DUNIAOBERITA.COM Skip to main content

Posts

Akhirnya Fadli Zon Angkat Bicara Terkait Sandiaga Uno Maju Capres 2024

Kabar terbaru terkait wacana Sandiaga Uno yang siap maju menjadi Capres 2024 dari partai lain mulai disorot pihak Gerindra. Dikabarkan bahwa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sendiri hingga kini belum membahas niat Sandiaga Uno tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/9/2022). "Pak Prabowo, kan, belum ada (merespons), karena ini masih wacana, too early to tell," ungkap eks Wakil Ketua DPR RI itu. Tak haya itu, sejauh ini internal Gerindra juga tidak pernah membahas kabar pemecatan Sandiaga Uno. "Enggak dengar, sih. Cuma orang boleh berpendapat macam-macam, ya," terang anggota Komisi I DPR RI itu. Namun demikian, Gerindra akan membuat keputusan terbaik untuk Sandiaga bila benar-benar dicalonkan sebagai peserta Pilpres 2024 dari partai lain. "Secara organisasi pasti ada langkah-langkah dan saya kira Pak Sandiaga paham sekali fatsun politik seperti apa," tegas F...

Bjorka Bukan Hacker Tapi ‘Cepu’, Terungkap Alasan Nicho Silalahi

Kabar terbaru datang dari sosok pegiat media sosial Nicho Silalahi ikut mengomentari aksi Bjorka yang membongkar data pribadi milik pejabat negara itu. Dikabarkan bahwa Nicho Silalahi curiga bahwa Bjorka bukan  hacker  melainkan cepu yang bocorkan data tak berguna untuk menaikkan anggaran negara. Hal tersebut disampaikan Nicho Silalahi lewat akun Twitter pribadinya @Nicho_Silalahi. “Gue malah curiga itu CEPU bukan Hekel, Kerjanya Bocorkan Data Ga Berguna Untuk Menaikkan Anggaran Doank, ”  cuit Nicho Silalahi, dikutip pada Selasa (13/9/2022). Aktivis itu juga menantang jika Bjorka benar-benar seorang  hacker,  maka seharusnya ia membongkar skandal negeri seperti kasus ‘papa minta saham’, dan situs peminjaman online (pinjol). “Kalau Kebocoran Data Ga Perlu Repot² Wong Satelit Aja Udah Di Jual, Kalau Hekel Ya Bongkar Donk Skandal Negri Ini Kayak Bongkar Papa Minta Saham, Atau Acak² Situs Pinjol ,”  kata Nicho Silalahi.

Anies Baswedan Resmi Tak Lagi Jabat Gubernur DKI

Kabar terbaru terkait DPRD DKI Jakarta resmi memberhentikan Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria dari jabatannya. Dikabarkan bahwa keputusan ini diumumkan lewat Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (13/9/2022). Rapat Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi. "Berdasarkan ketentuan tersebut maka saudara Anies Rasyid Baswedan dan saudara Ahmad Riza Patria masing-masing sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah DKI Jakarta masa jabatan 2107-2022 diusulkan pemberhentian sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta," kata Pras saat di ruang rapat. Pantauan MNC Portal Indonesia di Ruang Rapat Paripurna hadir Anies dan Ariza. Selain itu, hadir pula Wakil Ketua DPRD Rani Mauliani, Khoirudin dan Zita Anjani. Kemudian hadir pula sejumlah anggota dewan dan jajaran Forkopimda DKI Jakarta. Pembacaan pengumuman pemberhentian dibacakan Prasetyo Edi dan dilanjutkan penand...

