DUNIAOBERITA.COM Skip to main content

Posts

Kapolres Metro Jakarta Selatan Hingga Jajaran Divisi Propam Diganti, Siapa Saja?

Kabar terbaru datang dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memutasi sejumlah anggotanya.  Dikabarkan bahwa mulai dari penunjukan Kapolres Jakarta Selatan hingga pergantian pejabat Divisi Propam. Dalam Surat Telegram Rahasia (STR) dengan nomor ST/2046/IX/KEP./2022 tertanggal 24 September 2022 Agustus 2022. Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo yang dikonformasi mengenai mutasi sejumlah anggota Polri itupun mengamininya. Dia menyebut STR itu ditandatangani AS SDM Polri Irjen Wahyu Widada. "Ya betul (ada mutasi), nanti akan disampaikan Kabag Penum Humas Polri," kata Dedi saat dikonfirmasi, Senin, 26 September. Dalam mutasi itu, ada nama Kombes Ade Ary yang ditunjuk sebagai Kapolres Metro Jakarta Selatan. Jabatan itu sedianya sempat diemban oleh Kombes Budhi Herdi Susianto. Tapi, dia dinonaktifkan dan dimutasi ke Yanma Polri karena terlibat dalam kasus pembunuhan berencana Nopriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Kemudian, beberapa anggota yang dimutasi dari jabatan Div...

PDIP Akhirnya Buka Suara atas Kasus Lukas Enembe

Kabar terkait Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PDIP Junimart Girsang yang angkat bicara soal Gubernur Papua Lukas Enembe kedapatan tengah bermain judi di sejumlah negara seperti Malaysia hingga Filipina. Ia mengungkapkan jika Lukas Enembe merupakan kepala daerah yang tak patut dicontoh dan telah melanggar sumpah jabatan. “Sebagai figur dan pimpinan kepala daerah tentu tidak patut untuk dicontoh dan jelas telah melanggar sumpah jabatan,” kata Junimart kepada wartawan pada Minggu (25/9/2022). Lebih lanjut Junimart menegaskan bahwa Kemendagri harus memberikan pengawasan secara ketat serta pembinaan bagi para kepala daerah yang sesuai undang-undang. “Sesuai undang-undang menjadi tugas Kemendagri secara ketat melakukan pengawasan dan pembinaan kepada para kepala daerah,” ujarnya.

Heboh! Pelanggan Esteh Indonesia Disomasi, Ada Apa?

Kabar viral terkait langkah PT Esteh Indonesia Makmur menyomasi pelanggan buntut kritikan soal produk minuman yang teramat manis. Dikabarkan bahwa Langkah somasi diambil pihak perusahaan lantaran keluhan yang dilontarkan pelanggan dengan akun @Gandhoyy dinilai kurang patut. Sebagaimana somasi yang diunggah Gandhi, Esteh menilai pernyataan Gandhi terhadap rasa produk sifatnya subjektif. Sementara itu opsi lain telah disediakan sesuai kebutuhan konsumen. "Sehingga kurang pantas menyatakan bahwa produk Chizu Red Velvet (minuman) seperti gula seberat 3 kg. Kami menganggap pernyataan tersebut dapat menyebabkan pemberian informasi keliru dan/atau menyesatkan kepada konsumen/publik," bunyi somasi yang diteken tim legal perusahaan, Brian Michel. Gandhi juga dianggap telah menghina perusahaan terkait umpatan ‘hewan’ yang dituliskan. Oleh karena itu, ia diminta menghapus unggahan sekaligus memberikan klarifikasi. "Dengan ini kami memperingatkan dan menegur dengan keras (somasi) sa...

