DUNIAOBERITA.COM

Kabar terbaru terkait Mahkamah Agung (MA) memberi diskon alias keringanan hukuman bagi mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo. Dikabarkan bahwa dalam putusannya Majelis Hakim mengoreksi pokok perkara Edhy Prabowo dari sebelumnya diputus Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 9 tahun penjara menjadi 5 tahun. Faktor meringankan yang dinilai MA adalah kinerja baik Edhy Prabowo selama menjabat menteri KKP. Sontak hal ini membuat para netizen bereaksi. Alasan kinerja baik sama tidak bisa diterima akal sehat. Sebab jika kinerjanya baik tentu Edhy Prabowo tidak korupsi. "Inikah Muka2 Hakim yg kasih Discount Hukuman untuk Seorang Koruptor Kelas Kakap Dari Gerindra !!??" cuit akun @noelrusmana99 seperti dilihat FIN pada Kamis (10/3/2022). Ada tiga hakim MA yang menyidangkan perkara kasasi Edhy Prabowo. Mereka adalah Sofyan Sitompul, Gazalba Saleh, Sinintha Yuliansih Sibarani dan panitera pengganti Agustina Dyah. Warganet memprotes pertimbangan hukum hakim MA. Seharusnya, seba...

Kabar terbaru terkait Tim Densus 88 Anti Teror Polri, menembak mati tersangka teroris bernama SU alias Sunardi, di daerah Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.  Dikabarkan bahwa Sunardi yang juga berprofesi sebagai dokter itu ternyata dikenal sebagai pribadi yang tertutup dan jarang bersosialisasi dengan warga. Ketua RT 3 RW 7 Bangunsari, Gayam, Sukoharjo, Bambang Pujiana mengungkapkan dokter Sunardi merupakan sosok yang tidak pernah berkumpul dengan warga. Selama menjabat sebagai ketua RT, ia mengaku yang bersangkutan tidak pernah datang dalam pertemuan yang mengundang warga kampung tersebut. “Sejak saya memang memegang Ketua RT sejak April 2019 sampai saat ini itu saya mengadakan pertemuan dan kegiatan warga tapi Pak Nardi tidak pernah datang dan tidak pernah sosialisasi. Apalagi kerja bakti, tidak sama sekali,” kata dia saat ditemui di kantornya di Sukoharjo, Kamis, 10 Maret 2022. Ia tidak tahu menahu mengenai alasan ketidakhadiran salah satu warganya itu dalam setiap pertemuan yang...

Kabar terbaru terkait situasi yang terdesak oleh gempuran militer Rusia dalam operasi khusus, militer Ukraina ternyata semakin getol memproduksi informasi-informasi bohong. Dikabarkan bahwa Kali ini korban informasi bohong militer Ukraina bukan sembarang orang tapi salah satu panglima perang asal negeri Islam, Chechnya. Mayor Jenderal Sharip Delimkhanov. Selanjutnya dikabarkan lagi bahwa Mayjen Sharip Delimkhanov ramai dikabarkan tewas oleh media Ukraina dalam pertempuran sengit melawan militer Ukraina.. Namun, ternyata beberapa saat setelah berita kematian itu beredar, sang jenderal berjanggut tebal itu muncul dalam sebuah rekaman video singkat. Selain rekaman video, pihak Chechnya melalui Menteri Kebijakan Nasional, Hubungan Luar Negeri, Pers, dan Informasi, Akhmed Dudayev juga membantah informasi kematian Mayjen Sharip Delimkhanov Dalam video itu, Mayjen Sharip Delimkhanov terlihat sehat-sehat saja, tetap hidup tanpa ada luka sedikitpun. Di rekaman video itu, Mayjen Sharip Deli...

