DUNIAOBERITA.COM

Kabar terbaru terkait Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo mengungkap strategi dalam mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan senjata api (senpi) oleh personel. Dikabarkan bahwa sambo menyebut setiap polisi yang ada masalah dalam keluarga maupun lingkungan harus dicabut izin senpinya. “Apabila ada anggota yang memegang senjata api kemudian bermasalah dengan keluarga, lingkungannya, segera dicabut (izin senpi),” ujar Sambo lewat unggahan Instagram @divpropampolri, Kamis (17/2). Menurut Sambo, hal itu akan meminimalisir kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dan dampak buruk bagi institusi Polri. Sambo mengaku pihaknya akan memeriksa izin pinjam senpi secara rutin. Propam juga akan meningkatkan kompetensi personel dalam penggunaan senpi. “Seluruh anggota Polri yang menggunakan atau meminjam senjata api dinas itu memahami betul prinsip-prinsip penggunaan kekuatan kepolisian,” tuturnya. Jenderal bintang dua ini memastikan pihaknya akan menindak tegas anggota kepolisian yang menyalahi aturan...

Kabar mengejutkan terkait mayoritas publik setuju bila Indonesia dipimpin oleh seorang perempuan. Dikabarkan bahwa hal tersebut berdasarkan hasil survei New Indonesia Research & Consulting yang dirilis pada Rabu, 16 Februari 2022. Survei New Indonesia Research & Consulting ini dilakukan pada 1-10 Februari 2022 terhadap 1.200 responden yang mewakili seluruh provinsi Indonesia. Metode survei ialah multistage random sampling, dengan margin of error kurang lebih 2,89 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen. Direktur New Indonesia Research & Consulting, Andreas Nuryono mengungkap, sebanyak 83,3 persen responden setuju Indonesia dipimpin oleh Presiden atau Wakil Presiden perempuan. Apalagi, jika tokoh perempuan itu memiliki latar belakang pengalaman memimpin di jabatan politik penting sebelumnya. “Mayoritas publik setuju Indonesia dipimpin perempuan, asalkan punya pengalaman politik yang mendukung,” ujarnya dalam siaran pers dilansir Galamedia Kamis, 17 Februari 2022. Semen...

Kabar mengejutkan terkaiit  korupsi beasiswa yang ditangani Ditreskrimsus Polda Aceh sudah dua kali disupervisi oleh Bareskrim Polri dan KPK.  Dikabarkan bahwa kasus tersebut juga ikut dibedah oleh korps antirasuah pada saat kegiatan pencegahan korupsi dengan Pemerintah Aceh beberapa hari yang lalu. Berdasarkan hasil diskusi materi perkara (anatomy of crime) Dirreskrimsus Polda Aceh, Kombes Pol Sony Sonjaya, dengan Direktur Korsup KPK dan tim, disepakati bahwa para mahasiswa yang menerima dana beasiswa, di mana sebenarnya mereka tidak memenuhi syarat sebagai penerima beasiswa, maka perbuatan mereka adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena sudah seharusnya mereka mengetahui bahwa mereka tidak layak menerima beasiswa tersebut. Apalagi dengan mereka bersedia dana beasiswanya dipotong oleh para Korlap, hal tersebut menunjukkan bahwa mereka sebetulnya memahami dan menyepakati bahwa mereka menerima dana beasiswa meskipun tidak memenuhi syarat sebagai penerima beasiswa. ...

Kabar mengejutkan datang dari sebuah  potongan video yang memperlihatkan pendakwah Habib Jafar Shodiq Alattas tengah ceramah dan menyerukan kepada jamaah untuk gulingkan Presiden Jokowi, viral di media sosial. Dikabarkan bahwa Video Habib Jafar Shodiq serukan jamaah gulingkan Presiden Jokowi itu viral usai diunggah pengguna Twitter Bambangmulyono2, seperti dilihat pada Kamis 17 Februari 2022. Dalam narasi cuitannya, netizen itu menyebut pernyataan Habib Jafar dalam video itu tidak boleh dibiarkan lantaran berpotensi membuat negara terkoyak. Selain itu, ia juga melaporkan video terkait pernyataan Habib Jafar Shodiq tersebut ke Puspen TNI dan Polri. “Kalau seperti ini dibiarkan tidak menutup kemungkinan negara ini terkoyak oleh begundal-begundal yang mengatasnamakan agama…. mohmahfudmd Puspen_TNI tni_ad ListyoSigitP CCICPolri,” cuit netizen Bambangmulyono2. Hingga berita ini ditayangkan, belum diketahui pasti kapan dan di mana lokasi video itu direkam. Adapun ...

Kabar terbaru terkait Polres Metro Bekasi Kota telah melakukan pemeriksaan kepada JSP, 31, pria yang melakukan pelemparan bom molotov ke pos Polantas di Tol Jatiwarna.  Dikabarkan bahwa kepada penyidik pelaku membenarkan bahwa aksi ini bentuk protes insiden konflik di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. “Secara singkatnya komplain terhadap kejadian-kejadian yang dilakukan aparat (di Desa Wadas). Terus seperti selebaran-selebaran protes,” kata Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Hengki kepada wartawan, Kamis (17/2). Saat ini, pelaku telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Dia dijerat pasal 187 KUHP soal pembakaran. “Iya sudah tersangka,” tegas Hengki. Sebelumnya, aksi pelemparan bom terjadi di Pos Lantas Jatiwarna, Bekasi, Jawa Barat. Pelaku berinisial JSP, 31, berhasil ditangkap oleh warga setempat. Aksi ini diduga terkait perlawanan atas konflik di Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Hal itu dikuatkan dengan foto-foto barang bukti yang diterima awak media. Salah satu itu be...

Kabar terbaru terkait instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginstruksikan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror mengawal agenda Presidensi Group of Twenty (G20). Khususnya, dalam mencegah ancaman terorisme. "Beliau (Presiden Jokowi) berpesan harus kita jaga jangan sampai ada letupan sekecil apa pun. Dan tentunya pesan ini amanah institusi Polri dan tentunya secara khusus bagi rekan-rekan yang tergabung dalam Densus 88," ujar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam acara Senior Level Meeting Densus 88 Antiteror, di Bali, Rabu, 16 Februari 2022. Dikabarkan bahwa Jokowi, kata Listyo, ingin pengawalan penuh Presidensi G20. Sebab, agenda internasional itu disorot warga dunia, sehingga mesti dijaga kelancarannya. Selain G20, Listyo meminta Densus 88 Antiteror mengawal kompetisi MotoGP di Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB). Kondisi kemanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif selama kegiatan internasional akan mengharumkan nama Indonesia. "Oleh k...

Kabar terbaru mengejutkan datang dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali menetapkan sistem kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Dikabarkan bahwa penyesuaian sistem kerja ini dilakukan dengan memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan status penyebaran Covid-19. Hal itu tercantum pada Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No. 05/2022 tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Menteri PANRB No. 23 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai ASN Selama Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19., seperti yang dilansir dari kompas. SE Menteri PANRB No. 05/2022 ini mengubah sistem kerja yang tercantum dalam lampiran SE sebelumnya. SE Menteri PANRB No. 23/2021 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan SE Menteri PANRB No. 01/2022 masih tetap berlaku dan menjadi satu kesatuan dengan SE Menteri PANRB No. 05/2022 ini. Berikut rincian lengkap aturan ker...