DUNIAOBERITA.COM

(Basuki Tjahaja Purnama Alias Ahok/Capture) DUNIAOBERITA - Kabar terkait sosok Ahok respon halus atas isu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dikabarkan akan mengusung Anies Rasyid Baswedan dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024.  Ahok menegaskan bahwa PDIP adalah partai yang demokratis, yang menampung dan meneruskan aspirasi dari kader-kader di daerah. "PDIP partai yang demokratis, pasti menampung dan meneruskan ke DPP apa yang ada di akar rumput," ungkapnya, dilansir duniaoberita dari CNN Indonesia.  Ahok menjelaskan bahwa nama kandidat yang diusulkan berasal dari usulan kader daerah, dan bukan hanya satu nama yang dipertimbangkan. Namun, Ahok tidak memberikan komentar spesifik tentang Anies dan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada pimpinan partai.  "Bisa nanya ke DPP," tambahnya. Anies Baswedan sendiri telah menyatakan niatnya untuk mencalonkan diri kembali sebagai gubernur DKI Jakarta dan sudah mendapat dukungan dari Part...

DUNIAOBERITA -  Jumlah penduduk Indonesia yang belum bisa mengakses Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau KTP Digital masih sangat banyak. Ada banyak manfaat dan kelebihan KTP digital, seperti penggunaan yang lebih simpel, pembuatan lebih cepat, tidak perlu dicetak menggunakan blangko, dan tidak perlu disimpan di dalam dompet. KTP cukup disimpan di dalam smartphone. Dikabarkan bahwa KTP Digital akan bisa diakses penuh pada bulan September mendatang. Hal ini diungkapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Anas. "Mudah-mudahan seluruh platform ini (INA Digital) akan tuntas di September akhir," kata Azwar Anas di Istana Kepresidenan, Rabu (22/5/24), dikutip CNBC Indonesia.  Saat ini, sudah ada 9 juta rakyat Indonesia yang memiliki IKD, namun jumlah ini masih jauh dari yang diharapkan. Berdasarkan data Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri per semester I 2023, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 279.118.866. Dengan demikian, masi...

DUNIAOBERITA - Kabar terkait mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno menyatakan bahwa penyidik KPK yang menyita barang milik Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, seperti HP, dapat dikenai sanksi jika terbukti tidak mengikuti prosedur yang benar. Oegroseno mengingatkan bahwa tindakan penyitaan harus sesuai prosedur hukum. Jika tidak, penyidik seperti Kompol Rossa Purbo Bekti bisa dikenai sanksi. Oegroseno mengingatkan bahwa ada kasus serupa pada 2009, di mana seorang saksi diperlakukan tidak sesuai dengan aturan. "Jadi, sebetulnya kejadian seperti ini dulu pernah terjadi pada 2009 kira-kira gitu. Itu seorang saksi diperiksa kemudian diperiksanya di tempat yang bukan semestinya, harusnya kan diperiksa di tempat yang sudah dijelaskan, ya" kata Oegroseno saat dihubungi, Sabtu (15/7/24). Dalam aturan pemeriksaan, saksi berhak mengajukan tempat pemeriksaan dan menolak tempat yang tidak aman. Saksi juga tidak boleh digeledah tanpa dasar yang jelas. Oegroseno menyebutkan, jika...