DUNIAOBERITA.COM Skip to main content

Posts

Menteri Dilarang Bicara 3 Periode, Sosok Ini Justru Berikan Jawaban Tegas

Kabar terbaru terkait Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, memberikan tanggapan terhadap instruksi Presiden Joko Widodo yang melarang para menterinya berbicara penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. (Foto : Capture/Mediaindonesia) Dikabarkan bahwa LaNyalla mendukung hal tersebut. Menurutnya para menteri harus berhenti membuat gaduh dan mengikuti instruksi presiden. "Presiden sudah mengeluarkan sikap dan instruksi terkait masalah penundaan pemilu dan jabatan presiden 3 periode. Seluruh menteri harus taat terhadap hal itu," kata LaNyalla saat kunjungan dapil di Jawa Timur, Rabu (6/4/2022). Menurut LaNyalla, Presiden memperlihatkan ketaatannya terhadap konstitusi dengan menolak penundaan pemilu dan jabatan presiden 3 periode. "Sebagai pembantu presiden, menteri pun harus taat dengan hal tersebut," katanya. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, banyak permasalahan lebih penting yang dihadapi masyarakat. "Masyarakat masih meng...

Teroris yang Ingin Gulingkan Pemerintah Ditangkap, Siapa Mereka?

Kabar terbaru bahwa dilaporkan, Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti-Teror Polri menangkap 5 tersangka kasus dugaan tindak pidana terorisme di wilayah Tangerang Selatan (Tangsel). (Foto : Hasil Tangkapan Layar/Tribun Manado) Dikabarkan bahwa Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan menyatakan, 5 tersangka teroris itu berasal dari kelompok Negara Islam Indonesia ( NII ). "Penangkapan tersebut terhadap 5 tersangka teroris yang merupakan kelompok jaringan teroris NII," kata Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (6/3/2022). Brigjen Ramadhan mengatakan, 5 tersangka teroris itu ditangkap di wilayah Tangerang Selatan pada Minggu (3/4/2022) sekitar pukul 7 pagi. Lebih lanjut, Ramadhan masih belum mengumumkan informasi lebih lanjut dari keterlibatan dan peran para tersangka. Ia mengatakan, penangkapan itu merupakan hasil pengembangan penangkapan yang telah dilakukan di wilayah Sumatera Barat. "Nanti saat ini dilakukan pen...

KKB Sadis ! Kepala Jenderal Tembus? Ini Penjelasannya

Kabar terbaru terkait Kelompok kriminal bersenjata atau KKB menjadi momok menakutkan buat masyarakat di Papua. (capture) Sebagaimana dikabarkan bahwa keberadaan KKB sulit diprediksi. Tetiba muncul meneror dan menembak di tengah kota maupun di hutan. Lebih lanjut bahwa aparat organik maupun satgas yang bertugas punya dua pilihan saat berhadapan dengan KKB di Papua, yakni hidup atau mati. Tidak sedikit aparat TNI maupun Polri tewas di tangan KKB. Entah itu ditembak atau dibantai menggunakan senjata tajam. Banyak aparat menjadi korban. Salah satunya perwira TNI Lettu Anumerta Erizal Zuhri Sidabutar. Saat berpangkat Letda, dia harus menjalankan misi di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya pada 2019 lalu. Erizal gugur bersama anak buahnya setelah KKB menghujani tubuhnya dengan peluru. Sebelum kejadian Satgas Gakum TNI dan Polri sudah beberapa kali mendapatkan laporan dari warga Sugapa. Warga setempat mendapatkan gangguan keamanan berupa kekerasan fisik, intimidasi, perampasan, perampoka...

