DUNIAOBERITA.COM

DUNIAOBERITA - Komisi II DPR, KPU, dan pemerintah sepakat bahwa Pilkada ulang akan diadakan pada 2025 jika dalam Pilkada 2024 terdapat daerah yang dimenangkan oleh kotak kosong.  Keputusan ini dicapai dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II DPR, KPU, Bawaslu, dan Kemendagri di Kompleks MPR/DPR, Jakarta. Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Pasal 54D, jika dalam pemilihan kepala daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon dan suara yang diperoleh kurang dari 50 persen, maka Pilkada akan diselenggarakan kembali pada tahun berikutnya, yaitu 2025. Rapat juga membahas ketentuan lebih lanjut terkait peraturan KPU (PKPU) mengenai Pilkada dengan calon tunggal. Dari data KPU, sebanyak 41 daerah akan menghadapi Pilkada dengan calon tunggal pada 2024, termasuk satu provinsi, 35 kabupaten, dan lima kota. Dalam skenario ini, calon tunggal akan bersaing melawan kotak kosong.  Ada tiga opsi yang dibahas, yaitu Pilkada ulang, Pilkada dipercepat dua tahun, atau...

DUNIAOBERITA - Kabar terbaru terkait Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menaikkan tunjangan insentif anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) di seluruh Indonesia sebesar 50 persen. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam acara Konsolidasi Nasional Kesiapan Pilkada Serentak 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Selasa. Awalnya Jokowi dalam sambutan dan arahannya meminta maaf kepada seluruh jajaran anggota KPU karena tunjangan insentif anggota KPU tidak mengalami kenaikan sejak 2014. Presiden mengaku baru mengetahui hal tersebut belum lama ini dan segera meminta untuk dinaikkan. "Dengan tugas-tugas berat KPU, saya memohon maaf sejak 2014 tidak ada kenaikan tunjangan insentif. Saya baru tahu kemarin sehingga saya kejar-kejar," kata Presiden. Jokowi menegaskan kepada jajarannya bahwa dirinya tidak akan menghadiri acara rapat konsolidasi nasional KPU jika belum menandatangani kenaikan tunjangan insentif anggota KPU. "Alhamdulillah, kemarin sudah saya tanda ta...

DUNIAOBERITA.COM - Kabar mengejutkan terkait PDI Perjuangan melalui Tim Perjuangan Demokrasi Indonesia  melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Cakung, Jakarta Timu terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dikabarkan bahwa adapun gugatan yang diajukan di PTUN dipimpin oleh Gayus Lumbun.  Dilansir dari detikcom, gugatan itu sudah terdaftar di PTUN dengan nomor perkara 133/G/2024/PTUN.JKT dengan pihak penggugat PDIP diwakili oleh Megawati Soekarnoputri. "Intinya jenis gugatanya ialah perbuatan melanggar hukum oleh aparatur negara, tergugatnya KPU," kata Gayus ditemui awak media setelah melayangkan gugatan di Gedung PTUN, Jakarta Timur. Gayus mengatakan perbuatan melawan hukum KPU karena instansi yang dipimpin Hasyim Asy'ari itu meloloskan putra Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. "Perbuatan melawan hukum tersebut bertentangan dengan asas dan norma-norma yang ada pada aturan tentang pemilihan umum,...

DUNIAOBERITA.COM - Pengacara Hotman Paris yang merupakan Kuasa hukum tim Prabowo-Gibran mencecar Franz Magnis Suseno seorang ahli filsafat dari tim Ganjar-Mahfud di Mahkamah Konstitusi. Hotman Paris menjelaskan bahwa pemerintah sudah membagikan bansos lebih dari Rp400 triliun sejak 2021. Dia pun bertanya bukankah pemerintah yang memberikan bansos termasuk rezim yang baik. "Pak Romo, tadi Bapak mengatakan bahwa presiden yang baik, kalau ada presiden di tahun 2021 membagikan bansos dan perlinsos sebesar Rp408 triliun. Kemudian 2022, Rp431 triliun. Jadi tahun 2021 Rp408 T, 2022 Rp431 T, tegas Hotman Paris.  "Apakah itu pemerintah yang baik, yang membantu fakir miskin. Tadi kan Bapak ngomong fakir miskin. Pada waktu itu enggak ada pemilu tapi sudah Rp400 triliun lebih bantuan sosial dan perlinsos," ucapnya.  MK menggelar sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari tim Ganjar-Mahfud. Tim Ganjar-Mahfud menggugat hasil Pilpres 2024 ke MK karena...

