DUNIAOBERITA.COM Skip to main content

Posts

Showing posts from June 7, 2024

Kaesang Beri Jawaban Soal Maju atau Tidak Dalam Pemilihan Gubernur Jakarta, Akan Beri Kejutan Bulan Agustus

DUNIAOBERITA - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep akhirnya berbicara mengenai kemungkinan dirinya maju dalam Pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Kaesang Pangarep mengatakan bahwa keputusan mengenai pencalonannya di Pilgub Jakarta akan diketahui pada bulan Agustus mendatang. "Kalau ditanya apakah saya akan maju atau tidak, tunggu kejutannya di bulan Agustus," ungkap Kaesang Pangarep, dikutip dari Ayojakarta.com melalui YouTube Kompas TV, Kamis,(06/06/24). Melihat posisi PSI yang saat ini memiliki delapan kursi di DPRD Jakarta, hal ini bisa menjadi peluang baginya untuk mencalonkan diri di Pilgub Jakarta. “PSI sendiri ada delapan kursi di DKI, jadi kalau kita lihat sewajarnya PSI bisa mencalonkan sebagai gubernur maupun wakil gubernur,” tambahnya. Selain itu, Kaesang juga menyebutkan bahwa keputusan Mahkamah Agung (MA) mengenai PKPU Nomor 9 Tahun 2020 membuka jalan baginya untuk maju dalam Pilgub 2024. Namun, ia mengaku masih belum mengetahu...

Ada Penyesalan Menteri PUPR Basuki Terkait Tapera

DUNIAOBERITA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menyesali kemarahan masyarakat terhadap Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).  "Dengan kemarahan ini, saya pikir saya menyesal betul," katanya pada Kamis (6/6/24), dikutip CNN Indonesia.  Basuki menyatakan kesediaannya jika program tersebut harus ditunda, dan kelegowoan ini juga telah dinyatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.  Namun, penundaan tersebut harus diajukan oleh DPR sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Program Tapera sendiri dilaksanakan berdasarkan UU Tabungan Perumahan Rakyat yang disahkan pemerintah dan DPR pada 2016. "Sebetulnya itu dari 2016 uu-nya, Ibu Menkeu memupuk dulu kredibilitasnya. ini malah kepercayaan.... Sehingga kita undur sampai 2027. Menurut saya pribadi, kalau memang belum siap, kenapa kita harus tergesa-gesa," ujarnya.  Pemerintah akan mewajibkan pekerja, baik mandiri maupun swasta, untuk menjadi peserta Tapera mulai Mei 2027, ...

Sempat Nggak Terpikirkan Namun Upaya Ini Harus Dilakukan, Banyak Bank Ramai-Ramai Tutup ATM, Ini Pertimbangannya

DUNIAOBERITA - Jumlah mesin ATM milik perbankan di Indonesia kian berkurang. Ini tercermin dari Laporan Surveillance Perbankan Indonesia yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mencatat jaringan kantor bank umum konvensional (BUK) di seluruh Indonesia tersisa 115.539 per triwulan IV-2023, berkurang 4.676 unit.   Jaringan kantor terbanyak masih didominasi oleh terminal perbankan elektronik (ATM/CDM/CRM) sebanyak 91.412 unit. Jumlah itu menyusut 1.417 unit dari setahun sebelumnya 92.829 unit. Dilansir dari CNBC Indonesia, pengamat Perbankan & Praktisi Sistem Pembayaran Arianto Muditomo mengatakan penyebab turunnya jumlah jaringan kantor bank, khususnya ATM, juga terjadi di negara lain Penyebab dari fenomena ini dapat dilihat dari beragam sudut pandang. "kenyataan bahwa transaksi telah bergeser ke layanan digital (mobile banking dan aplikasi) yang mudah digunakan dan mudah diakses dari beragam tempat pilihan nasabah," kata Arianto, Rabu (5/6/24). Selanjutn...

Seluruh Masyarakat Harus Simak, Menteri PUPR Basuki dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Akhirnya Sudah Sepakat Tapera Ditunda

DUNIAOBERITA - Polemik terkait program iuran Tapera telah menuai kritik. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani telah sepakat.  Dalam sebuah pertemuan di Kompleks DPR RI pada Kamis (6/6/24), Basuki mengungkapkan bahwa ia telah berdiskusi dengan Sri Mulyani mengenai kemungkinan penundaan implementasi Tapera.  "Jika ada usulan dari DPR atau Ketua MPR untuk mengundur program ini, kami akan mengikuti arahan tersebut," ujarnya. Basuki menegaskan bahwa pemerintah tidak akan terburu-buru mengimplementasikan Tapera jika dinilai belum siap. Ia juga menggarisbawahi bahwa program ini tidak mendesak dan bisa ditunda untuk memastikan kesiapan dan efisiensi pelaksanaannya. Basuki menambahkan bahwa pemerintah telah memiliki program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang berjalan dengan baik sejak 2010 dan telah menerima dukungan APBN sebesar Rp105 triliun.  Ini menunjukkan komitmen pemerintah d...