Menurutnya, sistem pembiayaan kesehatan nasional saat ini tidak berkelanjutan karena belanja kesehatan tumbuh lebih cepat dibandingkan produk domestik bruto (PDB).
"Saat ini, total pengeluaran sistem kesehatan mencapai Rp614 triliun per tahun. Masalahnya, belanja nasional selalu meningkat di atas pertumbuhan PDB, yang membuatnya tidak berkelanjutan," ujar Budi dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (11/2).
Harga Layanan dan Obat Beragam, Bisa Naik Hingga 1.000%
Budi menjelaskan bahwa variasi harga layanan kesehatan di rumah sakit sangat tinggi.
"Biaya sunat di pusat kesehatan swasta sekitar Rp500 ribu, di RSUD bisa Rp1 juta, sementara di rumah sakit swasta besar bisa mencapai Rp5 juta. Kenaikannya bisa 100 persen hingga 1.000 persen," jelasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa harga obat di Indonesia bisa 300-400 persen lebih tinggi dibandingkan Malaysia. Hal ini terjadi karena ketidakseimbangan informasi antara pasien dan penyedia layanan kesehatan, seperti dokter, rumah sakit, dan farmasi.
"Pasien sering tidak memiliki cukup informasi untuk mempertanyakan biaya yang dikenakan. Contohnya, untuk operasi usus buntu, kenapa harus dilakukan CT scan? Kenapa harus enam jenis obat, padahal di Malaysia hanya dua?" tambahnya.
Solusi: Perkuat Sistem Asuransi Kesehatan
Untuk menekan biaya kesehatan, Budi menegaskan pentingnya memperkuat sistem asuransi kesehatan. Saat ini, hanya 32 persen belanja kesehatan nasional yang dibiayai asuransi, padahal idealnya angka ini harus mencapai 80-90 persen.
"BPJS baru menanggung 27 persen, sementara asuransi swasta hanya 5 persen. Jika angka ini naik ke 80 persen, kita bisa menekan harga layanan kesehatan agar lebih terjangkau," tegasnya.
Budi juga menekankan bahwa porsi asuransi sebaiknya lebih banyak dikelola oleh pemerintah, bukan swasta, untuk menghindari kenaikan harga yang tidak terkendali.
"Di Amerika Serikat, dominasi asuransi swasta menyebabkan harga layanan kesehatan melambung tinggi. Jika dibiarkan, dalam 10 tahun ke depan, ini bisa menjadi isu politik besar yang membebani anggaran negara," pungkasnya. (CNN Indonesia).