DUNIAOBERITA.COM

DUNIAOBERITA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono, mengungkapkan bahwa dalam 100 hari masa jabatannya, ia telah berhasil memberikan kontribusi ekonomi senilai Rp215,8 triliun kepada kas negara. AHY menjelaskan bahwa selama menjabat, ia berhasil mendaftarkan 2,4 juta bidang tanah, sehingga total bidang tanah terdaftar hingga Juni 2024 mencapai 113,3 juta. Selain itu, dari periode 22 Februari hingga 31 Juni 2024, sebanyak 42.951 sertifikat tanah elektronik telah diterbitkan, menjadikan total sertifikat elektronik yang terbit hingga 2024 sebanyak 62.753. “Total ada Rp215,8 triliun dalam 100 hari. Ini nilai tambah ekonomi yang bisa kita hadirkan dari semua yang telah kita lakukan,” kata AHY dalam media briefing di Kantor ATR/BPN Jakarta, Jumat (7/6/24). AHY merinci bahwa total kontribusi tersebut terdiri dari Pajak Penghasilan (PPH) sebesar Rp1,4 triliun, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar R...

DUNIAOBERITA - Dinas Dukcapil Daerah Khusus Jakarta mengumumkan bahwa pengaktifan kembali Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdampak penataan dan penertiban dokumen kependudukan kini bisa dilakukan kapan saja, tanpa batas waktu. "Kami mengimbau masyarakat yang terdampak untuk segera mendatangi kelurahan terdekat untuk mengaktifkan kembali NIK yang dibekukan," ujar Kepala Dinas Dukcapil DKJ Budi Awaluddin di Jakarta, Kamis (6/6/24), dikutip dukcapil.kemendagri.go.id Budi Awaluddin menjelaskan, penataan dan penertiban dokumen kependudukan ini dilakukan untuk menjaga akurasi data kependudukan dan mencegah penyalahgunaan NIK oleh warga yang tidak berdomisili di Jakarta. "Kami berkomitmen memberikan layanan terbaik. Bagi warga yang ingin memindahkan domisili karena sudah tidak sesuai, juga dapat mengakses layanan daring kami, Alpukat Betawi," tambah Budi. Layanan Gratis dan Bebas Pungli Seluruh layanan untuk mengurus dokumen kependudukan sesuai domisili in...

DUNIAOBERITA - Kabar terkait Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan alasan di balik kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai pemotongan gaji untuk iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat kepemilikan rumah di masyarakat. Saat ini, terdapat kesenjangan kepemilikan rumah atau backlog perumahan di Indonesia sebanyak 9,9 juta unit.  Program penyediaan rumah murah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dibiayai APBN hanya mampu menyediakan sekitar 300 ribu unit per tahun. Skema gotong royong yang diterapkan dalam Tapera dinilai dapat mempercepat penyediaan rumah murah kepada masyarakat. "Ada backlog 9,9 juta unit rumah. Negara harus hadir untuk menangani ini. Pendekatan FLPP sebelumnya hanya mencakup sekitar 300 ribu unit per tahun. Kita butuh skema baru," jelas Moeldoko di Gedung Krida Bhakti, Jakarta Pusat, Jumat (7/6/24), dilansir dari detikFinance.  Moeldoko menjelaskan bahwa sebelum...