Ridwan Kamil - Suswono Batal Gugat ke MK

DUNIAOBERITA - Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) tidak mengajukan permohonan sengketa atau perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

Paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana juga belum mengajukan permohonan. 

MK memberikan batas waktu tiga hari bagi pasangan calon untuk mengajukan gugatan sengketa hasil Pilkada ke MK.

Namun, sampai pengajuan gugatan sengketa Pilkada 2024 di Jakarta ditutup pada Rabu (11/12/2024) pukul 23.59 WIB, kubu RIDO dan Dhama-Kun tidak mendaftar gugatan ke MK.

Dari laman resmi MK juga tidak memuat nama mereka dalam daftar sengketa hasil Pilkada 2024.

Pihak Ridwan Kamil-Suswono pun mengungkapkan alasan tidak jadi mengajukan gugatan ke MK.

Menurut Tim Bidang Hukum RIDO, Muslim Jaya Butar Butar, pihaknya tak mengajukan gugatan atas dasar arahan pimpinan. 

Dikutip dari WartakotaLive.com, Muslim enggan membeberkan sosok siapa yang dimaksud pimpinan tersebut. 

"Sudah keputusan pimpinan," katanya, Kamis (12/11/24) dini hari, dilansir duniaoberita dari Tribunnews. 

Sementara itu, pihak Dharma Pongrekun dan Kun Wardana, memang tak kunjung mengajukan gugatan sengketa hasil Pilkada ke MK jelang batas akhir pendaftaran.

Respon Ganjar, Ahok & Anies atas Kemenangan Pramono-Rano

DUNIAOBERITA – Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno, dinyatakan menang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024 berdasarkan rekapitulasi resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Pasangan ini memperoleh total 2.183.239 suara atau 50,07%, cukup untuk memenangkan pemilu dalam satu putaran.

Kemenangan ini mendapat respons dari sejumlah tokoh nasional, termasuk Ganjar Pranowo, yang mengucapkan selamat melalui akun Instagramnya. 

"Selamat melayani rakyat, Mas Pram & Bang Doel," tulis Ganjar, Senin (9/12/2024).

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), juga menyampaikan selamat kepada Pramono-Rano.

"Kami bersyukur Mas Pram dan Bang Rano menang satu putaran sesuai harapan," ujar Ahok. 

Ia mengaku telah berkomunikasi langsung dengan keduanya melalui sambungan telepon.

Sementara itu, Anies Baswedan melalui juru bicaranya, Sahrin Hamid, menyebut bahwa ia dan Pramono terus menjalin komunikasi intensif selama proses pleno KPU berlangsung. 

"Setiap perkembangan selalu ter-update dengan baik, baik secara langsung maupun tidak langsung," jelas Sahrin.

Menanggapi hasil ini, Pramono menyatakan kesiapannya untuk mulai menjalankan program yang telah dijanjikan kepada warga Jakarta. 

"Ini bukanlah akhir dari perjuangan, ini justru menjadi awal untuk Jakarta menyala," tulisnya melalui akun media sosialnya.

Dengan kemenangan ini, Pramono Anung-Rano Karno diharapkan dapat membawa perubahan dan melanjutkan pembangunan di Jakarta sesuai visi dan misinya.

Jawaban Tegas Jokowi soal Dipecat dari PDIP

DUNIAOBERITA - Mantan Presiden Indonesia, Joko Widodo memberikan tanggapan atas pemecatannya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). 

Saat ditemui usai makan siang bersama awak media pada Kamis (5/12/2024), Jokowi menanggapi keputusan tersebut dengan singkat. 

"Ya, berarti partainya perorangan. Partainya jadi perorangan," ujarnya sambil tersenyum.

Ketika diminta penjelasan lebih lanjut terkait pernyataannya, Jokowi hanya mengulang ucapannya tanpa memberikan klarifikasi tambahan. "Partai perorangan," katanya singkat.

Hingga kini, Jokowi belum memberikan kepastian apakah ia akan bergabung dengan partai lain, meski nama Partai Golkar santer disebut sebagai pilihan baru bagi ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut.

Sebelumnya, Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa Jokowi, Gibran, dan Bobby Nasution tidak lagi menjadi bagian dari PDIP. 