Proses Hukum Terhadap Lukas Enembe, Tokoh Agama Papua Imbau hal berikut kepada Masyarakat

Kabar terbaru datang dari tokoh Agama Papua mengimbau kepada masyarakat di wilayah itu tidak menghalangi segala proses yang kini sedang dihadapi Gubernur Papua Lukas Enembe. Dikabarkan bahwa Pendeta Alberth Yoku dalam siaran pers yang diterima di Jayapura, Senin mengatakan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Gubernur Lukas merupakan tanggung jawab pribadi dari orang nomor satu di Provinsi Papua tersebut. "Setiap pejabat negara sudah melakukan sumpah jabatan pada saat dilantik, maka dalam menjalankan pekerjaan harus ingat dengan Tuhan, dan wajib mengikuti peraturan dalam undang-undang yang berlaku," katanya. Menurut Alberth yang juga Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Jayapura itu pihaknya mengimbau agar masyarakat tidak melakukan provokasi dalam proses hukum yang dilakukan oleh KPK terhadap Gubernur Lukas Enembe. "Kami meyakini KPK bertindak profesional terhadap Gubernur Lukas Enembe sebagaimana telah ditunjukkan lembaga antirasuah itu t...

Gawat! Perampok Gasak Uang BLT Rp 50 Juta

Kabar mengejutkan datang dari Kawanan perampok berhasil menggasak Uang bantuan langsung tunai (BLT) milik Pemerintah Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dikabarkan bahwa Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi menyebutkan peristiwa perampokan itu terjadi pada Selasa (6/9). Saat itu, salah seorang aparatur sipil negara (ASN) bernama Jasri, baru saja mengambil uang BLT sebesar Rp 50 juta dari Bank Sumut Cabang Deli Serdang. Dengan mengendarai mobil, Jasri menuju ke kantor Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. "Tiga pelaku yang sudah membuntuti korban Jasri langsung melancarkan aksinya dengan memecahkan kaca mobil, dan langsung mengambil uang BLT tersebut," ujar Hadi di Medan, Sabtu (24/9).  Dia mengatakan rencananya uang BLT itu akan dibagikan Pemdes Medan Sinembah kepada masyarakat di desa tersebut. (GenPi)

Panglima Angkatan Darat Filipina Anugerahi Kasad Tanda Kehormatan

Panglima Angkatan Darat Filipina Anugerahi Kasad Tanda Kehormatan “Combat Kagitingan Badge” level tertinggi. Tanda kehormatan ini diberikan atas jasa Jenderal Dudung dalam penugasan pasukan PBB yang pernah dilaksanakan di Filipina pada tahun 1996 selama kurun waktu lebih dari satu tahun. Dalam rangkaian Kunjungan Kehormatannya ke Filipina, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurachman dianugerahi tanda kehormatan “Combat Kagitingan Badge” oleh Panglima Angkatan Darat, Letnan Jenderal Romeo S. Brawner Jr. di Markas Besar Angkatan Darat Filipina, Fort Andres Bonifacio, Manila. Kamis, (24/8/2022) Tanda kehormatan ini diberikan atas jasa Jenderal Dudung dalam penugasan pasukan PBB yang pernah dilaksanakan di Filipina pada tahun 1996 selama kurun waktu lebih dari satu tahun. Adapun level penghargaan yang diberikan adalah level yang tertinggi – Unified Command Commander dan penerima medali keberanian yang utama (Awardee of medal of valor). Di samping itu pemberian Ta...

Dugaan KKN Rekrutmen Hakim Agung, Maki Meminta Hal Berikut Kepada KPK

Kabar terbaru datang dari masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi dalam rekrutmen hakim agung usai penetapan tersangka dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA). "KPK semestinya juga mengembangkan OTT (dugaan suap pengurusan perkara di MA) ini dengan cara mendalami dugaan KKN saat rekrutmen hakim agung, sebagaimana dulu pernah terdapat cerita isu pertemuan di toilet antara calon calon hakim agung dengan terduga anggota DPR," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabu malam (24/9). Dikabarkan bahwa menurut dia, meskipun isu dugaan pertemuan di toilet itu dinyatakan tidak terbukti di Komisi Yudisial (KY), namun tidak menutup kemungkinan KPK mampu menemukan alat bukti dengan segala kewenangan, seperti penyadapan dan penelusuran rekening bank. Terkait OTT dan penetapan hakim agung dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara MA, Boyamin mengapresiasi ki...