DUNIAOBERITA.COM - Hakim Mahkamah Konstitus Arief Hidayat menegur Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang dinilai pasif dalam menangani beragam masalah Pilpres 2024. Hal ini menjadi catatannya yang telah tiga kali menangani perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres. “Saya melihat Bawaslu dalam posisi yang pasif. Dalam posisi yang pasif, Mahkamah bisa memandang persoalan-persoalan yang muncul pada tahap-tahap sebelumnya itu tidak bisa clear,” katanya dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (1/4/24) dilansir duniaoberita dari Bisnis.com Hakim Arief menilai penjelasan Bawaslu mengenai persoalan yang terjadi sangat penting untuk diketahui MK dalam mengadili sengketa pilpres. “Karena kalau tidak diketahui, nanti Mahkamah yang akan menelisik dan akan memutus, gitu. Ini kan bisa merugikan para pihak. Oleh karena itu saya mohon Bawaslu betul-betul bisa menjelaskan secara detail seluruh persoalan-persoalan,” lanjutnya. Arief menamb...

Foto : Ilustrasi  DUNIAOBERITA.COM   - Kabar terkait Komisi Pemilihan Umum yang memastikan bahwa  pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 tidak menggunakan APBN.  Dikabarkan bahwa Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan, anggaran Pilkada menggunakan APBD dari tiap provinsi dan kabupaten/kota. "Untuk pemilihan gubernur menggunakan APBD provinsi. Kemudian, untuk pilkada kabupaten/kota menggunakan APBD kabupaten/kota," kata Hasyim dalam keterangan persnya, Senin (1/4/24), dilansir duniaoberita dari RRI.  Pilkada gubernur dan wali kota pembiayaannya dilakukan secara sharing. Di mana, anggaran diambil dari APBD provinsi dan kabupaten/kota. "Hal ini juga sudah diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). KPU juga sudah menyiapkan hal itu," ucap Hasyim. Hasyim menegaskan bahwa semua provinsi dan kabupaten/kota sudah melaporkan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk pilkada. Kemudian, penandatanganan nota hibah anggaran APBD untuk pilkada pun suda...

DUNIAOBERITA.COM - Pemilihan umum sebentar lagi akan diadakan sebagai pesta demokrasi di Indonesia pada tahun 2024.  Sudah banyak masyarakat yang ingin berpartisipasi di dalam pesta demokrasi tersebut melalui pemilihan anggota DPRD atau menjadi bakal calon anggota DPRD baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten atau Kota.  Tentu yang menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana cara memenangkan pertarungan tersebut?  Dilansir dari berbagai sumber, untuk memenangkan pemilihan anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), berikut adalah beberapa langkah yang dapat Anda ikuti: 1. Pahami aturan dan proses pemilihan: Anda perlu memahami dengan baik aturan dan proses pemilihan anggota DPRD di daerah Anda. Baca undang-undang dan peraturan terkait, termasuk tanggal pendaftaran, persyaratan, tahapan kampanye, dan proses pemungutan suara. 2. Bangun basis dukungan: Anda perlu membangun basis dukungan yang kuat dari masyarakat. Sosialisasikan visi, misi, dan program kerja An...

DUNIAOBERITA.COM - Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari melantik 91 anggota KPU daerah dari berbagai provinsi dan kota di kantor KPU RI, Minggu (24/9). Puluhan anggota KPU tersebut dilantik untuk periode 2023-2028. Pelantikan 71 anggota KPU daerah tersebut Berdasarkan Keputusan KPU No.1235 Tahun 2023 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Terpilih pada 5 Provinsi dan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Terpilih pada 12 Kabupaten/Kota di 4 Provinsi. Hasyim berpesan kepada para anggota agar segera menyesuaikan diri dengan ritme penyelenggaraan pemilu. Termasuk bagi para anggota KPU yang belum pernah merasakan kerja-kerja penyelenggaraan pemilu sebelumnya. “Juga bagi yang semula dari anggota KPU kabupaten kemudian naik ke KPU provinsi juga harus segera melakukan penyesuaian. Terutama karena ruang lingkup kerja, tugas dan wewenang serta cakupan kerja. Tentu saja ruang lingkupnya tugasnya menjadi lebih luas, dan bisa beban kerja bisa jadi tanggung ...