"Saya tegaskan kembali, Pak Jokowi dan keluarganya sudah bukan bagian dari PDI Perjuangan. Ketika seseorang secara sengaja berbeda dari idealisme dan cita-cita pergerakan PDIP, maka dia bukan lagi bagian dari keluarga besar PDIP," ujar Hasto.

Di Balik Kekalahan Airin dalam Pilgub Banten, Ini Jawaban Tegas PDIP

DUNIAOBERITA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP mengungkapkan keheranan atas kekalahan pasangan Airin Rachmi Diany dan Ade Sumardi dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten 2024. 

Pasangan ini diusung oleh PDIP dan Golkar, namun kalah dari pasangan Andra Soni-Dimyati Natakusuma yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM Plus).

Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah, menyebut kekalahan Airin-Ade sebagai hal yang tak terduga. Ia menyoroti keberhasilan Airin sebelumnya memimpin tim pemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Banten pada Pilpres 2024.

"Ini anomali yang pertama, di luar nalar kami. Seorang Airin, Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Gibran, sukses memenangkan Prabowo-Gibran di Banten, pada saat dia menjadi calon gubernur, harus mengalami intervensi kekuasaan untuk menggagalkan kemenangan," kata Basarah dalam jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (28/11/24), dilansir duniaoberita dari CNN Indonesia. 

PDIP juga mempertanyakan hasil survei yang sebelumnya menunjukkan Airin-Ade unggul di atas 70 persen. 

"Dalam waktu singkat, hasil itu berubah drastis. Ini adalah anomali kedua," ujar Basarah.

Sebagai tindak lanjut, PDIP berencana mengambil langkah hukum.

"Kami akan teruskan ke Mahkamah Konstitusi," tegas Basarah.

Sementara itu, hasil hitung cepat menunjukkan Andra Soni-Dimyati unggul dengan perolehan suara 57,52 persen menurut Charta Politika, sedangkan Airin-Ade meraih 42,48 persen.

Ridwan Kamil Sebut Perolehan Suara Dharma-Kun di Luar Prediksi, Ini Alasannya

DUNIAOBERITA – Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, mengungkapkan rasa terkejut atas hasil perolehan suara pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardhana Abyoto. 

"Memang luar biasa, di luar prediksi. Sebelumnya, survei menunjukkan angka 5, 3, atau 4 persen, tetapi realitasnya mereka menembus 10 persen. Ini pencapaian yang tidak disangka," ujar Ridwan Kamil saat konferensi pers di posko pemenangannya di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (27/11/24).

Ridwan pun memberikan apresiasi atas kerja keras pasangan Dharma-Kun. 

"Saya hormat kepada Pak Dharma dan Pak Kun yang telah berjuang dengan luar biasa. Ini menjadi catatan penting," tambahnya.

Strategi Merebut Suara Pemilih Dharma-Kun

Ridwan Kamil juga menyinggung pentingnya meraih suara pemilih Dharma-Kun jika Pilkada Jakarta berlanjut ke putaran kedua. 

"Kami akan berupaya meraih dukungan mereka dengan komunikasi yang baik dan cara sebaik-baiknya," ujarnya.

Berdasarkan hasil hitung cepat Litbang Kompas, pasangan Pramono Anung-Rano Karno memimpin dengan 49,49 persen suara, disusul Ridwan Kamil-Suswono dengan 40,02 persen, sementara Dharma-Kun memperoleh 10,49 persen. 

Megawati Kritik Pilkada, Sebut Demokrasi Terancam Mati Akibat Kekuatan Halalkan Segala Cara

DUNIAOBERITA - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyoroti kekalahan partainya di Jawa Tengah dan menyatakan bahwa demokrasi di Indonesia terancam akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara. 

Megawati menyebut penggunaan sumber daya dan alat-alat negara menjadi ancaman nyata.

"Demokrasi kini terancam mati akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara. Kekuatan ini mampu menggunakan sumber daya dan alat-alat negara," ujar Megawati dalam keterangan video yang dilansir duniaoberita dari CNN  Indonesia. 

Ia juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap situasi di beberapa daerah seperti Banten, Jawa Timur, Sumatra Utara, dan Sulawesi Utara.

Megawati menyoroti laporan mengenai penggunaan penjabat kepala daerah dan mutasi aparat kepolisian demi kepentingan politik elektoral. Menurutnya, hal tersebut telah melampaui batas kewajaran. 

"Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan bahwa aparatur negara yang tidak netral dapat dipidana," tegasnya.

