Berita Politik Indonesia

Iklan

terkini

Terkini Lainnya

Showing posts with label Berita Politik Indonesia. Show all posts
Showing posts with label Berita Politik Indonesia. Show all posts

Momen Prabowo Bilang ke Anies Muhaimin : Saya tahu senyuman Anda berat sekali

DUNIAOBERITA, Jakarta - Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI Terpilih 2024-2029 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada hari ini, Rabu (24/4/24). 

Dalam kesempatan tersebut, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar tampak hadir untuk mendengarkan penetapan tersebut, sementara kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak terlihat.

"Kontestasi telah selesai, pertandingan telah selesai. Kita semua lelah dan mungkin ada di antara kita yang tidak puas dan kecewa. Mas Anies, Mas Muhaimin, saya pernah berada di posisi Anda," kata Prabowo di tengah pidatonya. 

"Saya tahu senyuman Anda berat sekali itu tapi ini yang dituntut oleh rakyat kita kalau kontestasi itu adem-adem saja, kalau kontestan itu tidak tajam dan keras namanya bukan pilihan untuk rakyat," ujarnya dalam pidato di KPU. 

Setelah ditetapkan, Prabowo mengucapkan apresiasi kepada Anies dan Cak Imin dalam pidatonya. 

Prabowo menegaskan bahwa kontestasi sudah selesai dan semua pihak harus bersatu dan rukun. Prabowo juga menunjukkan gestur 'mesra' ke Anies, di mana keduanya saling berpegangan tangan dan mengobrol dengan senyum hangat di wajah mereka. 

Respon Prabowo Soal Bansos dan Tuduhan Pakai Aparat Menangi Pemilu

DUNIAOBERITA.COM - Prabowo Subianto  menanggapi dengan keras tuduhan yang menyebut pasangan Prabowo-Gibran memenangkan pemilu dengan cara yang curang. 

Tuduhan tersebut menyebutkan bahwa pasangan tersebut menggunakan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah dan mengerahkan aparat penegak hukum untuk kepentingan kampanye mereka.

Dalam sebuah video yang diunggah pada Kamis malam, Prabowo menyatakan bahwa tuduhan tersebut sangat kejam dan tidak berdasar. Dia juga menyadari bahwa para pendukungnya pasti terganggu dengan tuduhan tersebut.

"Tuduhan yang sangat kejam yang ditujukan kepada pasangan Prabowo-Gibran dalam memenangkan kontestasi demokratis ini, di mana kami dituduh menggunakan cara-cara yang curang dengan menggunakan bansos maupun aparat penegak hukum. Kita sadari bersama bahwa itu adalah tuduhan yang tidak mendasar," ujar Prabowo dalam videonya, Kamis (18/4/2). 

Prabowo mengajak para pendukungnya untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh pihak manapun. Dia juga meminta para pendukungnya untuk membatalkan aksi yang direncanakan di gedung Mahkamah Konstitusi pada Jumat, dengan tujuan menjaga kerukunan dan kesejukan di Indonesia.

"Namun, kami meminta kepada pendukung pasangan Prabowo-Gibran, para pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya untuk selalu waspada, selalu hati-hati dan tidak terpancing, tidak dapat diprovokasi oleh siapa pun, apalagi pihak-pihak yang menginginkan terjadi sesuatu yang menimbulkan suasana yang tidak sejuk dan suasana tidak tenteram," tuturnya.

Prabowo menegaskan bahwa semangat cinta Tanah Air dan keinginan untuk memajukan bangsa harus menjadi yang terpenting, dan itu bisa dicapai tanpa harus melakukan aksi massa yang tidak perlu.

Respon Yusril Ihza Mahendra Soal Megawati Ajukan Amicus Curiae

DUNIAOBERITA.COM, Jakarta - Kuasa hukum Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan bahwa mereka tidak keberatan dengan langkah Megawati Soekarnoputri yang menjadi amicus curiae dalam sengketa pilpres. 

Menurutnya, pengadilan sengketa pilpres adalah proses terbuka dan tidak boleh menolak perkara yang diajukan. 

"Dalam hal ini, apa yang disampaikan oleh Ibu Mega, disampaikan saja dan saya kira sudah diterima dan sudah ada tanda terima,” kata Yusril saat ditemui di kawasan Gedung MK, Jakarta, Selasa (16/4/24 dikutip duniaoberita dari Tribunnews.com.

