DUNIAOBERITA .COM - Kabar terkait Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD berkomentar perihal rencana Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil dan memeriksa Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar. Rencana tersebut terkait penyidikan perkara dugaan pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia di Kementerian Ketenagakerjaan di mana ketika itu Muhaimin menjabat sebagai menteri ketenagakerjaan. Apakah rencana itu merupakan politisasi hukum? Mahfud memberikan tanggapannya kepada wartawan ketika ditemui di sela KTT ke-43 ASEAN di Jakarta Convention Center, Jakarta, Selasa (5/9/23), dilansir duniaoberita dari CNBC Indonesia. "Menurut saya, itu bukan politisasi hukum. Kita berpendirian bahwa tidak boleh hukum dijadikan alat untuk tekanan politik," katanya seperti dikutip dari akun Instagram resmi. Dalam kasus pemanggilan Muhaimin oleh KPK, Mahfud meyakini itu permintaan keterangan biasa atas kasus yang sudah lama berproses. Muh...
Berita Terbaru Indonesia