Megawati juga menekankan bahwa Jawa Tengah bukan sekadar "kandang banteng," tetapi tempat lahirnya nasionalisme dan patriotisme. Ia yakin PDIP tidak akan kalah jika Pilkada berjalan jujur dan adil.

Dalam pidatonya, Megawati menyerukan perlawanan terukur dalam koridor hukum. Beberapa langkah yang akan ditempuh PDIP antara lain:

1. Menjaga suara rakyat dengan sebaik-baiknya.

2. Mengumpulkan bukti intimidasi aparatur negara dan politik uang.

3. Menginvestigasi ketidaknetralan pejabat daerah.

4. Menghimpun bukti mobilisasi bantuan sosial secara tidak wajar.

5. Menggalang kekuatan rakyat untuk berani menyuarakan kebenaran.

Mengakhiri pernyataannya, Megawati mengajak seluruh simpatisan dan rakyat Indonesia untuk tidak takut menyuarakan kebenaran dan berjuang demi keadilan. 

Respon Presiden Jokowi Bila PDIP Masuk Pemerintahan Prabowo

DUNIAOBERITA - Presiden Jokowi enggan memberikan banyak komentar terkait kemungkinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bergabung dalam kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 

Jokowi menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Prabowo sebagai presiden terpilih.

"Silakan tanyakan kepada Presiden terpilih," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu, (21/9/24), dilansir duniaoberita dari metrotvnews.

Jokowi menegaskan bahwa pembentukan kabinet merupakan hak prerogatif penuh presiden terpilih. Prabowo, sebagai presiden terpilih, berhak menentukan susunan kabinet.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, menyatakan bahwa PDIP siap mendukung pemerintahan Prabowo jika memiliki visi dan misi yang sejalan, meskipun tidak harus masuk dalam kabinet. Menurut Said, prioritas utama PDIP adalah keselamatan bangsa dan kesejahteraan rakyat.

"Jika visinya sama, PDIP akan mendukung, baik dari dalam kabinet maupun dari luar. Yang terpenting adalah keselamatan bangsa dan kemakmuran rakyat," ujar Said di Gedung DPR RI, Jumat, 13 September 2024.

Partai Buruh Dukung Pemerintahan Prabowo Gibran, Titip 6 Harapan Penting

DUNIAOBERITA - Partai Buruh secara resmi menyatakan dukungannya kepada Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyampaikan bahwa keputusan ini diambil sebagai bentuk ketaatan pada konstitusi.

"Kami akan patuh pada pilihan rakyat yang telah memilih Pak Prabowo Subianto. Apalagi, ada sejumlah visi beliau yang sejalan dengan kepentingan kelas pekerja," ujar Said dalam peringatan Tiga Tahun Kebangkitan Kelas Pekerja di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (18/9), dikutip duniaoberita dari Jawa Pos. 

Said menyoroti program-program Prabowo, seperti penyediaan makanan bergizi untuk anak-anak dan pendidikan gratis, sebagai visi yang sesuai dengan kebutuhan rakyat pekerja.

Sebagai partai yang tidak memiliki kursi di parlemen, Partai Buruh menyadari keterbatasan daya tawarnya. Oleh karena itu, mereka tidak mengajukan negosiasi terkait dukungan, namun menyampaikan enam harapan kepada Prabowo demi meningkatkan kesejahteraan kelas pekerja.

Enam harapan tersebut meliputi peninjauan ulang Undang-Undang Cipta Kerja, penerapan upah layak, penghapusan sistem outsourcing, pelaksanaan reforma agraria, pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara, serta penyediaan pendidikan gratis hingga jenjang universitas.

Meskipun Prabowo tidak hadir langsung dalam acara tersebut, ia menyampaikan komitmennya melalui pesan video. Prabowo menegaskan akan memperjuangkan hak-hak buruh, petani, dan nelayan. Ia juga berharap dapat bekerja sama dengan elemen buruh untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang berkeadilan.

"Saya bertekad untuk mengelola kekayaan bangsa sebesar-besarnya demi kepentingan seluruh rakyat," kata Prabowo dalam pesan videonya.

KPU Sebut Tiga Paslon Gubernur Jakarta Belum Memenuhi Syarat Administratif

Foto : Ilustrasi

DUNIAOBERITA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta telah menyelesaikan penelitian terkait persyaratan administrasi bagi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk Pilkada 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga pasangan calon tersebut belum memenuhi syarat.