Kabar terbaru terkait M Kace terdakwa penista agama menjalani sidang di Pengadilan Negeri (PN) Ciamis, Kamis (10/3/2022). Dikabarkan bahwa  sidang kali ini digelar dengan agenda pembacaan pledoi atau pembelaan terdakwa atas tuntutan 10 tahun penjara. Proses persidangan dikawal ketat oleh aparat kepolisian dari Polres Ciamis. Seperti sebelumnya, proses persidangan juga dihadiri para ulama dan ratusan umat Islam dari beberapa organisasi. Mereka mengepung dan orasi di depan PN Ciamis. Ratusan Santri dari berbagai pesantren di wilayah Ciamis tersebut, sempat memasuki halaman Pengadilan Negeri Ciamis sebelum dialihkan ke jalan raya yang sempat ditutup, untuk bergabung dengan elemen lain yang tengah melakukan orasi menuntut M Kece dihukum berat. Sebelum masuk ke ruang sidang M Kace mengaku dalam kondisi sehat dan siap menjalani sidang dan membacakan pembelaan atas tuntutan. Dalam pembacaan 340 halaman pembelaannya, M Kace berurai air mata. Menurut M Kace, perbuatan yang dilakukannya mela...

Kabar mengejutkan datang dari sosok waketum PKB yang juga anggota Komisi III DPR RI Jazilul Fawaid mengkritik Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan yang menyebut BNPT blunder. Dikabarkan bahwa Jazilul meminta Amirsyah diam dan tidak memanaskan situasi. “Lebih baik diam, daripada ngomongin, apalagi ngomporin perkara yang bukan tugas dan kewenangannya,” ujar Jazilul, Selasa 8 Maret 2022. Lebih lanjut Jazilul mengatakan bahwa Sekjen MUI mulai keluar dari tugasnya karena tidak memiliki tugas untuk mengawasi BNPT. Bahkan Jazilul juga menjelaskan bahwa MUI seharusnya membantu pemerintah dalam menjaga kerukunan, bukan malah sebaliknya. “Hemat saya, MUI ini yang sudah mulai keluar dari tugasnya untuk membantu pemerintah membangun kerukunan dan persatuan umat,” ujarnya, dilansir dari Detikcom. “MUI tidak memiliki tugas mengkritik dan mengawasi BNPT, apalagi seakan ‘menyesatkan’ kriteria dari lembaga yang bertanggung jawab dalam pencegahan terorisme,” sambung Jazilul. Seperti ya...

Kabar terbaru datang dari sosok pengamat asal Indonesia, Dina Sulaeman seorang Pakar dari Jurusan Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran (Unpad). Dikabarkan bahwa menurut Dina Sulaeman, keberanian masyarakat Indonesia untuk menentang hegemoni Amerika Serikat membuat Presiden Rusia Vladimir Putin kagum. "Ketika semua pemimpin dunia lainnya tetap diam tentang intervensi Amerika di seluruh dunia, Putin berdiri sendiri dalam oposisi yang kuat. Banyak dari kita bersyukur bahwa seseorang seperti dia ada," kata Dina Sulaeman kepada SCMP, dikutip dari Pikiran Rakyat pada Rabu, 9 Maret 2022. Namun ada alasan lain menurut Dina Sulaeman mengapa umat Islam mendukung Rusia dalam invasi di Ukraina. "Banyak yang percaya pada Hadits Nabi bahwa menjelang akhir zaman, sebuah negara yang dikenal sebagai Rum, yang biasanya diartikan sebagai Rusia, akan bergabung dengan umat Islam untuk melawan musuh besar," katanya. Sementara itu, Radityo Dharmaputra, kandidat doktor dalam ilmu...

Kabar terbaru datang dari sebanyak enam orang pemohon dari berbagai latar domisili berbeda mengajukan gugatan atau uji materi kepada Mahkamah Konstitusi (MK), atas UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi UU Pilkada. Dikabarkan bahwa mengutip dari salinan yang diunggah di situs resmi MK, Rabu (9/3/2022) keenam pemohon tersebut adalah A. Komarudin seorang pekerja swasta yang tinggal di Ancol Jakarta Utara. Kedua, Eny Rochayati seorang ibu rumah tangga yang tinggal di Penjaringan Jakarta Utara. Kemudian, ketiga, Hana Lena serang yang tinggal di Karulu, Jayawijaya, Papua. Keempat Festus Menasye yang beralamatkan di Asotipo, Jayawijaya, Papua. Kelima Yohanes Raubaba, seorang yang tinggal di Yapen Selatan, Papua. Keenam adalah Prilia Yustiati yang juga satu domisili dengan Yohanes. Dalam salah satu petitumnya, mereka meminta agar ma...