DUNIAOBERITA.COM

DUNIAOBERITA - Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari BPJS Kesehatan yang memerlukan perawatan inap biasanya akan menerima layanan sesuai dengan kelas yang menjadi hak mereka. Namun, jika kamar perawatan di kelas tersebut penuh, rumah sakit sering kali menawarkan opsi peningkatan kelas dengan syarat peserta membayar selisih biaya. Sebagai contoh, peserta kelas 2 dapat memilih untuk dirawat di kelas 1 dengan membayar selisih biaya yang lebih tinggi. Namun, menurut aturan, jika kamar yang sesuai dengan hak peserta penuh, mereka memiliki hak untuk dirawat di kelas yang lebih tinggi tanpa biaya tambahan. Asisten Deputi Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menjelaskan bahwa peserta JKN berhak mendapatkan perawatan di kelas yang lebih tinggi tanpa harus membayar selisih biaya, dengan syarat ruang perawatan yang sesuai haknya sedang penuh. "Penitipan di kelas lebih tinggi ini berlaku maksimal selama tiga hari, hingga kamar y...

DUNIAOBERITA - Komisi II DPR, KPU, dan pemerintah sepakat bahwa Pilkada ulang akan diadakan pada 2025 jika dalam Pilkada 2024 terdapat daerah yang dimenangkan oleh kotak kosong.  Keputusan ini dicapai dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II DPR, KPU, Bawaslu, dan Kemendagri di Kompleks MPR/DPR, Jakarta. Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Pasal 54D, jika dalam pemilihan kepala daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon dan suara yang diperoleh kurang dari 50 persen, maka Pilkada akan diselenggarakan kembali pada tahun berikutnya, yaitu 2025. Rapat juga membahas ketentuan lebih lanjut terkait peraturan KPU (PKPU) mengenai Pilkada dengan calon tunggal. Dari data KPU, sebanyak 41 daerah akan menghadapi Pilkada dengan calon tunggal pada 2024, termasuk satu provinsi, 35 kabupaten, dan lima kota. Dalam skenario ini, calon tunggal akan bersaing melawan kotak kosong.  Ada tiga opsi yang dibahas, yaitu Pilkada ulang, Pilkada dipercepat dua tahun, atau...

Saifullah Yusuf atau Gus Ipul (Foto: Dok Pemkot Pasuruan) DUNIAOBERITA - Presiden Joko Widodo  resmi melantik Saifullah Yusuf, yang lebih dikenal dengan sebutan Gus Ipul, sebagai Menteri Sosial di Istana Negara, Jakarta. Gus Ipul menggantikan Tri Rismaharini, yang akan maju dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Gus Ipul, yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Wali Kota Pasuruan, diangkat menjadi Menteri Sosial berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 102B Tahun 2024. Dalam sumpah jabatannya, Gus Ipul berjanji untuk setia kepada UUD 1945 serta melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya demi bangsa dan negara. Selain Saifullah Yusuf, Jokowi juga melantik dua pejabat lainnya, yaitu Aida Suwandi sebagai anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Irjen Polisi Eddy Hartono sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Saifullah Yusuf lahir di Purwosari, Pasuruan, Jawa Timur, pada 28 Agus...

DUNIAOBERITA -  Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, mengonfirmasi rencana pertemuan antara Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dengan Presiden terpilih, Prabowo Subianto, sebelum pelantikan yang dijadwalkan pada 20 Oktober 2024. "Ya, insyaallah akan ada," ujar Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (10/9/24). Puan menjelaskan bahwa pertemuan tersebut akan membahas berbagai hal, meskipun dia tidak mengonfirmasi apakah topik mengenai koalisi akan dibicarakan. "Akan ada pertemuan, insyaallah. Mengenai pembahasan koalisi, kita tunggu saja," tambahnya, seperti dikutip dari Antara. Lebih lanjut, Puan menekankan bahwa diskusi mengenai koalisi atau kemungkinan bergabungnya PDIP dalam kabinet Prabowo masih terlalu dini, meskipun komunikasi antar kedua pihak telah terjalin. "Saya sering bertemu dengan Prabowo di berbagai acara, jadi komunikasi dan silaturahmi selalu terjaga," jelasnya.

DUNIAOBERITA - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memberikan tanggapan terkait Gerakan ‘Anak Abah’ yang menyerukan agar tidak memilih salah satu dari tiga pasangan calon (paslon) pada Pilkada Jakarta.  Anies menegaskan bahwa gerakan tersebut merupakan bagian dari hak konstitusi yang harus dihormati sebagai bentuk kebebasan berekspresi. Meskipun demikian, beberapa pihak, termasuk mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, mengimbau warga Jakarta untuk tetap menggunakan hak suara dan memilih salah satu dari tiga paslon dalam Pilgub Jakarta. Menanggapi hal ini, Anies Baswedan meminta semua pihak untuk menghormati setiap pilihan yang ada.  Saat ditemui setelah menghadiri sebuah acara di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Anies menekankan bahwa gerakan ‘Anak Abah’ merupakan bagian dari hak konstitusi dan kebebasan berekspresi. "Semua ini adalah hak konstitusi. Jadi, kita harus menghormati dan menghargai setiap pilihan. Ini adalah bentuk ekspresi, perasaan, dan ...

DUNIAOBERITA - Atlet maraton Olimpiade asal Uganda, Rebecca Cheptegei, meninggal dunia setelah diserang secara brutal oleh pacarnya, yang membakarnya hidup-hidup di Kenya.  Peristiwa tragis ini terjadi setelah Cheptegei disiram bensin dan dibakar di rumahnya di County Trans-Nzoia, Kenya. Cheptegei sempat dirawat selama empat hari di Rumah Sakit Pengajaran dan Rujukan Moi (MTRH) sebelum akhirnya meninggal dunia karena kegagalan organ akibat luka bakar di tiga perempat tubuhnya. "Kami menerima kabar menyedihkan tentang meninggalnya atlet Olimpiade kami, Rebecca Cheptegei, setelah serangan kejam oleh pacarnya," kata Rukare dalam unggahannya di media sosial X, dilansir duniaoberita dari CNBC Indonesia.  Serangan tersebut dipicu oleh perselisihan terkait kepemilikan rumah yang dibangun Cheptegei. Pacarnya, Dickson Ndiema Marangach, telah diidentifikasi sebagai pelaku. Insiden ini mengejutkan masyarakat dan menjadi kasus ketiga kekerasan terhadap atlet wanita di Kenya s...

DUNIAOBERITA - Presiden Joko Widodo respon mengenai dugaan gratifikasi jet pribadi yang melibatkan putra bungsunya, Kaesang Pangarep. Menanggapi isu ini, Jokowi menegaskan bahwa semua warga negara, termasuk Kaesang, memiliki posisi yang sama di hadapan hukum.  "Ya semua warga negara sama di mata hukum ya, itu saja," ujar Jokowi di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Selasa (10/9/24). Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan kesempatan kepada Kaesang Pangarep untuk menyerahkan data-data terkait dugaan gratifikasi tersebut melalui platform online. Hal yang sama juga berlaku bagi Wali Kota Medan, Bobby Nasution, yang turut terseret dalam kasus serupa. "Seandainya saudara K maupun saudara BN mau memberikan datanya secara sukarela melalui website gol.kpk.go.id, dipersilakan," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (10/9).