"KPU DKI telah melakukan penelitian administrasi sejak 29 Agustus hingga 4 September 2024 melalui sistem SILON. Berdasarkan hasil penelitian, ketiga pasangan calon dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS)," ujar Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, Wahyu Dinata, pada Kamis (5/9/2024) di Jakarta.

Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Pleno Penetapan Hasil Penelitian Administrasi yang melibatkan seluruh anggota KPU DKI Jakarta.

KPU DKI memberikan waktu bagi para pasangan calon untuk memperbaiki dokumen administrasi mereka. "Ketiga pasangan calon diberikan kesempatan untuk memperbaiki dokumen dalam tiga hari ke depan, yaitu dari tanggal 6 hingga 8 September," tambah Wahyu.

Wahyu juga mencontohkan beberapa dokumen yang perlu diperbaiki, seperti surat keterangan tidak pailit, laporan harta kekayaan, dan keterangan bebas dari tunggakan pajak.

Sebagai informasi, Pilkada DKI Jakarta tahun ini diikuti oleh tiga pasangan calon, yaitu Pramono Anung-Rano Karno, Ridwan Kamil-Suswono, dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

Sumber : rri.co.id

Cak Lontong Ketua Tim Sukses Pramono - Rano, Ada Alasan Cerdas

DUNIAOBERITA - Pramono Anung, calon gubernur Jakarta untuk Pilkada 2024, mengungkapkan alasan di balik pemilihan komedian Lies Hartono, yang dikenal sebagai Cak Lontong, sebagai ketua tim pemenangan pasangan Pramono Anung-Rano Karno. 

Menurut Pramono, pemilihan Cak Lontong bukan keputusan mendadak dan merupakan bagian dari upaya untuk menampilkan politik yang menyenangkan namun tetap serius.

“Kami ingin menunjukkan bahwa kampanye kami dilakukan dengan penuh keceriaan tetapi tetap fokus. Oleh karena itu, Cak Lontong yang dikenal lucu dan cerdas dipilih sebagai ketua tim sukses,” ujar Pramono.

Selain itu, Pramono menegaskan bahwa keterlibatan Cak Lontong dalam politik praktis bukanlah hal baru. Ia percaya bahwa Cak Lontong mampu mewakili semangat tim mereka yang menggabungkan kerja keras dengan kegembiraan.

Sejumlah tokoh lain yang juga masuk dalam tim pemenangan ini antara lain Prasetyo Edi Marsudi, Once, Tina Toon, Cornelia Agatha, dan Maudy Koesnaedy.

Alasan Ridwan Kamil Maju di Pilgub Jakarta 2024, Dapat Perintah Langsung dari Sosok Ini

DUNIAOBERITA - Ridwan Kamil memutuskan untuk maju dalam Pilgub Jakarta 2024 dengan alasan khusus, meskipun peluang kemenangannya di Pilgub Jawa Barat 2024 lebih besar. 

Sejak muncul spekulasi beberapa bulan lalu mengenai keikutsertaannya dalam Pilgub Jakarta, banyak pihak menilai langkah tersebut berisiko. 

Selain harus menghadapi Anies Baswedan yang kala itu memiliki elektabilitas tertinggi di Jakarta, Ridwan Kamil juga dianggap kurang memiliki kedekatan dengan warga Jakarta.

Berdasarkan survei Litbang Kompas, elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta hanya mencapai 8 persen. Namun, ia mendapatkan dukungan kuat dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang terdiri dari 15 partai, sehingga kini ia dianggap sebagai kandidat kuat. 

Kendati demikian, Ridwan Kamil tidak akan melawan Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam Pilgub Jakarta 2024, melainkan Pramono Anung dan Dharma Pongrekun.

Ridwan Kamil mengungkapkan bahwa ia maju dalam Pilgub Jakarta 2024 atas perintah dari Golkar dan arahan langsung dari presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto. 

Awalnya, Ridwan Kamil mengakui lebih nyaman untuk maju di Pilgub Jawa Barat, tetapi setelah mempertimbangkan perintah tersebut, ia memutuskan untuk bertarung di Jakarta.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri acara komunitas relawan, di kawasan Ampera, Jakarta Selatan, Minggu (1/9/2024).