Pengumuman Anies Baswedan Diberhentikan Sudah Keluar, DPRD Gelar Rapat Paripurna

Kabar terbaru terkait DPRD DKI Jakarta bakal menggelar Rapat Paripurna Pengumuman Pemberhentian Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, hari ini, Selasa (13/9). Dikabarkan bahwa  Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan rapat paripurna ini digelar setelah disepakati dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) beberapa waktu lalu. "Berdasarkan masukan dari pimpinan dan anggota Bamus, telah disepakati rapat paripurna pengumuman pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2017-2022 pada 13 September," kata Pras saat itu. Wakil Ketua DPRD Rani Mauliani mengatakan rapat paripurna hari ini merupakan pengumuman masa akhir Anies Baswedan- Ahmad Riza Patria 30 hari sebelum masa tugas berakhir. Diketahui, Anies-Riza bakal mengakhiri masa jabatannya 16 Oktober mendatang. Menurut Rani dalam rapat paripurna ini, DPRD hanya menjalankan prosedur dan mekanisme yang ada. Ia pun meminta Anies untuk hadir langsung dalam proses tersebut....

Puluhan Prajurit TNI Ultimatum Effendi Simbolon

Kabar terbaru terkait pernyataan anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon saat rapat kerja dengan Kementerian Pertahanan dan TNI menuai polemik. Dikabarkan bahwa muncul sejumlah orang yang mengaku anggota TNI mengecam pernyataan Effendi Simbolon yang menyebut TNI seperti gerombolan ormas. Terkini prajurit TNI dari Koramil 1504 06 Nusawine Ambon memberikan ultimatum kepada Effendi Simbolon untuk meminta maaf. Para prajurit yang berjumlah 21 orang itu terlihat berkumpul di tengah lapangan mengenakan seragam loreng khas TNI. Sambil berkacak pinggang, para prajurit TNI ini mempertanyakan maksud Effendi Simbolon menyebut TNI seperti gerombolan ormas. Mereka tidak terima institusi TNI yang dicintainya disamakan dengan gerombolan ormas. "Woi Effendi Simbolon kami anggota TNI Koramil 1504 06 Nusawine Ambon tidak terima dengan perkataanmu yang mengatakan kalau TNI seperti gerombolan terlebih seperti ormas. Maksudmu apa?" ujar salah satu prajurit dikutip dari YouTube TNI In Action. Par...

Terkait Hacker Bjorka, Presiden Perintahkan Bentuk Tim

Kabar terbaru terkait sosom aksi hacker Bjorka 'mengganggu' keamanan siber Indonesia tampaknya makin meresahkan. Dikabarkan mundur  di tengah serangan cyber oleh hacker Bjorka, Presiden Joko Widodo diketahui memanggil sejumlah pihak terkait, termasuk Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) ke istana, Senin (12/9) hari ini. Terbaru, Presiden Jokowi dilaporkan telah memberi instruksi pada Kominfo, BSSN, BIN hingga Polri untuk mengatasi masalah kebocoran data siber. Menkominfo, Johnny Gerard Plate menyebut telah diperintahkan Jokowi untuk membentuk tim khusus guna menangani kebocoran data pribadi dan institusi pemerintah oleh hacker Bjorka. Menurut Johnny G Plate, tim khusus yang terdiri dari empat lembaga itu sebagai bentuk emergency response pemerintah terhadap kasus ini, sehingga kepercayaan masyarakat dapat terjaga. "Jadi akan ada emergency response team dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN utk melakukan assessment-as...

Daya 450 VA Dihapus, Listrik untuk Masyarakat Miskin Dinaikkan, Berapa?

Kabar terbaru terkait Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sepakat menghapus daya listrik 450 volt ampere (VA) untuk rumah tangga dan menaikkan daya untuk pelanggan listrik yang mendapatkan subsidi. Dikabarkan bahwa daya listrik masyarakat miskin yang tadinya 450 volt ampere (VA) akan dinaikkan menjadi 900 VA dan 900 VA menjadi 1.200 VA. "Kita sepakat dengan pemerintah untuk 450 VA menjadi 900 VA, dan 900 VA jadi 1.200 VA," kata Ketua Banggar Said Abdullah saat rapat Panja dengan Kementerian Keuangan tentang RUU APBN 2023, Senin (12/9/2022). Aturan mengenai kelompok yang berhak mendapat subsidi tarif listrik sendiri tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik untuk Rumah Tangga. Pada Pasal 2 ayat (1) beleid itu, diterangkan bahwa subsidi tarif listrik untuk rumah tangga dilaksanakan melalui PLN dan diberikan kepada pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA dan 900 VA masyarakat prasejahtera yang ...