DUNIAOBERITA.COM

Kabar terbaru terkait mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono (SBY) bertemu dengan menteri pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto saat menghadiri pengukuhan Terawan Agus Putranto sebagai profesor kehormatan ilmu pertahanan bidang kedokteran militer pada Fakultas Manajemen Pertahanan Unhan Sentul, Jawa Barat. Dikabarkan bahwa wakil ketua Umum (Waketum) DPP Partai Gerindra, Habiburokman menduga kedua tokoh tersebut menyinggung dinamika politik di Tanah Air belakangan ini. Apalagi, kata dia, Pemilu 2024 sudah semakin dekat. Namun untuk mengonfirmasi soal hal ini, Habiburokman mengaku tak punya keberanian untuk memastikan kepada Prabowo Subianto secara langsung. “Kita tafsirkan (saja) kalau 2 tokoh besar, sama-sama partai besar bertemu masa hanya ngomong soal hobi, naik kuda, atau main drum band, ya nggak gitu juga,” kata Habiburokman di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/1/2022). Anggota Komisi III DPR itu menyambut positif pertemuan antara kedua tokoh nasional te...

Kabar terbaru datang dari Bupati  Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud, yang pada Rabu, 12 Januari 2022, tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Dikabarkan bahwa Gafur diketahui memiliki kekayaan sebesar Rp36,7 miliar. Selanjutnya Gafur terakhir kali melaporkan kekayaannya ke KPK pada 26 Februari 2021. Ia pun tertangkap oleh KPK terkait dugaan kasus suap dan gratifikasi. Melansir laman resmi elhkpn.kpk.go.id, Abdul Gafur melaporkan 10 tanah dan bangunan. Lahan dan bangunan tersebut tersebar di Balikpapan dan Jakarta senilai Rp34.295.376.075. Selain itu, Abdul Gafur juga memiliki empat kendaraan, yakni mobil Ford Fiesta tahun 2011 senilai Rp190 juta, mobil Honda City tahun 2009 senilai Rp175 juta, mobil Honda CRV tahun 2008 senilai Rp140 juta, dan motor Yamaha Mio Soul tahun 2007 seharga Rp4 juta. Ia pun tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp1,3 miliar, serta kas dan setara kas Rp545 juta. Total harta kekayaan Abdul Ghaf...

Kabar terbaru  datang dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengeluarkan ketentuan terbaru usia pensiun PNS dan Guru ASN-PPPK. Dikabarkan bahwa dalam keterangannya Batas usia pensiun (BUP) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur oleh pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN). Usia pensiun bagi PNS juga berbeda-beda sesuai dengan jabatannya. Seperti misalnya usia pensiun PNS yang menduduki jabatan administrasi berbeda dengan jabatan fungsional. Dan berikut BUP PNS baik jabatan administrasi hingga jabatan fungsional yang dirangkum Okezone, Kamis (13/1) Ketentuan itu diatur dalam Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara K.26-30 I V.1 I9-2 199 dikeluarkan pada tanggal 3 Oktober 2017 mengenai Batas Usia Pensiun bagi PNS yang Menduduki Jabatan Fungsional. 1) 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan; 2) 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejaba...

Kabar terbaru datang dari wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond Junaidi Mahesa mengusir pihak Komnas Perempuan untuk keluar dari ruang rapat.  Dikabarkan bahwa sebabnya, lantaran Komnas Perempuan telat mengikuti rapat hampir 30 menit dari jadwal. Berdasarkan agenda, rapat kerja antara Komisi III dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berlangsung mulai pukul 10.00 WIB. Namun, diketahui pihak Komnas Perempuan datang ke ruang rapat sekira pukul 10.29 WIB. Hal itu yang membuat Desmond selaku pimpinan rapat tidak berkenan dengan keterlambatan Komnas Perempuan. "Maaf ya Komnas Perempuan silakan keluar, kita rapat jam 10. Silakan keluar," kata Desmond, Kamis (13/1/2022). Apalagi Desmond menganggap pihak Komnas Perempuan tidak mengikuti etika yang ada. Komnas Perempuan dinilai menyelonong masuk dan duduk di ruangan tanpa izin lebih dulu atas keterlambatan kehadiran. "Anda tidak menghormati kuorum. Karena hadir telat, silakan di luar dulu. Langsung duduk  gak  ada etikanya, harus...

Kabar mengejutkan datang dari Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, membeberkan calon pendamping Ketua DPR RI Puan Maharani di pilpres 2024. Dikabarkan bahwa  Puan Maharani dirumorkan akan didorong Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk maju pilpres 2024. Hari Purwanto mengatakan, dirinya memiliki gambaran pendamping Puan Maharani di pilpres 2024 setelah melihat situasi dunia perpolitikan saat ini. Baca Juga: Megawati Kasih Kode Keras Soal Nasib Ganjar dan Puan di Pilpres 2024, Troy: Sudah Saatnya.... "Rumor tokoh militer aktif akan dipasangkan dengan Puan," kata Hari Purwanto kepada GenPI.co, Rabu (12/1/2022). Hari Purwanto mengatakan, isu itu menjadi dinamika di tubuh PDIP saat ini. Namun, keputusan berada di tangan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. "Menjadi rumor yang sedang dibicarakan dalam kalangan internal PDIP," ungkapnya. Selain itu, Hari Purwanto juga memberikan sorotan terkait rumor Gubernur Jawa Tengah Ganjar ...

Kabar terbaru datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan kembali melakukan operasi tangkap tangan. Kali ini, OTT dikabarkan digelar di Penajam Paser Utara. "Sehabis Maghrib tadi," kata sumber Tempo di KPK, Rabu, 12 Januari 2022. Dikabarkan bahwa belum diketahui detail perkara dan siapa saja yang ditangkap dalam operasi senyap ini. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron belum merespons pesan konfirmasi tentang OTT ini. Begitupun pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri belum merespons.  Sumber : Tempo

Kabar terbaru terkait nama-nama bakal calon pilgub 2024 juga mulai hangat dibicarakan. Di internal PDIP, sejumlah nama digadang-gadang cocok untuk menjadi cagub DKI dan diproyeksikan menggantikan Gubernur Anies Baswedan.  Dikabarkan bahwa salah satu dari nama-nama tersebut adalah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Selain Ahok, ada juga Tri Rismaharini yang kini menjabat Menteri Sosial, Hendi Hendar Prihadi yang kini menjawab Wali Kota Semarang hingga Azwar Anas, Bupati Banyuwangi. Adapun mengenai nama Ahok dalam bursa cagub PDIP diakui oleh Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta, Gembong Warsono. Namun Gembong tetap menegaskan bahwa keputusan siapa cagubnya ada di tangan Megawati Soekarnoputri. "Kita akan memberikan masukan ke DPP soal yang cocok kriterianya seperti ini. DPD akan memberikan catatan kritis kepada DPP untuk bisa menetapkan orang yang cocok di Jakarta," ujar Gembong, dikutip dari pikiran-rakyat.com, Rabu, 12 Januari. Menanggapi hal itu, Ahok tidak ingin berkomentar leb...