"Saya dan pak Suswono sebenarnya bukan pilihannya sebenarnya, saya tidak melamar ke Jakarta, (tapi) ditugaskan," ujarnya, dilansir duniaoberita dari Tribunnews. 

"Karena saat ditanya, 'Kang Emil gimana? Ya saya nyamannya di Jawa Barat, kan incumbent, top approval ratingnya saya 90 persen di Jawa Barat, pengen jadi gubernur ada 70 persen'," imbuhnya.

"Jadi saya sebenarnya di sana (Jawa Barat), tapi perintah dari partai, arahan dari pak Prabowo Jakarta butuh teknokrat yang bisa memikirkan apa pasca tidak lagi jadi ibu kota," ucap mantan Gubernur Jawa Barat itu.

Terungkap Alasan Anies Putuskan Tidak Maju di Pilkada Jabar

DUNIAOBERITA -  Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, telah memutuskan untuk tidak maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat 2024. 

Keputusan ini disampaikan oleh juru bicara Anies, Sahrin Hamid, pada Kamis (29/8/2024), tepat pada hari terakhir pendaftaran calon.

Menurut Sahrin, keputusan Anies untuk tidak ikut serta dalam Pilkada Jabar didasarkan pada pertimbangan yang matang. 

Salah pertimbangannya yaknu kurangnya aspirasi atau dukungan yang signifikan dari masyarakat Jawa Barat, baik dari warga biasa maupun dari partai politik lokal. 

"Mas Anies telah memutuskan untuk tidak maju di Pilkada Jawa Barat. Berbeda dengan Jakarta, di mana banyak masyarakat yang menginginkan beliau maju, di Jawa Barat tidak ada permintaan khusus dari masyarakat atau partai politik," ujar Sahrin, dilansir duniaoberita dari Kompas. 

Sebelumnya, Anies sempat dikabarkan akan mengikuti Pilkada Jawa Barat dengan dukungan dari PDI Perjuangan. Bahkan, Bendahara DPC PDI-P Kota Bandung, Folmer Siswanto, menyebutkan bahwa Anies sedang dalam perjalanan ke Bandung pada malam sebelum pendaftaran ditutup.

Hingga saat ini, dua pasangan calon telah secara resmi mendaftar untuk Pilkada Jawa Barat 2024, yaitu Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan yang didukung oleh Golkar, Demokrat, Gerindra, PSI, PAN, serta beberapa partai non-parlemen, dan pasangan Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie yang diusung oleh PKS, PPP, dan NasDem.

Sosok Ronal Surapradja Calon Wakil Gubernur Jawa Barat

DUNIAOBERITA - Sosok Ronal Surapradja, yang dikenal sebagai komedian dan presenter, secara mengejutkan diumumkan sebagai calon wakil gubernur Jawa Barat oleh PDIP untuk Pilkada 2024 mendampingi Jeje Wiradinata. 

Dikabarkan bahwa keputusan ini diumumkan pada menit-menit terakhir sebelum pendaftaran ditutup pada Kamis malam (29/8).

Ronal, lahir di Bandung pada 26 Mei 1977, memulai kariernya sebagai presenter radio setelah menyelesaikan studinya di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Namanya mulai dikenal luas setelah bergabung dalam acara komedi Extravaganza di Trans TV (2004-2008). 

Ia juga terlibat dalam berbagai proyek film dan acara TV, seperti "Vina Bilang Cinta," "Janji Joni," dan "Indonesia Lawak Klub."

Di dunia musik, Ronal merilis dua album, "Ronaldisko" (2008) dan "RockNal" (2010). Selain itu, dia juga aktif di komunitas selebriti, termasuk klub motor The Prediksi.

Ronal menikah dengan Seruni Purnamasari pada Mei 2008 dan memiliki dua anak. Namun, mereka bercerai pada Juni 2023.

PDIP Usung Risma-Gus Hans sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim

DUNIAOBERITA - PDI Perjuangan telah resmi mengusung pasangan Tri Rismaharini dan KH Zahrul Azhar Asumta, yang dikenal sebagai Gus Hans, sebagai calon dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur (Jatim). 

Informasi ini disampaikan oleh Sri Untari Bisowarno, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim, yang menegaskan bahwa keputusan tersebut sudah final.

“Iya benar (keputusan mengusung Risma dan Gus Hans sudah final),” ujar Untari dikonfirmasi suarasurabaya.net, Kamis (29/8/24).

