Oyong juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp 278.900.000, surat berharga Rp 255.448.820, serta kas dan setara kas Rp 964.959.215. Kemudian Tengku Oyong juga memiliki harta lainnya Rp 907.400.000. Hakim yang tercatat di Mahkamah Agung (...

(Foto : Menko Mahfud MD Saat Rapat di DPR RI) Kabar mengejutkan terkait Menko Mahfud MD menyampaikan adanya temuan aliran dana janggal di Kementerian Keuangan. Dikabarkan bahwa ada lima pernyataan Mahfud MD terkait aliran dana janggal di Kemenkeu: 1. Laporan terbaru aliran dana mencurigakan Rp300 triliun Awalnya, Mahfud menyinggung soal perkara dugaan korupsi eks pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo yang tengah memasuki tahap penyelidikan oleh KPK. Hal itu ia sampaikan saat menjadi pembicara di acara Townhall Meeting ‘Tut Wuri Handayani: Mendorong dan Menemukan Keteladanan Politik Ala Anak Muda’ di Graha Sabha Pramana UGM. Menurutnya, KPK sudah mulai meneliti satu per satu terkait harta Rafael. Kemudian, dia juga mengaku telah menyampaikan laporan lain di luar uang Rp500 miliar milik Rafael. Mahfud mengatakan ada temuan aliran dana yang mencurigakan di Kemenkeu mencapai Rp300 triliun. “Saya sudah dapat laporan yang pagi tadi terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar...

(Foto : Dok. Ditjen Pajak/Tangkapan Layar) Kabar terkait Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merespons adanya seruan di tengah masyarakat untuk tidak membayar pajak maupun melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang digulirkan sejumlah pihak pasca mencuatnya kasus penganiayaan yang melibatkan anak pegawai pajak, Rafael Alun Trisambodo baru-baru ini. Diketahui bahwa seruan itu merupakan buntut dari kasus yang menimpa Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo (RAT). Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo berharap agar masyarakat bijak melihat persoalan yang terjadi. “Pertama, terkait seruan atau bahasa tidak bayar pajak barang kali kami melihatnya kita harus pisahkan antara kasus dan kewajiban,” ucapa Suryo dalam konferensi pers, Rabu (1/3/23). Diketahui, kasus Rafael Alun kini tengah dalam proses pemeriksaan dan diharapkan hasilnya keluar dalam waktu dekat. Sementara kewajiban warga negara sebagai wajib pajak juga harus tetap berjalan. “Sistemnya ...

(Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin) Kebar terkait pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Partai Prima) yang dilayangkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 8 Desember 2022, dengan nomor register 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, untuk menunda Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menegaskan bahwa hasil putusan tersebut yang datang dari lembaga yudikatif, bukan merupakan keputusan final. Sehingga rencana penyelenggaraan Pemilu pada 2024 masih akan dilanjutkan. “Persiapan tentu berlanjut, semua yang [disiapkan] berlanjut, ini kan baru ada putusan yang belum tentu [final], nanti itu memperoleh legitimasi kan putusan itu, itu nanti akan ada proses,” ujar Wapres usai meresmikan Pembukaan Musyawarah Nasional XI Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), di Istana Wakil Presiden, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 6 Jakarta, Jumat (03/03/2023). Lebih jauh, Wapres mengatakan, pemerintah masih menun...

Kabar terkait sosok Khofifah Indar Parawansa menjadi salah satu nama yang dipertimbangkan NasDem sebagai cawapres Anies Baswedan. Wasekjen NasDem Hermawi Taslim menjelaskan mengapa Khofifah termasuk yang berpeluang menjadi cawapres Anies. “Yang disepakati oleh koalisi bahwa cawapres ditentukan oleh Anies, tidak terbatas asal usulnya,” kata Taslim. “Jadi semua kandidat termasuk Khofifah, berpeluang untuk ditetapkan sebagai cawapres,” tegasnya  Taslim lalu membeberkan sejumlah alasan sosok Khofifah dipertimbangkan menjadi cawapres Anies. Faktor gender hingga latar belakang NU menjadi penguatnya. “Faktor gender, faktor pengalaman di pemerintahan, jam terbang, faktor keluarga besar NU, kepribadian yang tangguh dan wawasan keindonesiaan yang kuat. Semua faktor itu tentu akan menyatu menjadi faktor pendulang suara,” kata Taslim. Sebelumnya, usulan Khofifah menjadi kandidat cawapres Anies ini juga datang dari NasDem. Ketua DPP NasDem Effendy Choirie atau Gus Choi saat itu berb...