DUNIAOBERITA.COM,  Tangerang - Pada sabtu tanggal 23 September 2023 Pukul 11.40 Wib, telah dilakukan Giat Pengecekan oleh Wakapolresta Tangerang, PJU Polresta Tangerang, dan Jajaran Kapolsek ke Kantor Desa Bitung Jaya terkait kesiapan pengamanan Personil dan lokasi TPS. Pengecekan kesiapan Pilkades di Hadiri oleh AKBP Indra Mardiana, SH, SIK, MSi (Wakapolresta Tangerang), Kompol Kosasih, SH (Kabag Ops), AKP Nurjaman, SH, MH (Kasat Binmas), AKP M. Sagala, SH (Kasat Obvit), AKP Yono Taryono, SH (Kasat Samapta), AKP Agus Ahmad Kurnia, SH, MH (Kapolsek Tigaraksa), AKP I Made Artana, SH (Wakasat Lantas), Akp Udiyano (Wakapolsek Cikupa), IPTU Iman Ruspandi (Kasie Propam), IPTU Udi Sahudi, SH (Kanit Paminal), IPDA Tibyani (Kasie Humas), Ipda Syaiful Rusdiyansyah, SH (Kanit IK Polsek Cikupa), Perwira dan Bintara petugas pengamanan Pilkades Ds. Bitung Jaya Kec. Cikupa. Kegiatan berlangsung dalam rangka kegiatan pengecekan/ peninjauan ke Kantor Desa Bitung Jaya dan mengecek ke...

DUNIAOBERITA.COM - KPU sedang merancang Peraturan KPU (PKPU) yang isinya memajukan jadwal pendaftaran capres-cawapres 2024. Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan alasan KPU mengusulkan hal itu. Hasyim awalnya menyebut proses pencalonan presiden-wapres harusnya digelar 19 Oktober-25 November 2023. Hal ini berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022. Hasyim lalu merujuk UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu 1/2022 tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Di dalamnya, kata Hasyim, ada aturan soal masa kampanye Pemilu dilakukan 25 hari sejak penetapan daftar calon tetap (DCT) anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan 15 hari sejak penetapan capres dan cawapres. "Artinya terdapat selisih 10 hari dalam penetapan DCT antara DCT DPR, DPD dan DPRD dengan DCT Pilpres," kata Hasyim, Jumat (8/9/2023). "Jika penetapan DCT DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan pada tanggal 3 November 2023, maka Penetapan DCT Paslon Presiden dan W...

DUNIAOBERITA.COM  - Pemilihan Umum pada tahun  2024 dilakukan serentak di berbagai tingkat, mulai dari kabupaten atau kota, provinsi, hingga nasional Dikabarkan bahwa KPU telah mengesahkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nasional untuk Pemilu 2024 pada hari ini, Ahad, 2 Juli 2023 Empat dari lima provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak berada di Pulau Jawa. Hal tersebut terungkap dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT Nasional Pemilu 2024 yang digelar di Kantor KPU RI, Jakarta. Anggota Komisioner KPU RI, Betty Epsilon Idroos menyampaikan bahwa 5 provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak Melansir dari Tempo, Senin (3/7/2023), Berikut daftar pemilih paling banyak. Provinsi Jawa Barat – 35.714. 901 pemilih – 140. 457 TPS Provinsi Jawa Timur – 31.402. 838 pemilih – 120. 666 TPS Provinsi Jawa Tengah – 28. 854.413 pemilih – 117.299 TPS Provinsi Sumatera Utara – 10.853.940 pemilih – 45.875 TPS Provinsi Banten – 8.842.646 pemilih – 33. 324 TPS Sementara empat dari lima prov...

