DUNIAOBERITA.COM

Kabar terkait adanya informasi bahwa tenaga honorer bisa saja diangkat jadi PNS jika penuhi dua (2) syarat berikut ini. Dikabarkan bahwa selain 2 syarat utama jadi PNS, tenaga honorer harus termasuk dalam 4 kategori yang diprioritas pemerintah. Lantas, honorer auto jadi PNS jika penuhi 2 syarat utama apa saja dan 4 kategori apa saja yang diprioritaskan pemerintah? Apakah Anda termasuk? Simak jawabannya dalam artikel ini. Rupanya isu pengangkatan honorer menjadi ASN bukan hanya terjadi di tahun ini. Di mana ada wacana honorer akan diangkat jadi ASN PPPK. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menyebut pengangkatan honorer jadi ASN PPPK harus terelisasi pada 28 November 2023. Sementara itu, Menpan RB tengah berusaha mencari jalan tengah bagi nasib honorer kedepannya. Dilansir dari Klik Pendidikan, bila berkaca pada PP Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Honorer menjadi CPNS, ada beberapa honorer yang diprioritaskan untuk menjadi ASN, di antaranya: 1. Guru; 2. Tena...

Sahabat pengguna Telkomsel semua, itu sering sekali kita merasa bingung dan kesal apabila kartu kita sudah hangus dan tidak dapat dipakai lagi.  Hal tersebut tentu membuat kita kuatir terhadap nomor yang kita favoritkan dan mungkin sangat sayang untuk kita buang begitu saja.  Nah ternyata ada cara untuk mengaktifkan kartu Telkomsel kita yang sudah hangus.  Sebagaimana dilansir dari situs telkomsel, maka kita bisa ikuti 3 (tiga) cara mengaktifkan kartu telkomsel yang sudah mati supaya aktif lagi di bawah ini.  Kode Dial Kamu bisa menghubungi kode dial Telkomsel dari handphone-mu dengan langkah-langkah ini: Siapkan dahulu KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) yang didaftarkan pada nomor kamu serta kartu SIM fisik yang mau diaktifkan kembali. Hubungi *888*89# dari nomor kamu yang hangus. Pilih “Reaktivasi kartu”. Pilih “Setuju” kalau kamu setuju dengan ketentuannya. Masukkan nomor KTP dan KK. Kamu akan mendapat SMS pemberitahuan mengenai nomor k...

Kabar terkait sosok Presiden Jokowi yang mengklaim bakal memberi bisikan kuat kepada partai politik soal 3 nama capres hasil musyawarah rakyat (Musra) relawan jelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024.  "Sehingga, itu bagian saya untuk memberikan bisikan kuat kepada partai-partai yang sekarang ini juga koalisinya belum selesai," katanya di Istora, Senayan, Jakarta Pusat dalam acara puncak Musra relawan, Minggu (14/5/23), dilansir duniaoberita dari CNN Indonesia.  Jokowi menegaskan sudah mengantongi 3 nama usulan capres dari Musra. Ketiganya adalah Ganjar Pranowo, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. "Tadi, di ruang tunggu, para ketua menyampaikan pada saya beberapa nama yang terekam kuat. Tapi saya ingin resmi. Itu resmi, belum saya buka. Jadi, saya terus terang ini harus kita berikan waktu kepada partai atau gabungan partai untuk menyelesaikan urusan capres dan cawapres seperti apa," tegasnya.  "Jadi, ka...

(Foto :  Keterangan Foto ilustrasi - Petugas kebersihan di depan Hotel Meruorah, Jumat (12/5/2023) rutin membersihan trotoar di area ring 1 kegiatan KTT ke-42 ASEAN. Suasana Labuan Bajo mulai tampak kembali normal dan sepi usai berakhirnya ASEAN Summit 2023 serta para delegasi meninggalkan lokasi pada Kamis (11/5/2023) Berakhirnya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN 2023 di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) memberi kesan tersendiri bagi masyarakat. Ada rasa bahagia, namun juga sedih. Bahagia karena gelaran internasional itu dianggap mereka sukses besar, lancar, dan aman tanpa kendala yang berarti. Namun rasa sedih karena keramaian Labuan Bajo berakhir seiring kepulangan para pimpinan dan delegasi KTT ASEAN.   Seperti yang disampaikan Titi, pemilik toko sembako di Labuan Bajo yang ditemui InfoPublik Jumat (12/5/2023).   "Saat KTT berlangasung pada 9-11 Mei 2023, ramai sekali. Pembeli juga ikut banyak. Namun saat ini mulai berk...

(Foto : Ilustrasi Uang Bayar Pajak) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan aturan pajak natura alias barang/fasilitas dari kantor kena pajak terbit Juni 2023. Hal itu disampaikan oleh Direktur Peraturan Perpajakan I DJP Hestu Yoga Saksama dalam media briefing di kantornya, Jakarta Selatan. Saat ini, aturan tersebut sudah dalam tahap finalisasi serta selanjutnya adalah harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. “Kita tinggal harmonisasikan di Kemenkumham. Mudah-mudahan dalam satu bulan ke depan sudah selesai,” ujarnya, seperti dikutip dari detikfinance, Jumat (12/5). “Tinggal ditunggu saja mudah-mudahan sebulan ke depan sudah bisa kita terbitkan,” sambungnya. Sebagai informasi, Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menyatakan natura dikenakan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh). PP yang dimaksud adalah PP Nomor 55 Tahun 2022 yang salah satunya mengatur terkait pajak yang diberikan perusahaan alias pajak ...

Dikutip dari laman resminya. KPU telah merilis infografis tahapan Pemilu 2024 melalui laman resmi.  Berikut jadwal penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024: Penyusunan peraturan KPU dari 14 Juni 2022 s.d. 14 Desember 2023. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dari 14 Oktober 2022 s.d. 21 Juni 2023. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu dari 29 Juli 2022 s.d. 13 Desember 2022. Penetapan peserta pemilu pada 14 Desember 2022. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan dari 14 Oktober 2022 s.d. 9 Februari 2023. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dari 19 Oktober 2023 s.d. 25 November 2023. Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari 24 April 2023 s.d. 25 November 2023. Pencalonan Anggota DPD dari 6 Desember 2022 s.d. 25 November 2023. Masa kampanye pemilu dari 28 November 2023 s.d. 10 Februari 2024. Masa tenang dari 11 s.d. 13 Februari 2024. Pemungutan suara 14 Februari 2024. Penghitungan suara dari 14 s.d. 15 Februari...