Ukraina Minta Bantuan Indonesia

Kabar terbaru datang dari Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi mengungkapkan Pemerintah Ukraina meminta bantuan kepada negara-negara lain termasuk Indonesia. Dikabarkan bahwa permintaan itu, kata Retno, disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Ukraina Emine. Wamenlu Ukraina, menyampaikan kepada dirinya bahwa bahan pangan di Ukraina semakin menipis akibat perang. "Demi kemanusiaan, Indonesia mempertimbangkan memberikan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Ukraina," ujarnya. Terkait dengan perang Ukraina-Rusia, Indonesia konsisten menyatakan bahwa perang harus segera dihentikan karena akan menyebabkan kondisi kemanusiaan makin memburuk. "Jika perang tidak dihentikan, kondisi kemanusiaan di Ukraina makin memburuk. Saat ini ada 4,2 juta orang mengungsi ke luar Ukraina dan 6,5 juta pengungsi internal, serta jumlah korban jiwa makin besar," kata Menlu Retno dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (6/4/2022) dikutip dari Antar...

Komnas HAM Tak Setuju Herry Wirawan Divonis Mati

Kabar terbaru datang dari Komnas HAM mengharapkan aparat penegak hukum, khususnya hakim agar mempertimbangkan kembali vonis hukuman mati. Sebab, sejumlah negara di dunia sudah menghapus hukuman tersebut secara bertahap. "Hanya tinggal beberapa lagi, termasuk Indonesia yang mengadopsi hukuman mati," kata Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik melalui pernyataan resmi yang dipantau dari kanal YouTube Komnas HAM, Selasa, 5 April 2022. Dikabarkan bahwa hal itu disampaikan Taufan merespons vonis hukuman mati terhadap Herry Wirawan pemerkosa belasan santri yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung. Ia mengatakan apabila Herry Wirawan atau kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan, maka hakim di tingkat kasasi harus mempertimbangkan hukum mati yang mulai dihapuskan. Ia mengatakan bagi Komnas HAM korban adalah pihak yang paling utama untuk diperhatikan. Oleh karena itu, lembaga tersebut mendorong adanya restitusi dan rehabilitasi. Jika diperhatikan dalam "...

Kepala Desa Pendukung Jokowi 3 Periode Harus diberi Sanksi

Kabar mengejutkan terkait Kepala desa pendukung Jokowi 3 Periode harusnya disanksi.  (Foto : Presiden Jokowi/capture) Dikabarkan bahwa Komisi II DPR menilai aksi dari kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3) telah menabrak konstitusi. Anggota Komisi II DPR Junimart Girsang mencecar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian soal seruan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) tentang Presiden Joko Widodo menjabat selama tiga periode. Legislator PDI Perjuangan itu melontarkan berbagai pertanyaannya dalam rapat kerja Komisi II DPR dengan Menteri Tito di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (5/4). Junimart menyatakan para perangkat desa peserta Silaturahmi Nasional (Silatnas) APDESI di Istora Senayan pada akhir Maret lalu telah melakukan manuver politik. “UU Pemerintahan Desa sudah jelas mengatakan bahwa para kepala desa tidak boleh bermain politik praktis,” kata Ju...

Ketum IDI ke DPR: Tolong Beri Kesempatan

Kabar terbaru terkait IDI mendapat pertentangan akibat dari pemberhentian dokter Terawan dari keanggotaan IDI. “Harapan kami pada forum ini anggota dewan yang terhormat bahwa mekanisme organisasi yang kami lakukan tolong berikan kesempatan kepada kami untuk menyelesaikan secara internal,” kata Adib. (Foto : tangkapan layar/detik) Dikabarkan bahwa IDI akan berusaha menerima masukan yang selama ini diberikan, termasuk atas masukan internal. Seperti yang dikutip dari Wartaekonomi. Selasa, 5 April 2022. Karena dari polemik yang saat ini tengah berlangsung, IDI tak ingin membuat suasana menjadi gaduh. “Untuk kasus masalah ini terus terang kami pun tidak ingin ini menjadi gaduh karena kita harus melindungi semuanya sebenarnya. Bukan hanya melindungi diri, tapi melindungi juga pihak-pihak anggota kami yang lain juga pernah mendapatkan permasalahan etik,” ujarnya. Adib menjelaskan, dalam permasalahan ini IDI masih memberikan kesempatan melalui forum terbuka. Yang di mana ketentuan ...