DUNIAOBERITA.COM - Kabar terkait Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan daftar partai politik (parpol) yang lolos Pemilu 2024. Dikabarkan bahwa terdapat 18 parpol nasional dan 6 parpol lokal yang akan menjadi peserta dalam Pemilu 2024 mendatang. Hal itu setelah KPU menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Nasional Hasil Verifikasi dan Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 di Ruang Rapat Utama Gedung KPU, Jumat (30/12/22). Rapat pleno tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan Bawaslu RI terhadap Partai Ummat. Dalam rapat pleno tersebut KPU menyatakan status akhir hasil verifikasi faktual Partai Ummat di NTT dan Sulut memenuhi syarat Sebelumnya, KPU juga menggelar Rapat Pleno Rekapitulasi Nasional Hasil Verifikasi dan Penentuan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 pada 14 Desember 2022. Saat itu, KPU menetapkan 17 nasional dan 6 parpol lokal Aceh sebagai peserta Pemilu 2024. Dilansir dari dari laman resmi kpu.go.id, Partai Ummat kemudi...

(Foto : Infopublik) DUNIAOBERITA.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 204.807.222 daftar pemilih tetap (DPT), baik dalam dan luar negeri yang akan menggunakan hak suaranya dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hal tersebut disampaikan anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos, melalui keterangan tertulisnya, dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi DPT tingkat nasional untuk Pemilu 2024 di Ruang Sidang Utama, Kantor KPU, Jakarta, Minggu (2/7/2023). Betty memerinci, jumlah DPT tersebut terdiri dari 102.218.503 pemilih laki-laki dan 102.588.719 pemilih perempuan.   "Itulah rekapitulasi nasional daftar pemilih tetap Pemilu 2024 oleh KPU," kata Betty    Betty menyebutkan, para pemilih tersebut tersebar di 514 kabupaten/kota dan 128 negara perwakilan.   Sementara itu, jumlah total tempat pemungutan suara (TPS), TPS luar negeri, kotak suara keliling (KSK), dan POS adalah sebanyak 823.220. Apabila dirinci berdasarkan pemilih yang akan menggunakan hak suaranya di ...

Kabar terkait sosok Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan potensi kecurangan akan terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Namun, pelakunya dari peserta atau kontestan pemilu itu sendiri dan bukan dari pemerintah. Dikabarkan bahwa hal tersebut disampaikan Mahfud, melalui keterangan tertulisnya, saat menjadi pembicara kunci seminar "Literasi Media dan Politik Jelang Pemilu 2024: Mitigasi Konflik SARA dan Penguatan Partisipasi Warga" di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Selasa (23/5/2023). "Karena sudah lima kali Pemilu kita 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019 curang terus. Tetapi beda saudara yang curang sekarang itu adalah peserta pemilu sendiri, bukan pemerintah," kata Mahfud. Mahfud menegaskan, hal itu jauh berbeda apabila dibandingkan semasa Orde Baru berkuasa, di mana sudah menjadi rahasia umum bahwa Pemilu kerap kali sudah diatur siapa pemenangnya dan partai apa men...

Dikutip dari laman resminya. KPU telah merilis infografis tahapan Pemilu 2024 melalui laman resmi.  Berikut jadwal penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024: Penyusunan peraturan KPU dari 14 Juni 2022 s.d. 14 Desember 2023. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dari 14 Oktober 2022 s.d. 21 Juni 2023. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu dari 29 Juli 2022 s.d. 13 Desember 2022. Penetapan peserta pemilu pada 14 Desember 2022. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan dari 14 Oktober 2022 s.d. 9 Februari 2023. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dari 19 Oktober 2023 s.d. 25 November 2023. Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari 24 April 2023 s.d. 25 November 2023. Pencalonan Anggota DPD dari 6 Desember 2022 s.d. 25 November 2023. Masa kampanye pemilu dari 28 November 2023 s.d. 10 Februari 2024. Masa tenang dari 11 s.d. 13 Februari 2024. Pemungutan suara 14 Februari 2024. Penghitungan suara dari 14 s.d. 15 Februari...

(Presiden Jokowi) Kabar terbaru datang dari Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menggelar Pemilu 2024 sesuai jadwal yang sudah ditetapkan yakni, Februari 2024. Dia menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga menekankan hal yang sama. Hal ini disampaikan Jaleswari menanggapi Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU menghentikan tahapan pemilu dan mengulang tahapan Pemilu 2024. "Presiden dalam berbagai kesempatan telah menekankan dukungannya untuk pelaksanaan Pemilu 2024 sesuai jadwal dan dilaksanakan secara konstitusional," kata Jaleswari kepada wartawan, diilansir duniaoberita dari Liputan6, Jumat (3/3/23). "Sampai dengan saat ini, pemerintah tetap berkomitmen mendukung pelaksanaan Pemilu 2024 sesuai jadwal yang telah ditetapkan KPU," sambungnya. Dia mengatakan pemilu merupakan agenda konstitusi yang digelar rutin ti...

