DUNIAOBERITA.COM

Kabar terbaru terkait Jenderal Pajak (DJP) berhasil mencapai target penerimaan pajak sehingga pegawainya berhak mendapatkan bonus IPK (Imbalan Prestasi Kerja). (Foto : Ilustrasi) Dikabarkan bahwa penerimaan pajak tahun ini berhasil menembus 110% sehingga para PNS pajak berhak mendapatkan bonus tunjangan kinerja hingga 100%, Menurut Perpres no 37/2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, tunjangan kinerja dibayarkan 100% pada tahun berikutnya selama satu tahun dalam hal realisasi penerimaan pajak sebesar 95% atau lebih dari target penerimaan pajak. Adapun besaran bonus tunjangan kinerja bagi pegawai DJP mulai dari Rp 5.361.800 hingga Rp 117.375.000 untuk pejabat eselon I. Misbakhun juga memberi selamat kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai yang juga menerim bonus IPK dari Kementerian Keuangan. "Prestasi mencapai target penerimaan di APBN @DitjenPajakRI dan Ditjen @beacukaiRI menjadi bukti kerja keras yang layak diapresiasi. Penerimaa...

Sebanyak 166.322 personel gabungan disiapkan untuk mengamankan perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru). (Foto : KAPOLRI & PANGLIMA TNI) Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan, jumlah personel tersebut terbagi dalam tiga pos, yakni pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu. “Operasi lilin 2022 terdiri dari total personel 166.322 personel gabungan yang ditempatkan pada 1.845 pos pengamanan, 695 pos pelayanan, dan 89 pos terpadu guna mengamankan 52.636 obyek pengamanan,” kata Kapolri Listyo Sigit usai memimpin apel pasukan Operasi Lilin di Silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis (22/12/2022). Menurut Kapolri, berbagai hal tersebut dipersiapkan dalam rangka mengamankan kegiatan Nataru. Hal itu bertujuan agar masyarakat aman dan nyaman sebagaimana perintah Presiden Joko Widodo. "Saya minta persiapan seluruh stakeholder dalam mengantisipasi gangguan dan masalah saat Nataru betul-betul disiapkan agar masyarakat nyaman dan juga aman,” jelas dia. Berd...

Kabar terbaru terkait rencana penghapusan hukuman mati di Malaysia.  Dikabarkan dengan mempertimbangkan sistem peradilan pidana yang ada, kemungkinan akan menghapus hukuman mati pada Februari tahun depan, kata salah satu menteri pada Rabu (21/12).  (Foto : Ilustrasi) Lebih lanjut Azalina Othman Said, yang baru saja dilantik sebagai menteri reformasi hukum dan kelembagaan, mengatakan pemerintah persatuan akan menyodorkan amendemen undang-undang vonis mati pada pertemuan parlemen Februari mendatang. Amendemen itu akan mengusulkan hukuman alternatif untuk vonis mati, katanya. Jika sudah disahkan oleh parlemen, amendemen itu akan berpengaruh pada 1.327 kasus terpidana mati. "Mereka akan mendapatkan hukuman alternatif," kata Azalina, melalui pernyataan.  "Bagi tahanan lain yang belum dituntut, bisa diterapkan hukuman alternatif selain vonis mati," ujarnya. "Saya ingin menggarisbawahi bahwa amendemen itu tidak sepenuhnya menghapus vonis mati, nam...

Kabar mengejutkan datang dari Owner Cyber Muslim Grup, Muhammad Assaewad buka-bukaan terkait dengan persaingan tokoh politiknya di Pilpres 2024. Dikabarkan bahwa ia mengatakan bahwa Puan Maharani kian hari kian menyusul pesaing satu partainya, yakni Ganjar Pranowo. Menurutnya, elektabilitas Puan Maharani sejauh ini cukup tinggi. Bahkan, kata dia. Beberapa daerah pun lebih banyak mengenal Puan dibanding Ganjar. Sebagaimana diketahui, keduanya. Ganjar dan Puan, sama-sama kader PDI Perjuangan besutan Megawati Soekarnoputri. Bedanya, Puan anak Megawati. Sementara, Ganjar hanya kader yang kebetulan memiliki nasib bagus dan menjadi Gubernur. "Elektabilitas Mbak Puan ini cukup tinggi. Beberapa daerah lebih mengenal Puan dari Ganjar. Sebagai Ketua DPR RI dan cucu Bung Karno, Puan lebih Populer," ujar Assaewad dikutip dari unggahan twitternya, @Muhammad_Saewad (19/12/2022). Assaewad mengaku, dirinya yakin sekali jika sudah waktunya tepat, maka PDIP akan membulatkan dukunga...

Kabar terbaru terkait Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengonfirmasi bahwa tidak ada dokumen gubernur dan wakil gubernur yang dibawa petugas Komisi Pemberantasan Korupsi saat melakukan penggeledahan di ruang kerjanya pada Rabu malam (21/12). "Yang terkonfirmasi di ruang gubernur tidak ada dokumen yang dibawa, di ruang wagub tidak ada dokumen yang dibawa. Di ruang sekda ada flashdisk yang dibawa. Posisinya seperti itu," katanya usai memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Semeru 2022 dalam rangka Pengamanan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 di Mapolda Jatim di Surabaya, Kamis. (Foto : Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa) Khofifah dengan tegas menyatakan jika  dirinya dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak serta Sekretaris Daerah Provinsi Adhy Karyono menghormati proses yang tengah dilakukan KPK. "Kami semua jajaran Pemprov Jatim siap untuk membantu dan mendukung data jika dibutuhkan KPK," ujarnya. AYO BACA BERITA MENARIK LAINNYA DAR...

Kabar terkait Presiden Jokowi yang menyindir para menteri yang datang kepadanya hanya pada saat susah.  (Foto : Moment Saat Presiden dan Wakil Presiden Bersama Para Menteri di Istana/Hasil Tangkapan Layar) Presiden Jokowi mengaku sering hanya didatangi para menterinya untuk menyelesaikan permasalahan yang pelik dan tidak bisa dipecahkan sendiri. "Kalau yang masalah, yang problem, menteri-menteri itu mesti menghadap ke saya," kata Jokowi saat memberikan sambutan di acara Outlook Ekonomi Indonesia 2023 di Hotel Ritz Calton, Jakarta Selatan, Rabu (21/12). Namun, untuk urusan senang-senang, Jokowi mengaku ditinggalkan para menteri. Bahkan seringnya tidak diajak.  "Kayak kemarin nyanyi-nyanyi, makan-makan tidak pernah ngajak saya," ungkapnya. Sebelumnya, di depan Jokowi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memiliki suara yang indah. Suara merdu bendahara negara ini bahkan dinilai mirip de...

Kabar terbaru terkait pengangkatan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak menjadi pegawai negeri sipil (PNS) sebagai mana tertuang dalam draf RUU ASN terbaru akan tetap melalui proses seleksi. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, ketentuan kewajiban pemerintah mengangkat mereka yang mendapat surat keputusan sampai 15 Januari 2014 itu tidak akan otomatis menjadikan mereka langsung menjadi PNS. "Oh enggak dong, enggak mungkin otomatis tetap harus ada seleksi," kata Azwar saat ditemui di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta, Selasa (20/12/2022). Kendati begitu, dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023 telah diatur mekanisme kewajiban pengangkatan tenaga honorer hingga kontrak di lingkungan pemerintahan. Dalam pasal 131 A yang menjadi pa...