DUNIAOBERITA.COM

Foto : Ilustrasi/Capture  DUNIAOBERITA.COM  - Mungkin anda pernah bertanya-tanya terkait gaji seorang tukang parkir pesawat atau marshaller.  Dikabarkan bahwa gaji seorang tukang parkir pesawat cukup fantastis dan bahkan banyak yang menginginkan profesi tersebut.  Dilansir dari berbagai sumber (01/07/23), gaji tukang parkir pesawat ternyata bisa mencapai mulai dari Rp.500.000.000 atau 500 juta hingga Rp.1.000.000.000 atau 1 miliar per tahunnya.  Akan tetapi gaji itu tergantung dari maskapai penerbangan tempat mereka kerja hingga pengalaman yang mereka miliki. Lalu, bagaimana dengan prospek kerja marshaller di Indonesia? Apakah mereka memiliki potensi gaji yang setara seperti di luar negeri? Cari tahu jawabannya disini! Mungkin memang mendapatkan gaji yang terbilang cukup besar. Namun, tingkat resiko pekerjaan mereka juga terbilang sangat tinggi karena mereka harus teliti dan berhati-hati saat memarkirkan pesawat.  Untuk kisaran gaji tukang park...

Foto : Ilustrasi DUNIAOBERITA - Menghadapi orang yang tidak mau membayar utang memang bisa menjadi situasi yang sulit. Berikut beberapa langkah yang bisa kamu coba: 1. Bicarakan dengan baik-baik: Cobalah untuk berbicara dengan orang tersebut secara pribadi dan tenang. Tanyakan alasan mengapa ia belum bisa membayar utangnya dan berikan pengertian. Kadang, ada alasan yang masuk akal seperti kesulitan finansial. 2. Tegaskan batas waktu: Jika setelah berbicara, ia masih berjanji tanpa ada tindakan nyata, tetapkan batas waktu yang jelas untuk pelunasan. Sampaikan dengan tegas namun tetap sopan agar tidak menimbulkan konflik. 3. Tawarkan solusi pembayaran cicilan: Jika memang ia kesulitan untuk melunasi utang secara penuh, kamu bisa menawarkan opsi pembayaran secara bertahap atau cicilan sesuai dengan kemampuannya. 4. Gunakan pihak ketiga: Jika situasinya tidak kunjung membaik, kamu bisa meminta bantuan dari pihak ketiga, seperti mediator atau orang yang dipercaya oleh kedua bela...

DUNIAOBERITA - Sosok Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly atau Yasonna Laoly resmi ditunjuk oleh sebuah rumah sakit swasta yakni PT Siloam International Hospitals Tbk (SLO) atau Siloam Hospitals untuk menduduki jabatan sebagai Komisaris Utama.  Pengumuman ditunjuknya Yasonna Laoly sebagai Komut diumumkan pada Selasa 26 November 2024. Siloam Hospitals diketahui pada kemarin Selasa mengumumkan jajaran Dewan Komisaris dan Direktur baru berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), yang di mana salah satunya adalah politikus dari PDI Perjuangan sekaligus mantan Menkumham, Yasonna Laoly. Siloam Hospitals menunjuk Yasonna sebagai Komut Siloam dengan pertimbangan untuk memperkuat hukum dan tata kelola rumah sakit swasta tersebut. “Yasonna H. Laoly sebagai Komisaris Utama merupakan langkah maju yang signifikan bagi Siloam dalam memperkuat kerangka kepatuhan hukum dan tata kelola,” kata Direktur Utama David Utama dalam keterbukaan i...

DUNIAOBERITA - Mengecek Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan lokasi TPS pada Pilkada Serentak 2024, Anda dapat menggunakan layanan daring yang disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Berikut langkah-langkahnya: 1. Buka situs resmi KPU di cekdptonline.kpu.go.id . 2. Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau nomor paspor bagi pemilih di luar negeri. 3. Klik tombol "Pencarian" untuk menampilkan data pemilih Anda, termasuk nomor dan lokasi TPS. 4. Jika data tidak ditemukan, akan muncul peringatan, dan Anda disarankan menghubungi KPU setempat untuk klarifikasi. Informasi tambahan seperti alamat TPS dan detail pemilih akan tersedia setelah proses pencarian selesai.

DUNIAOBERITA - Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat terbatas bersama Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di Istana Kepresidenan pada Senin (25/11/2024). Rapat tersebut membahas penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025, dan turut dihadiri oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Yassierli menyampaikan bahwa meski telah menerima arahan dari Presiden Prabowo, keputusan akhir terkait UMP belum bisa diumumkan. “Diskusi dengan Presiden sangat mendalam. Kami masih menyusun formulasi yang seimbang antara kepentingan buruh dan daya saing usaha,” ujarnya. Penundaan penetapan UMP ini juga dipengaruhi putusan Mahkamah Konstitusi terkait judicial review Undang-Undang Cipta Kerja. Seharusnya UMP ditetapkan pada 21 November lalu, namun formula baru masih disiapkan. Yassierli menargetkan Peraturan Menteri terkait UMP akan selesai akhir bulan ini atau paling lambat awal bulan depan. “Kami berusaha secepat mungkin, sambil tetap mengikuti putusan MK dan mempertimbangkan masukan dari ser...