DUNIAOBERITA.COM

Kabar terbaru datang dari Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDIP membahas nama Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok memimpin untuk memimpin Nusantara Ibu Kota Negara baru di Kalimantan. "Semuanya dalam dialog antara Bapak Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati, tetapi dari perspektif kriteria itu PDI Perjuangan sudah menyampaikan karena besar harapan partai sejak zaman Bung Karno terkait dengan Ibu Kota Negara yang berada di pulau Kalimantan itu," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDIP, Jalan Dipenogoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/1/2022). Dikabarkan bahwa Hasto mengakui PDIP menjagokan Ahok sebagai Kepala Badan Otorita IKN. PDIP menilai Ahok pengalaman mumpuni dalam memimpin daerah. "Tapi siapa yang akan diputuskan itu kami serahkan kepada Presiden Jokowi. Hanya saja PDIP punya nama-nama calon yang memenuhi syarat untuk itu termasuk Pak Basuki Tjahaja Purnama, beliau juga punya kepemimpinan yang cukup baik, selama menjadi wakil gubernur dan gubernur d...

Kabar mengejutkan datang dari Aktivis Nicho Silalahi menyinggung wanita Kalimantan yang dijual ke China untuk dijadikan budak seks. Pernyataan tersebut langsung disemprot oleh pegiat media sosial Yusuf Muhammad. Dilansir dari suara.com, melalui akun Twitternya, Yusuf menyebut Nicho Silalahi sebagai orang yang mengerikan atas pernyataan tersebut. Ia bahkan menyebut sosok Nicho akan semakin liar jika dibiarkan. “Ngerih sekali orang ini. Makin dibiarkan makin liar,” kritik Yusuf Muhammad sebagai keterangan Twitter seperti dikutip Suara.com, Kamis (27/1/2022). Dikabarkan bahwa tak sampai di situ, Yusuf juga menandai sejumlah akun agar Nicho diproses akibat pernyataan mengenai wanita Kalimantan tersebut. Diantaranya adalah akun Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Divisi Humas Polri, dan Pakat Dayak. Sebagai informasi, Nicho Silalahi sebelumnya menyindir orang-orang yang berdemo terkait pernyataan kontroversial Edy Mulyadi, yakni Kalimantan dianggap sebagai “temlat jin buang anak...

Kabar mengejutkan terkajt Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando EMaS menanggapi soal demonstrasi Aliansi Masyarakat Sunda di DPR yang menuntut Anggota DPR RI Arteria Dahlan dipecat. Dikabarkan bahwa Fernando mengatakan, melihat reaksi masyarakat Sunda yang tersinggung terhadap pernyataan Arteria terus bergulir, sebaiknya PDIP mengambil sikap tegas. "Sebaiknya memang PDIP mengambil tindakan pemecatan kepada Arteria agar tidak memberikan dampak negatif bagi PDIP pada pemilu 2024," kata Fernando kepada GenPI.co, Rabu (26/1). Fernamdo menyoroti, beberapa kali Arteria membuat pernyataan kontroversial yang dapat merugikan PDIP, termasuk yang terakhir menyinggung masyarakat Sunda. Oleh karena itu, Fernandon menyarankan PDIP harus segera membuat keputusan agar situasi kembali kondusif. Selain itu, harapannya tidak ada lagi pengerahan massa yang berkaitan dengan pernyataan Arteria tersebut. "Jangan sampai stabilitas negara terganggu yang diakibatkan aksi masyarakat Sunda yang...

Kabar terbaru terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tak lagi menggunakan istilah operasi tangkap tangan (OTT) dalam menjerat para maling uang rakyat alias koruptor. Dikabarkan bahwa KPK memutuskan mengganti istilah OTT dengan 'tangkap tangan'. Hal tersebut diungkap Ketua KPK Firli Bahuri saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI Rabu, 26 Januari 2022 kemarin. Firli menyebut istilah OTT tak ada dalam konsep hukum di Indonesia, yang ada adalah tangkap tangan. "Perkenankan kami untuk menyampaikan bahwa kami tidak lagi menggunakan istilah operasi tangkap tangan, tapi tangkap tangan," ujar Firli. Dia beralasan bahwa dalam konsep hukum yang dikenal hanyalah tertangkap tangan. Selain itu, sebelum KPK menangkap tangan seorang koruptor, lembaga antirasuah itu akan melakukan sejumlah pendekatan. "Sebelum seseorang kita lakukan tangkap tangan tentu kita sudah melakukan tiga pendekatan sebelumnya," jelas Firli. Keputusan mengganti istilah OTT itu menuai sorota...