Yusril menyambut baik langkah Megawati sebagai amicus curiae, namun ia menyoroti bahwa akan lebih baik jika Megawati melakukan hal tersebut saat proses persidangan tengah berlangsung. 

Menurutnya, hal ini akan memungkinkan pihaknya memberikan tanggapan langsung terhadap argumen yang disampaikan oleh Megawati.

Meski begitu, Yusril menegaskan bahwa apa yang disampaikan oleh Megawati telah diterima dan akan dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam rapat permusyawaratan. 

“Dan selanjutnya kita serahkan kepada majelis untuk mempertimbangkan hal itu dalam rapat permusyawaratan hakim,” sambungnya.

Sebelumnya, Megawati mengajukan diri sebagai amicus curiae ke Mahkamah Konstitusi terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.

Putusan Sengketa Hasil Pemilihan Presiden Diumumkan Pada Tanggal 22 April 2024

| Dr. Suhartoyo S.H., M.H.
Ketua MK periode 2023 – 2028 |

DUNIAOBERITA.COM,
Jakarta - Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono, menegaskan bahwa putusan sidang sengketa Pilpres 2024 akan tetap diumumkan pada 22 April mendatang. 

Fajar menjelaskan bahwa saat ini hakim Mahkamah Konstitusi masih menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH).

"RPH dilaksanakan sejak sidang pembuktian selesai. Namun, karena berhimpitan dengan sengketa PHPU Pileg, RPH juga mengadakan pembahasan mengenai permohonan perkara PHPU Pileg. Jadi ada bergantian," ujar Fajar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2024) malam.

Ia menambahkan bahwa setiap hari Hakim Mahkamah Konstitusi akan mengadakan rapat mengenai hasil sidang sengketa, dan agenda ini akan berlangsung hingga tanggal 21 April.

"Nah mulai hari ini tanggal 16 setelah kesimpulan tadi, sampai dengan tanggal 21 itu setiap hari diagendakan RPH," sambungnya.

Masyarakat Diminta Segera Melapor Ke Kepolisian Jika Menjadi Korban atas APK Penipuan

Foto : Ilustrasi Polisi

DUNIAOBERITA.COM - Sebuah pesan WhatsApp berisi surat panggilan Polda Metro Jaya yang ramai di media sosial menyertakan dokumen berekstensi Android Package Kit (APK), yang merupakan salah satu modus penipuan. 

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, menanggapi hal tersebut dengan mengimbau agar masyarakat lebih waspada, pada Jumat (12/4/24). 

Ia juga menyarankan kepada masyarakat yang menjadi korban untuk segera melapor ke kantor polisi terdekat.

Modus penipuan baru ini diunggah oleh akun media sosial X @ibnux. Dalam unggahan tersebut, X @ibnux mengaku menerima pesan WhatsApp dari nomor 0813-8027-2083 yang menggunakan foto profil lambang Polda Metro Jaya. Pesan tersebut berisi ‘SURAT PANGGILAN POLDA METRO JAYA’.

Pakar keamanan siber, Bruce Hanadi, mengatakan kasus penipuan menggunakan dokumen APK ini marak terjadi dengan modus beragam, mulai dari undangan pernikahan, kurir paket, surat tilang, hingga tagihan BPJS. 

Melalui dokumen APK ini, pelaku bisa menyusup dan menguras data pribadi serta rekening korban.

Bruce menjelaskan bahwa malware bisa disampaikan dalam berbagai bentuk, misalnya APK, pdf, xls, jpg, bmg, dan lain sebagainya. Apabila terlanjur mengklik tautan dokumen berisi virus, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah mengubah semua kata sandi. Jika mengklik melalui WhatsApp, maka segera ganti kata sandi WhatsApp, email, hingga m-banking.

Perpanjangan Sim Mati Tanpa Bikin Baru

DUNIAOBERITA.COM - Kabar terkait Pemegang Surat Izin Mengemudi yang suah kedaluarsa selama libur Lebaran 2024 tidak perlu khawatir, karena Polda Metro Jaya memberikan keringanan kepada masyarakat. 

Mereka dapat memperpanjang SIM mati tanpa harus membuat SIM baru. Keringanan ini diumumkan melalui akun Instagram resmi Polda Metro Jaya sebelum waktu mudik Lebaran 2024.