Risma, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Sosial RI dan pernah menjadi Wali Kota Surabaya, akan berpasangan dengan Gus Hans, seorang kader Golkar dan pengasuh Pondok Pesantren Queen Al Azhar Darul Ulum di Jombang. 

Mereka dijadwalkan mendaftar ke Kantor KPU Jatim pada Kamis malam, sekitar pukul 19.30 WIB.

Pasangan ini akan diantar oleh kirab budaya dari Kantor DPD PDI Perjuangan di Surabaya. Hingga saat ini, partai koalisi pendukung mereka adalah Partai Hanura dan Partai Ummat, meskipun dukungan dari Partai Ummat masih menunggu konfirmasi lebih lanjut.

Respon Presiden Jokowi Soal Pramono Anung Izin Maju Calon Gubernur Jakarta

Presiden Jokowi dan Pramono Anung. Sumber Foto di Instagram

DUNIAOBERITA -  Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa Pramono Anung telah meminta izin kepada dirinya untuk maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Permintaan izin tersebut dilakukan Pramono dua hari lalu.

"Dua hari yang lalu, setelah beliau ditunjuk, langsung minta izin ke saya," ujar Jokowi saat ditemui usai peresmian gedung baru di RSUP Dr. Sardjito, Sleman, DIY, Rabu (28/8/24),  dilansir duniaoberita dari CNN Indonesia. 

Jokowi menegaskan bahwa ia tidak mempermasalahkan keputusan Pramono untuk berkompetisi dalam Pilkada. Menurutnya, ini merupakan hak politik setiap individu.

"Itu hak politik Pak Pramono Anung dan PDI Perjuangan. Saya kira keputusan seperti ini pasti sudah dipertimbangkan dengan matang," ucapnya.

Presiden juga menyampaikan bahwa hingga saat ini, Pramono belum mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Sekretaris Kabinet.

"Baru mendaftar (Pilkada), nanti kalau sudah selesai, mestinya akan ada proses selanjutnya," tambah Jokowi.

Pramono sendiri mengaku baru memutuskan untuk maju dalam Pilgub Jakarta pada hari sebelumnya. Keputusan ini, menurut Pramono, didasarkan pada perintah langsung dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

"Keputusannya final kemarin sore. Sebenarnya saya terus berusaha untuk tidak maju, tapi akhirnya saya mengikuti keputusan Ibu Mega," ungkap Pramono di kediamannya di Jakarta Selatan.

Megawati Soekarnoputri: Enak Saja,Ngapain Gua Disuruh Dukung Pak Anies?

DUNIAOBERITA - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mempertanyakan mengapa dirinya diminta untuk mendukung Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta 2024.

Hal tersebut disampaikan Megawati setelah pengumuman gelombang kedua calon kepala daerah yang didukung oleh PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, pada Kamis.

Awalnya, Megawati bercerita bahwa banyak orang yang berspekulasi tentang siapa yang akan didukung PDI Perjuangan dalam Pilkada Jakarta. Dia mengaku terkejut saat melihat sekelompok orang berbaju merah-hitam yang memasang spanduk mendukung Anies.

"'Tadi di depan aku kaget, ya, ada yang pakai baju merah hitam, tapi kok spanduknya mendukung Pak Anies ya? Siapa yang tidak lihat? Aku saja lihat kok," ujar Megawati.

Megawati kemudian menanyakan kepada Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, tentang kelompok tersebut.

"Saya tanya ke Komar, itu satuan tugas (satgas) apa ya? Kok namanya satgas hitam?" tanya Megawati kepada Komarudin.

Komarudin menjelaskan bahwa satgas tersebut ingin Megawati mendukung Anies dalam Pilkada Jakarta.

Menanggapi hal itu, Megawati berkata, "Eh, aku bilang enak saja, ngapain saya disuruh dukung Pak Anies?"

Megawati juga mempertanyakan apakah mantan Gubernur DKI Jakarta itu ingin bergabung dengan partai berlambang banteng moncong putih.

"Dia serius ini kalau mau bergabung dengan PDI Perjuangan? Kalau mau, jangan seperti itu dong. Mau tidak mengikuti aturan?" Tegasnya. 

Megawati juga mengungkapkan kebingungannya jika seseorang berharap mendapat dukungan dengan cara yang mudah, sementara partainya kini sedang dicari-cari dukungannya untuk Pilkada Jakarta.

