DUNIAOBERITA.COM

Kabar terbaru terkait beredar kabar bahwa Aiptu Ismail Bolong, mantan personel Polresta Samarinda, yang bernyanyi soal bisnis tambang ilegal di Kalimantan Timur ditangkap kepolisian. Mabes Polri membantah kabar itu. “Enggak ada itu, itu info dari mana?,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dihubungi, Jumat (25/11). Dedi kembali bertanya dari mana sumber informasi soal penangkapan Ismail Bolong. “Info dari mana?,” ujarnya. Ia menegaskan, kabar penangkapan Ismail Bolong tersebut tidak benar. Dia sudah mengonfirmasi kabar itu pada bawahannya. “Sampai dengan hari ini, Pak Karo sudah tanyakan. Saya juga sudah tanyakan, enggak ada info itu. Fokus ke bencana aja,” tegas Dedi.

Kabar terbaru terkait Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang berjanji selama dirinya berkuasa tidak akan memarjinalisasi golongan apapun. Ia akan terus memperhatikan nasib setiap kaum di negara itu. "Tidak boleh ada yang terpinggirkan di bawah pemerintahan saya," kata Anwar dalam konferensi pers pertamanya sebagai PM di Sungai Long Club House. Anwar juga mengumumkan Senin, 28 November, menjadi hari libur nasional bagi Malaysia demi memanfaatkan kepercayaan investor asing untuk membantu pemulihan ekonomi nasional. Dia menyebut kepercayaan investor asing telah terpengaruh secara positif dan situasi pasar saham telah membaik. "Kepercayaan investor asing telah berubah, ringgit menguat dan pasar saham lebih segar. Makanya saya putuskan Jumat (25/11) bukan hari libur nasional, melainkan Senin depan (28/11)," tambah Anwar. Anwar juga menekankan untuk tidak menerima gaji sebagai perdana menteri. Dia mengaku fokus mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah. ...

Kabar terbaru datang dari Kabareskrim Jenderal Agus Andrianto yang dengan tegas membantah menerima uang setoran hasil bisnis tambang ilegal dari anggota polisi Ismail Bolong. "Apalagi sudah diklarifikasi karena dipaksa," kata Agus, Kamis (24/11/2022), malam. Ia menegaskan bahwa Ismail Bolong membuat pernyataan telah memberikan setoran kepadanya karena ditekan. Belakangan, mantan Karopaminal Divisi Propam Polri Hendra Kurniawan membantah memaksa Ismail Bolong membuat testimoni seperti itu. Agus mengatakan surat laporan hasil penyelidikan terkait dugaan setoran uang hasil bisnis tambang ilegal di Kalimantan Timur kepadanya tidak serta merta membuktikan bahwa dirinya melakukan perbuatan tersebut. Sebaliknya dia mempertanyakan kenapa Hendra dan mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo tidak langsung menindak Ismail Bolong ketika itu. "Jangan-jangan mereka yang terima dengan tidak teruskan masalah, lempar batu untuk alihkan isu," ujar Agus. Sebagaimana diketahui bahwa kasus...

Kabar mengejutkan terkait oknum petugas di Bandara Haluoleo, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) diduga melakukan pungli Rp200 ribu terhadap sejumlah penumpang yang belum menerima vaksin booster.  Dikabarkan bahwa menanggapi kabar tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melalui Direktorat Keamanan Penerbangan Kemenhub akhirnya buka suara. Ditjen Hubud melalui Kantor Otoritas Bandara Wilayah V Makassar akan menurunkan tim ke Bandara Halu Oleo Kendari guna melakukan klarifikasi lebih lanjut di lapangan untuk memastikan kejadian serupa tidak terjadi. Dugaan pungli itu diungkap oleh penumpang inisial R. Ia awalnya tak diperkenankan masuk terminal bandara untuk melakukan check in pada Senin (21/11/2022) karena belum vaksin booster. Pada saat pemeriksaan di Security Check Point, dokumen kesehatan yang ditunjukkan oleh penumpang kepada petugas Aviation Security (Avsec) tidak lengkap, yang bersangkutan baru melakukan vaksin 2 (dua) kali. Oknum petugas bandara itu menawarkan ja...

Kabar terbaru terkait Kejaksaan Agung menjelaskan, pertimbangan mengganti jaksa yang menangani kasus terdakwa Putri Candrawathi di persidangan.  Dikabarkan bahwa Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana membenarkan jika jaksa Erna Normawati Cs kini tidak tampil lagi di sidang Putri Candrawathi. Namun Ketut Sumedana menolak jika tidak tampilnya Jaksa Erna Normawati di sidang Putri Candrawathi dipersepsikan negatif. Ketut Sumedana menuturkan Jaksa Erna Normawati memang dipindah karena ditempatkan untuk pekerjaan dan perkara yang jauh lebih penting. “Iya betul, kalau ada pekerjaan yang lebih penting, tentunya kita rolling,” ucap Ketut Sumedana, Kamis (24/11/2022). Ketut Sumedana dikonfirmasi perihal harapan keluarga Brigadir J agar Jaksa Erna Normawati tampil kembali di sidang Putri Candrawathi. Menurut Ketut, penunjukkan Tim JPU dilakukan berdasarkan kemampuan dan keahlian bukan tuntutan. “Orang-orang ini yang ditunjuk punya kapasitas kemampuan, ...

Kabar terbaru terkait kuasa hukum keluarga korban gagal ginjal akut pada anak, Awan Puryadi membeberkan kisah para kliennya. Dikabarkan bahwa  Ia mengatakan salah satu kliennya merasa kematian anaknya tidak benar-benar menjadi perhatian pemerintah. Sebaliknya, pemerintah dinilai hanya hanya fokus pada data statistik belaka. “Jadi seakan-akan sampai orang tua korban bilang,’Anak saya itu sekarang hanya berupa angka, angka kematian,’” papar Awan dalam program Gaspol! di YouTube Kompas.com, Kamis (24/11/2022). Menurut dia, para korban merasa tak ada upaya signifikan pemerintah untuk menyelamatkan korban. Sehingga, keluarga korban merasa tidak ada pihak yang benar-benar memperjuangkan keselamatan sang buah hati. Pihak rumah sakit pun kelabakan dan mengalami kebingungan mengatasi kasus gagal ginjal anak. “Artinya secara individu, saya merasa anak saya sudah hilang sebelum meninggal,” tutur Awan menceritakan keluhan keluarga korban. “Bayangkan lho Mas, kemarin masih main bola, orang bias...

Kabar mengekutkan datang dari  Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyebut Prabowo Subianto berpotensi memenangkan Pilpres 2024 jika didampingi Joko Widodo sebagai calon wakil presiden. Dikabarkan bahwa menurutnya jika didampingi Jokowi, Prabowo bisa mengalahkan nama-nama tenar sekaliber Anies Baswedan hingga Ganjar Pranowo. "Pasangan ini, secara politik, potensial bisa mengalahkan calon lain yang banyak disebut akhir-akhir ini seperti Puan Maharani, Ganjar Pranowo atau Anies Baswedan," kata Yusril lewat keterangan tertulis, Kamis (24/11). Demi bisa berpasangan dengan Jokowi di Pilpres 2024, Yusril menyebut Prabowo bersama Gerindra perlu mengajukan gugatan uji materi pasal 169 UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Menurut Yusril yang juga ahli tata negara, Gerindra punya legal standing atau kedudukan hukum selaku partai politik peserta Pemilu 2024 yang berhak mendaftarkan capres-cawapres. Gerindra, kata Yusril, juga dapat menggugat pasal itu bila punya kei...