Pemegang SIM yang masa berlakunya habis pada 8-15 April dapat melakukan perpanjangan dalam tenggat waktu 15 hingga 20 April 2024 dengan mekanisme perpanjangan. Pelayanan SIM dibuka kembali pada Selasa, 16 April.

“Bagi pemegang SIM yang masa berlakunya habis pada 8-15 April dapat melaksanakan perpanjangan dalam tenggat waktu 15 hingga 20 April 2024 dengan mekanisme perpanjangan,” tulis Polda Metro Jaya.

Warga Ibu Kota dapat memperpanjang SIM mereka di Gerai SIM, SIM Keliling Jakarta, atau Satpas DKI Jakarta. 

Kepolisian mendorong masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan ini agar dapat memperpanjang SIM mati tanpa harus membuat SIM baru.

Bagi pemegang SIM yang tidak memperpanjang pada 16-20 April 2024, akan wajib melakukan mekanisme penerbitan di kantor Satpas. 

“Bagi pemegang SIM yang tidak melaksanakan perpanjangan pada 16-20 April 2024 maka wajib melaksanakan mekanisme penerbitan di kantor Satpas,” tegas Polda Metro Jaya.

Tewasnya Danramil Aradide di Papua, Komnas HAM Kecam Peristiwa Tindakan itu

DUNIAOBERITA.COM, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengecam serangkaian kekerasan di Papua, termasuk pembunuhan Komandan Rayon Militer (Danramil) 1703-04/Aradide di Kabupaten Paniai oleh TPNPB-OPM.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyatakan bahwa kekerasan di Papua harus segera dihentikan karena menyasar tidak hanya anggota TNI dan Polri tetapi juga masyarakat sipil, termasuk anak-anak.

"Komnas HAM mengecam segala bentuk kekerasan yang sering terjadi di Papua," kata Atnike dalam keterangan tertulisnya pada Minggu, 14 April.

Atnike juga menyoroti kekerasan seksual terhadap dua perempuan di Nabire serta kontak senjata antara TNI-Polri dan kelompok separatis bersenjata (KSB) di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, yang menimbulkan korban jiwa warga sipil, termasuk anak-anak.

"Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa siapa pun bisa menjadi korban konflik dan kekerasan di Papua," ungkapnya.

Komnas HAM mendesak penegakan hukum segera menangani kasus-kasus kekerasan itu, dengan proses yang transparan dan akuntabel.

Selain itu, Komnas HAM menuntut evaluasi penanganan kekerasan bersenjata di Papua mulai dari operasi, komando, hingga pengendalian keamanan.

"Kami mendorong pemerintah, termasuk TNI dan Polri, untuk menggunakan pendekatan yang terukur dalam menghadapi konflik dan kekerasan di Papua, untuk menjamin keselamatan dan perlindungan HAM warga serta aparat yang bertugas di lapangan," ujar Atnike.

Komnas HAM juga akan melakukan kajian terkait perubahan penyebutan kelompok kriminal bersenjata (KKB) menjadi Organisasi Papua Merdeka (OPM), dan meminta pemerintah untuk menyediakan layanan publik terbaik bagi masyarakat Papua guna menekan eskalasi konflik dan kekerasan.

"Komnas HAM akan terus memantau situasi HAM di Papua," tegasnya.

Sebelumnya, Letda Inf Oktavianus Sogarlay, Danramil 1703-04/Aradide, tewas dalam penyerangan dan penembakan oleh TPNPB-OPM pada Kamis, 11 April.

Pemutihan Pajak pada April Tahun 2024 di Beberapa Pemerintah Daerah

Foto : Ilustrasi Pajak

DUNIAOBERITA.COM, Indonesia - Beberapa pemerintah daerah di Indonesia mengadakan program pemutihan pajak kendaraan pada bulan April 2024. 

Program ini umumnya mencakup pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). 

Di Provinsi Aceh, program pemutihan pajak kendaraan berlaku mulai 18 Desember 2023 sampai 31 Desember 2024, sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh No 40 Tahun 2023. 

Keuntungan dari program ini termasuk bebas pajak progresif dan denda pajak kendaraan bermotor. Masyarakat dapat membayar pajak kendaraan melalui kantor Samsat terdekat atau melalui aplikasi SIGNAL.