Kabar terbaru berkaitan dengan jumlah pelaku kasus penganiayaan hingga menghilangkan nyawa terjadi di wilayah Jalan Raya Sukamandi, Desa Rancabango, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang, Jawa Barat, sebanyak 6 orang. Dikabarkan bahwa jajaran Satreskrim Polres Subang baru berhasil membekuk 5 orang pelaku, sedangkan seorang lagi masih buron. Sekedar mengingatkan, peristiwa penganiayaan yang berujung pada perampasan nyawa korban itu terjadi pada 23 Januari 2022 lalu, sekitar pukul 02.00 WIB. Kapolres Subang, AKBP Sumarni mengatakan, sebanyak lima pelaku berhasil diamankan anggota Satreskrim Polres Subang, namun satu pelaku lainnya saat ini masih buron dan masih dalam pengejaran. "Jumlah semua pelaku ada 6 orang, 5 diantaranya sudah kami amankan, ada KW, RI, MRM, YM, NK, W, semua usianya masih sekitar duapuluh tahunan, yang W ini masih buron," ucap AKBP Sumarni saat menggelar konferensi pers di Halaman Mapolres Subang, Rabu (25/1/2022). Proses penangkapan kelima pelaku itu kata...

Kabar terbaru datang dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disebut layak pimpin Ibu Kota Negara (IKN) baru. Tapi menurut Pengamat politik Jamiluddin Ritonga, jika hal itu terjadi akan ada matahari kembar? Dilansir dari Pojoksatu, Jamiluddin Ritonga menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sangat layak menjadi Kepala IKN Nusantara. Namun apakah pendukung Jokowi dan Jokowi sendiri akan rela pada hal tersebut. Menurut Jamiluddin Ritonga, pengalaman Anies memimpin DKI Jakarta sudah lebih dari cukup untuk menjadi kepala IKN di Kaltim. “Masalahnya, apakah Presiden Joko Widodo mau menunjuk Anies menjadi Kepala IKN? Peluang Anies untuk itu tampaknya kecil sekali,” kata Jamiluddin, Rabu (26/1). Jika Anies jadi kepala IKN akan ada matahari kembar di ibu kota baru itu. “Magnet Jokowi akan berpeluang bersaing dengan magnet Anies. Bersaingnya dua magnet itu tentu tidak dikehendaki oleh pihak-pihak yang menginginkan matahari tunggal di IKN Nusantara,” lanjutnya. Jamiluddin meyakini para penduk...

Kabar terbaru datang dari Salim Said, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pertahanan Indonesia (Unhan) menyatakan kondisi partai politik di rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini bukan sebuah konsolidasi demokrasi. Dikabarkan bahwa saat ini, dikatakan hampir 82 persen partai yang berada dalam parlemen merupakan bagian dari pemerintahan Jokowi, bukan sebagai oposisi. Melihat fenomena tersebut, Salim Said mengatakan penggabungan para partai hingga menjadi gemuk ini merupakan konsolidasi kekuatan Jokowi. "Untuk proses politik Indonesia, menurut saya, itu bukan konsolidasi demokrasi, itu lebih merupakan konsolidasi kekuatan Jokowi," katanya. Dia menyebut mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut makin kuat, dan hal ini terbukti dengan terpilihnya keluarga Jokowi sebagai pemimpin daerah. Di antaranya Gibran Rakabuming Raka yang kini menjadi Wali Kota Solo, serta menantunya yang menjadi Wali Kota Medan. Menurut Salim Said, semua perolehan kursi kepala daerah tersebut tidak mungkin dapa...