"Kamu di mana kemarin sore? Jangan begitu dong," pungkasnya.

PDIP Sebut Dulu MK Dibajak Keluarga Kini Kembali Waras

DUNIAOBERITA - Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Sitorus mengaku bersyukur atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat ambang batas pencalonan pilkada.

Deddy menyebut, putusan tersebut adalah kado dari MK setelah dibajak keluarga dan kini sudah kembali pada kewarasan.

"Kita bersyukur hari ini dapat kado dari Mahkamah Konstitusi setelah dulu dibajak jadi mahkamah keluarga hari ini kembali pada kewarasan," ujar Deddy Sitorus di kantor DPP PDIP, Jakarta, (20/8/24), dilansir duniaoberita dari Kompas. 

"Sekarang kayaknya MK mengembalikan marwah lembaga itu sehingga menghasilkan putusan yang menurut kita sangat penting. Kenapa, karena ada tendensi supaya pilkada sebanyak-banyaknya kotak kosong," ucap Deddy Sitorus.

"Kedua ada tendensi supaya dalam pilkada PDI- Perjuangan tidak bisa bergerak atau mencalonkan diri dengan leluasa," lanjut Deddy Sitorus.

Dirinya melihat putusan MK sebagai kemenangan rakyat melawan oligarki parpol yang ingin membajak demokrasi.

"Yang ketiga kami melihat ini adalah kemenangan rakyat melawan oligarki parpol yang ingin membajak demokrasi dengan hanya menghadirkan satu calon di daerah," kata Deddy Sitorus.

Jawaban Jokowi Soal Banyak Parpol Dukung Bobby Nasution untuk Calon Gubernur Sumut

DUNIAOBERITA - Djarot Syaiful Hidayat yang melupakan Ketua DPP PDIP,  menyoroti dukungan yang diberikan sejumlah partai politik kepada Bobby Nasution. Ia mempertanyakan faktor-faktor yang menyebabkan banyak partai mendukung Bobby.

"Pilkada Sumut, untuk Mas Bobby sudah dapat dukungan banyak parpol, itu karena Mas Bobby atau karena mertuanya? Itu pertanyaannya," ujar Djarot di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/11/24).

BACA JUGA : 

Terbongkar Sosok Pelaku Penembakan Donald Trump

Respon Presiden Putin Soal Penembakan Donald Trump

Djarot menyatakan bahwa pihaknya saat ini lebih banyak mendengarkan suara rakyat sebelum memberikan dukungan. Menurutnya, banyaknya dukungan dari partai belum tentu menjamin kemenangan Bobby di Pilkada Sumut.

"Belum tentu juga, pendukung partai yang banyak, raksasa, gemuk, super koalisi atau super apa ya, gemuk banget itu belum tentu menang," jelas Djarot. "Karena yang menentukan kan rakyat juga. Jadi itu pertanyaan saya, betul-betul karena faktor kapasitas dari Mas Bobby atau karena pengaruh dari mertuanya," imbuh mantan Wakil Gubernur Jakarta itu.

Menanggapi hal ini, Presiden Jokowi, yang juga mertua dari Bobby Nasution, menepis isu adanya campur tangan dirinya terkait dukungan partai politik terhadap menantunya untuk maju pada Pilkada Sumatera Utara (Sumut) 2024. Jokowi mengatakan bahwa partai politik biasanya melihat elektabilitas seseorang sebelum memberi dukungan.

"Tanyakan partai-partai. Partai-partai itu pintar, biasanya yang dilihat elektabilitasnya," kata Jokowi di Lampung, Kamis (11/7).

Jokowi menegaskan bahwa para ketua partai politik sangat teliti dalam memilih calon yang akan diusung dalam kontestasi Pilkada 2024. "Partai itu pintar, apalagi ketuanya," tegasnya.

Ada Isu Soal Nagita Slavina Diminta Jadi Calon Wakil Gubernur Dampingi Bobby Nasution di Sumut

DUNIOBERITA - Kabar terkait sosok Wali Kota Medan Bobby Nasution mengatakan, dirinya bakal menyampaikan usulan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) soal nama Nagita Slavina sebagai bakal calon wakilnya di Pilgub Sumatera Utara (Sumut) 2024 ke parpol koalisi lainnya.