Kabar mengejutkan terkait  Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang  memerintahkan Pemilu 2024 agar ditunda. Dikabarkan bahwa gugatan perdata kepada KPU yang diketok pada Kamis (2/3/23) tersebut dilayangkan Partai Prima pada 8 Desember 2022 lalu dengan nomor register 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. Partai Prima merasa dirugikan oleh KPU dalam melakukan verifikasi administrasi partai politik yang ditetapkan dalam Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu. Sebab, akibat verifikasi KPU tersebut, Partai Prima dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak bisa mengikuti verifikasi faktual. Padahal setelah dipelajari dan dicermati oleh Partai Prima, jenis dokumen yang sebelumnya dinyatakan TMS, ternyata juga dinyatakan Memenuhi Syarat oleh KPU dan hanya ditemukan sebagian kecil permasalahan. Partai Prima juga menyebut KPU tidak teliti dalam melakukan verifikasi yang menyebabkan keanggotannya dinyatakan TMS di 22 provinsi. Akibat dari kesala...

Hallo sobat PKD (Panwaslu Kelurahan/Desa) semuanya.  Diketahui bahwa sejumlah materi yang diujikan lewat soal tes wawancara PKD Pemilu 2024 meliputi pengetahuan tentang Bawaslu, tugas dan wewenang PKD, strategi pengawasan pada Pemilu, hingga peraturan UU tentang Pemilu. Arif Wibowo Resmi Pimpin Garuda Indonesia Di bawah ini, terdapat beberapa contoh soal tes wawancara PKD Pemilu 2024. Tentu bahan ini bisa menjadi acuan untuk belajar. Berikut contoh soal tes wawancara PKD Pemilu 2024: 1. Apakah Anda kenal dengan caleg atau anggota dewan di tempat Anda? 2. Berapa total RT di tempat Anda tinggal? 3. Berapa total RW di tempat Anda tinggal? 4. Berapa total kelurahan atau desa di wilayah domisili Anda? 5. Berapa jumlah pemilih Pemilu untuk setiap TPS? 6. Mengapa Anda tertarik menjadi anggota Panwaslu kelurahan atau desa? 7. Bagaimana sikap Anda ketika dihadapkan pada 2 pilihan yang sama penting antara tugas panwaslu kelurahan atau desa dan tugas domestik lain? 8. Kontribusi apa yang bisa...

Kabar terkait Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyiapkan sanksi jika partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 tidak menyerahkan laporan akhir dana kampanye (LADK). Dikabarkan bahwa KPU mengatakan sanksi itu berupa pembatalan status peserta Pemilu. Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik mengatakan aturan itu terdapat dalam Pasal 67 PKPU Nomor 24 Tahun 2018. “Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD yang tidak menyampaikan LADK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (8), dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan,” demikian isi Pasal 67 ayat 1 PKPU Nomor 24 Tahun 2018, seperti dikutip, Sabtu (28/1/2023). Idham mengatakan parpol juga wajib menyampaikan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK) kepada Kantor Akuntan Publik (KAP). Jika parpol tidak melaporkan, maka caleg dari parpol tersebut berpotensi tidak akan dilantik...

Kabar terkait Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada tiga penyelenggara pemilu dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP).   “Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu II Pilipus Famazokhi Sarumaha dan teradu III Alismawati Hulu selaku anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan terhitung sejak putusan ini dibacakan,” kata ketua majelis Heddy Lugito, di Jakarta, Jumat. (Foto : Ilustrasi)   Dikabarkan bahwa selain dua anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan yaitu Pilipus F Sarumaha dan Alismawati Hulu, DKPP juga menjatuhkan sanksi pemberhentian pada anggota Panwaslu Kecamatan Telukdalam Frederikus F Sarumaha.   “Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu IV Frederikus Famazokhi Sarumaha pada perkara nomor 36-PKE-DKPP/XII/2022 selaku anggota Panwaslu Kecamatan Telukdalam sejak putusan ini dibacakan,” kata Heddy.   Secara berurutan, ketiganya berst...