Soal Penambahan Jumlah Kementerian, Pengamat Justru Sarankan hal Ini Ke Prabowo

DUNIAOBERITA - Kabar mengenai adanya wacana penambahan kementerian menjadi 40 di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menimbulkan pro dan kontra. Achmad Nur Hidayat, pakar kebijakan publik dan ekonom dari UPN Veteran Jakarta, menilai penambahan jumlah kementerian tidak selalu meningkatkan efisiensi atau efektivitas pemerintahan.

"Sebaliknya, penambahan kementerian bisa menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan memperpanjang birokrasi, yang justru menghambat kinerja pemerintahan," ujar Achmad dalam pernyataan resminya, Senin (20/05/24), dikutip Rakyat Merdeka. 

Achmad menyarankan agar Prabowo mempertimbangkan penggunaan teknologi dan sistem e-government untuk meningkatkan kinerja pemerintahan. Sistem teknologi ini dinilai lebih efisien, transparan, dan mampu memotong rantai birokrasi yang panjang.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, mengungkap adanya wacana penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo, dari 34 menjadi 40.

"Saya belum dengar secara resmi dari Prabowo, tetapi wacana yang berkembang sekitar 40 kementerian," kata Yusril dalam Musyawarah Dewan Partai di kantor DPP PBB, Jakarta Selatan, Sabtu (18/5/24).