"Ya pasti karena kan dari nama-nama yang diusulkan dari partai koalisi ini harus disampaikan," ujar Bobby di DPP PKB, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/24), dilansir DUNIAOBERITA dari inilah.com

"Kalau enggak disampaikan nanti PKB nya pasti akan menyampaikan sendiri juga. Jadi akan saya sampaikan," sambungnya.

Bobby menjelaskan bahwa perempuan sangat penting untuk bisa dilibatkan dalam pembangunan daerah terutama di Medan, sebagai modal untuk Indonesia emas 2045.

"Yang pertama kali bisa kita antisipasi adalah contoh penanganan stunting. Peran dari ibu itu juga sangat luar biasa. Keterlibatan lebih dalam lagi tokoh perempuan ini juga lebih bagus," ujar Bobby.

Sebelumnya, Waketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan pihaknya mengusulkan nama Nagita Slavina untuk menjadi bakal calon wakil gubernur yang mendampingi Bobby Nasution di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatera Utara (Sumut) 2024.

Ada Nama Ahok dan Ganjar, Inilah Daftar Lengkap Pengurus DPP PDIP hingga 2025

DUNIAOBERITA - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengumumkan susunan pengurus DPP PDIP masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga 2025. Nama-nama seperti Ganjar Pranowo dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) termasuk dalam daftar tersebut.

Daftar ini dibacakan Hasto dalam acara pembacaan sumpah kader di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Jumat (5/7/24), berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor M.HH-05 AH.11.02.Tahun 2024. Setelah pengumuman, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memimpin sumpah jabatan para pengurus baru, yang kemudian dilantik secara resmi.

Berikut susunan lengkap DPP PDIP:

Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri

A. Internal

1. Ketua Bidang Kehormatan Partai: Komarudin Watubun

2. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif: Ir. Bambang Wuryanto

3. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif: Ir. Deddy Yevri Hanteru Sitorus

4. Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi: Drs. H. Djarot Saiful Hidajat

5. Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi: Sukur H. Nababan

6. Ketua Bidang Sumber Daya: M. H. Said Abdullah

B. Pemerintahan

1. Ketua Bidang Politik: Puan Maharani

2. Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah: Ganjar Pranowo

3. Ketua Bidang Luar Negeri: Dr. Ahmad Basarah

4. Ketua Bidang Hukum dan HAM: Prof. Yasonna H. Laoly

C. Advokasi Rakyat

1. Ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional: Ronny Berty Talapessy

2. Ketua Bidang Perekonomian: Ir. Basuki Tjahaja Purnama

3. Ketua Bidang Kebudayaan: Rano Karno

D. Kerakyatan

1. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana: Tri Rismaharini

2. Ketua Bidang Industri dan Tenaga Kerja: Nusyirwan Soejono

3. Ketua Bidang Kesehatan: dr. Ribka Tjiptaning P.

4. Ketua Bidang Jaminan Sosial: Dra. Hj. Sri Rahayu

5. Ketua Bidang Perempuan dan Anak: I Gusti Ayu Bintang Darmawati

6. Ketua Bidang Koperasi dan UMKM: Drs. I Made Urip, M.Si.

7. Ketua Bidang Pariwisata: Dra. Hj. S.B. Wiryanti Sukamdani

8. Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga: Ir. Eriko Sotarduga

9. Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa: Zuhairi Misrawi

10. Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital: H.M. Prananda Prabowo

11. Ketua Bidang Pangan dan Pertanian: Ir. Mindo Sianipar

12. Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan: Prof. Dr. Rokhmin Dahuri

13. Ketua Bidang Kehutanan dan: M.Y. Esti Wijayanti

E. Jabatan Lainnya

14. Sekretaris Jenderal: Dr. Ir. Hasto Kristiyanto

15. Wakil Sekjen Bidang Internal: Drs. Utut Adiyanto

16. Wakil Sekjen Bidang Pemerintahan: Arif Wibowo

17. Wakil Sekjen Bidang Kerakyatan: Sadarestuwati

18. Wakil Sekjen Bidang Komunikasi: Adian Yunus Yusak Napitupulu

19. Wakil Sekjen Bidang Kesekretariatan: Y. Aryo Adhi Dharmo

20. Bendahara Umum: Olly Dondokambey

21. Wakil Bendahara Bidang Internal: Ir. Rudianto Tjen

22. Wakil Bendahara Bidang Eksternal: Yuke Yurike