Kebijakan ini diatur dengan syarat-syarat ketat dan mengacu pada peraturan yang sudah ada di tingkat nasional, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), turut memberikan tanggapan terkait isu ini. Ia mengingatkan agar para ASN yang memilih untuk berpoligami tidak menyalahgunakan kebijakan tersebut untuk kepentingan pribadi yang berpotensi melanggar hukum, seperti korupsi atau penyalahgunaan jabatan.
Ahok menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam menjalani tugas sebagai abdi negara.
Ahok juga dikenal dengan sikapnya yang tegas terhadap praktik korupsi selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Komentarnya ini bisa dianggap sebagai pengingat agar kebijakan semacam itu tidak membuka celah untuk tindakan-tindakan yang merugikan negara.
