Setelah pemakzulan, Yoon menolak tiga panggilan untuk pemeriksaan oleh CIO dan mengisolasi diri di kediaman presiden di Hannam-dong, Seoul. Upaya penangkapan sebelumnya pada 3 Januari 2025 gagal karena dihalangi oleh Pasukan Keamanan Presiden. Namun, pada 15 Januari, pihak berwenang berhasil menahan Yoon setelah negosiasi yang menegangkan dan kehadiran ribuan petugas polisi.
Penangkapan ini menandai pertama kalinya dalam sejarah Korea Selatan seorang presiden yang sedang menjabat ditahan. Yoon menghadapi tuduhan penyalahgunaan kekuasaan dan penghasutan terkait dengan upayanya memberlakukan darurat militer, yang memicu protes luas dan krisis politik di negara tersebut. Mahkamah Konstitusi Korea Selatan dijadwalkan memutuskan pemecatan resmi Yoon dari jabatan presiden, yang dapat memakan waktu beberapa bulan. Jika pemecatan dikonfirmasi, pemilihan presiden baru harus diadakan dalam waktu 60 hari.
Situasi ini telah menyebabkan ketidakstabilan politik di Korea Selatan, dengan lembaga-lembaga negara berupaya menjaga netralitas di tengah krisis. Selain itu, mantan Perdana Menteri Han Duck-soo juga dimakzulkan bulan lalu karena tidak mengisi kekosongan di Mahkamah Konstitusi, dengan Menteri Keuangan Choi Sang-mok mengambil alih untuk menangani posisi yang kosong.
Penangkapan Yoon Suk Yeol merupakan perkembangan signifikan dalam politik Korea Selatan dan akan berdampak pada masa depan pemerintahan dan stabilitas negara tersebut.