Selanjutnya, di Provinsi Sulawesi Utara, 
Bapenda memberikan keringanan pajak kendaraan dalam rangka bulan suci Ramadan dan menyambut Hari Raya Paskah dan Idul Fitri. Program ini berlaku mulai 13 Maret sampai dengan 19 April 2024. 

Masyarakat dapat memanfaatkannya dengan datang langsung ke Kantor Bapenda Provinsi Sulut di Manado.

Di Jawa Barat, Bapenda mengadakan promo Samsat Digital Terminal Leuwipanjang mulai 1 April sampai dengan 23 Desember 2024. 

Promo ini menawarkan diskon 10 persen untuk pajak kendaraan bermotor satu tahunan dan lima tahunan bagi kendaraan terdaftar di wilayah Polda Jabar, Bandung, dan Pajajaran. 

Masyarakat harus membayar pajak di Samsat Digital Terminal Leuwipanjang dan memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk mendapatkan diskon tersebut.

Respon Golkar Soal PDIP "Blacklist" Bobby Nasution Pada Pilkada 2024

DUNIAOBERITA.COM, Indonesia - Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, memastikan bahwa semua pihak dapat mendaftarkan diri untuk Pilkada 2024 ke PDIP, kecuali Bobby Nasution.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono, menyatakan bahwa Bobby Nasution telah mendapat surat tugas untuk maju sebagai Gubernur Sumatera Utara dari Partai Golkar.

"Bang Bobby sudah mendapatkan surat tugas untuk maju Gubernur Sumut dari Golkar," kata Dave saat dihubungi, Sabtu (13/4/2024).

Dave mengatakan bahwa Partai Golkar akan menunggu hasil survei Pilkada selanjutnya. Setelah itu, baru akan ada keputusan terkait pencalonan Bobby di Pilgub Sumut.

"Nanti kita tentukan setelah survei pilkada selesai," ujarnya.

Anggota Komisi I DPR ini juga menegaskan bahwa dirinya tidak akan memusingkan pernyataan Hasto. Menurutnya, pandangan Hasto tidak memiliki korelasi dengan Golkar.

"Itu pandangan beliau, tidak ada korelasi dengan kebijakan Partai Golkar," tuturnya.

Sebelumnya, Hasto Kristiyanto menjelaskan bahwa telah ada daftar nama-nama kader partai yang disiapkan untuk Pilkada 2024. Namun, dia menegaskan bahwa ada pengecualian terhadap nama Bobby Nasution agar tidak diajukan sebagai calon.

"Sudah ada pendaftaran-pendaftaran di daerah-daerah. Sumatra Utara kemarin sudah melaporkan, semua boleh mendaftar kecuali Mas Bobby, itu usulan dari bawah," kata Hasto di rumah Megawati, Jumat (12/4/2024).

Respon Relawan Jokowi Ke Hasto Terkait Pertemuan Jokowi dan Megawati

Foto: Presiden RI Jokowi dan Megawati Soekarnoputri di Rakernas II PDI Perjuangan 2022 (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

DUNIAOBERITA.COM, Jakarta - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa Presiden Jokowi harus bertemu dengan anak ranting PDIP sebelum bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. 

Pernyataan ini dianggap terlalu berlebihan oleh beberapa pihak, termasuk relawan Jokowi, yang menyatakan bahwa Jokowi sudah memiliki niat bertemu Megawati di momen Lebaran 2024.

Akhrom Saleh, Ketua Kornas Jokowi Milenial, menilai pernyataan Hasto itu keliru. Menurutnya, Jokowi sebagai kepala negara memiliki hak individu untuk bertemu dengan siapapun tanpa harus melalui proses yang disarankan oleh Hasto. 

"Menurut hemat saya justru Hasto keliru bila menyampaikan hal itu kepada publik, sebab Presiden Jokowi sebagai kepala negara memiliki hak individu mau bertemu dengan siapapun di Republik ini," kata Akhrom saat dimintai tanggapannya, Sabtu (13/4/24).

"Selain itu, pernyataan Hasto pun menurut saya sesat dalam berpikir, justru pak Jokowi izinnya itu wajib ke relawan relawan pendukungnya sejak tahun 2014 yang," lanjutnya.

Akhrom juga menekankan pentingnya penghargaan terhadap relawan pendukung Jokowi sejak tahun 2014 yang dianggapnya sebagai pilar utama yang setia dan tegak lurus kepada Jokowi.

Akhrom juga berharap agar PDIP menjadi oposisi yang konstruktif di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ke depannya. 

Ia menambahkan bahwa PDIP telah terbukti sebagai penyeimbang yang efektif dan cocok untuk peran tersebut.

Pernyataan Hasto disampaikan di kediaman Megawati di Jakarta Pusat pada Jumat (12/4/2024), di mana Hasto menjelaskan bahwa anak ranting PDIP merupakan benteng pertama bagi Megawati di partai tersebut. 

Menurutnya, jika Jokowi ingin membuka komunikasi dengan Megawati, harus melalui anak ranting terlebih dahulu karena mereka juga menjadi benteng bagi Megawati.

Namun, beberapa pihak meragukan keberadaan syarat tersebut. Menurut mereka, pertemuan antara Jokowi dan Megawati seharusnya tidak melibatkan proses seperti yang disarankan oleh Hasto.

Pengakuan Mantan Politisi PDIP Maruarar Sirait usai Resmi Bergabung Jadi Kader Gerindra : Saya anak Buah Prabowo

DUNIAOBERITA.COM, Indonesia - Mantan politisi PDIP Maruarar Sirait atau Ara mengungkapkan bahwa dia telah resmi menjadi anggota Partai Gerindra. 

Ara menyatakan bahwa dia adalah "anak buah Pak Prabowo di Gerindra" dan menjabat sebagai anggota biasa di partai yang dipimpin oleh Prabowo Subianto.

"Saya anak buah Pak Prabowo di Gerindra, posisinya anggota biasa," kata Ara setelah menghadiri open house Idulfitri di rumah dinas Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Jakarta Selatan, Rabu (10/4/24).

Ara tidak merinci kapan persisnya dia bergabung dengan Gerindra dan mengatakan bahwa dia belum menerima Kartu Tanda Anggota (KTA) hingga saat ini.

Meskipun begitu, Ara menyatakan bahwa sebagai anggota partai, dia akan fokus melaksanakan tugas yang diberikan oleh Prabowo.

"Orang masuk kan berproses, jadi anggota biasa, penugasannya apa tentu kita mengikuti arahan Pak Prabowo," ujarnya.

Ara menolak untuk berkomentar mengenai kabar bahwa dia akan menjadi menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran. Menurutnya, penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

Bobby Ditolak Daftarkan Diri Maju Pilkada Sumut Lewat PDIP? Ini Jawaban Hasto

DUNIAOBERITA.COM, Indonesia - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menolak mengusung Bobby Nasution dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumatera Utara. 

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan bahwa penolakan tersebut merupakan usulan dari basis partai di daerah.

"Sudah ada pendaftaran di beberapa daerah di Sumatera Utara yang melaporkan semua calon boleh mendaftar kecuali Mas Bobby, itu usulan dari basis," kata Hasto di depan kediaman Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, di Jakarta pada Jumat (12/4/2024) malam.

Hasto juga menjelaskan bahwa selama proses pendaftaran berlangsung, perhatian terutama tertuju pada dugaan kecurangan yang mengiringi Pemilu 2024.

"Selama proses pendaftaran ini berlangsung, hal-hal yang menjadi kritik terbesar atas pelaksanaan Pemilu 2024 yang diwarnai oleh penyalahgunaan kekuasaan, penggunaan aparatur negara, sumber daya negara, itu harus diatasi dulu. Kalau tidak, tidak ada gunanya Pemilu," ujarnya.

PDIP saat ini sedang mempertimbangkan tiga nama untuk diusung dalam Pilkada Sumatera Utara, yaitu Edy Rahmayadi (mantan Gubernur Sumut periode 2018-2023), Rahmansyah Sibarani, dan Nikson Nababan. 

Nikson Nababan, yang merupakan kader PDIP, telah resmi melamar menjadi calon Gubernur Sumatera Utara dari partai tersebut.

Hasto juga menyampaikan bahwa PDIP telah melakukan pemetaan politik untuk mencari sosok-sosok potensial yang bisa diusung dalam Pilkada di berbagai wilayah, termasuk Sumatera Utara. 

"Kami sudah melakukan pemetaan politik. Kami melihat karakter dari masyarakat Sumatera Utara yang sangat kritis," ucapnya.

Terkini

Iklan

Follow us