DUNIAOBERITA.COM Skip to main content

Posts

Showing posts from May 8, 2023

Anak Yasonna Laoly Dilaporkan ke KPK, Ada Apa?

Kabar mengejutkan terkait anak Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Yamitema Tirtajaya Laoly, dilaporkan ke KPK. Adapun laporan itu dibuat atas adanya dugaan monopoli bisnis di lembaga pemasyarakatan (lapas). Dikabarkan bahwa laporan tersebut disampaikan oleh Komrad Pancasila. Sementara pelapor meminta agar KPK menelusuri dugaan pelanggaran pidana dari tindakan monopoli yang diduga dilakukan Yamitema. "Datang hari ini ke KPK untuk membuat aduan supaya bisa ditelusuri dugaan-dugaan tersebut apakah ada yang bisa berpotensi menjadi tindak pidana korupsi atau tidak," kata Koordinator Komrad Pancasila, Antony Yudha, kepada wartawan, Senin (8/5/23). Lebih jauh Antony menjelaskan jika dugaan monopoli bisnis di lapas yang dilakukan anak Yasonna Laoly wajib ditelusuri. Menurutnya, tindakan tersebut sangat identik dengan tindak korupsi. "Intinya mulai dari barang-barang kebutuhan sehari-sehari yang di lapas, baik itu makanan dan minuman sebagainya, pengadaannya hanya d...

PDIP Buka Suara Soal Jokowi Tak Undang NasDem ke Istana

Kabar mengenai Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa Presiden Jokowi tetap membuka ruang dialog meski tak mengundang Partai NasDem dalam pertemuan pimpinan partai politik di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 2 Mei. "Buktinya, juga ada pertemuan antara Bapak Luhut (Menteri Koordinator Maritim dan Investasi) dengan Bapak Surya Paloh (Ketua Umum NasDem). Itu kan menunjukkan kepemimpinan yang membangun dialog tadi," kata Hasto dikutip ANTARA, 8 Mei. Dikabarkan bahwa Hasto menyatakan bahwa pertemuan Luhut dengan Surya Paloh merupakan bentuk ruang dialog antara Jokowi dengan NasDem. Hasto awalnya mengatakan bahwa politik tidak hanya dibangun atas formalitas kerja sama politik, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek etika, aspek-aspek sinyal-sinyal kepemimpinan, arah-arah kebijakan dari Presiden Jokowi. "Hal itulah yang juga harus dibaca, mengapa Bapak Presiden Jokowi di dalam pertemuan tersebut tidak mengundang Partai NasDem,...

Selamat untuk Provinsi Baru di Indonesia! Ada Kepulauan Nias, Tapanuli, Sumbawa di Nusa Tenggara Barat dan Daerah-daerah Lainnya yang Siap Mekar

Kabar terbaru terkait  beredar kabar bahwa wilayah Indonesia dapat segera memiliki beberapa provinsi baru. Foto : Ilustrasi Wilayah-wilayah di seluruh Indonesia yang berpotensi menjadi provinsi baru atau memisahkan diri dari provinsi yang ada telah teridentifikasi, dan akan menjadi kabar baik bagi masyarakat di daerah tersebut. Dengan semakin banyaknya potensi wilayah yang berpotensi jadi provinsi baru ini, semoga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. Wilayah-wilayah yang berpotensi menjadi provinsi baru atau memisahkan diri tersebut yaitu: Wilayah Tapanuli Utara , dengan luas wilayah mencapai 11.960 km persegi dan jumlah penduduk mencapai 1,2 juta jiwa pada tahun 2020, berpotensi untuk menjadi provinsi baru dengan dukungan dari Bupati setempat. Kepulauan Nias juga berpotensi untuk memiliki lima kabupaten, dengan luas wilayah mencapai 5.574 km persegi dan jumlah penduduk sebanyak 831.940 jiwa pada tahun 2022. Provinsi Madura di Jawa Timur ju...

Seluruh Honorer Harus Tahu Ini, Begini Arahan Jokowi Soal Nasib Honorer

Kabar mengenai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan untuk mencari jalan tengah dari permasalahan pegawai honorer. "Sudah kita susun prinsip-prinsipnya berdasarkan masukan pemangku kepentingan. Nah untuk formulanya kini sedang dibahas bersama seluruh pemangku kepentingan, sebelum nanti ditetapkan pemerintah," ungkapnya, dikutip Senin (8/5/2023). (Foto: Rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 2 Januari 2023. (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr/Tangkapan Layar/CNBC) Adapun, Anas ternyata tengah menyiapkan solusi konkret terkait formula penanganan tenaga honorer. Dia menegaskkan solusi ini harus diumumkan sebelum tanggal 28 November 2023. Hal ini sesuai dengan Pasal 99 ayat (2) PP No 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. PP ini memandatkan penghapusan tenaga honorer ...

Survei SMRC Terbaru, Dua Calon Presiden Ini Justru yang Bersaing Ketat

Kabar mengejutkan terkait dukungan kelompok pemilih kritis kepada dua bakal calon presiden 2024, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, seimbang. Begitu ketatnya perolehan suara hingga tidak bisa disimpulkan siapa yang bakal lebih unggul antara Prabowo dan Ganjar. Menurut Direktur Riset Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Deni Irvani, simulasi head to head atau dua nama, Ganjar Pranowo mendapatkan dukungan 42,2% dan Prabowo Subianto 41,9%. Perbedaan tipis ini berada dalam rentang margin of error survei yang diperkirakan kurang lebih 3,3% pada tingkat kepercayaan 95%. "Ini mengindikasikan bahwa dukungan pada keduanya sangat seimbang pada survei pemilih krisis terakhir SMRC, yaitu 2-5 Mei 2023. Masih ada 15,9% yang belum tahu," kata Deni Irvani lewat keterangan tertulis yang diterima Alinea.id, Minggu (7/5). Diakui Deni Irvani, Ganjar yang saat ini menjadi Gubernur Jawa Tengah sempat tertinggal dibandingkan Prabowo pada survei periode Maret hingga April. Sur...

Astaga...4 Perusahaan yang Atasannya Tidur Bareng Karyawati Demi Perpanjang Kontrak Kerja

Kabar terkait  anggota Komisi VIII DPR RI Obon Tabroni mengaku telah mengantongi empat nama perusahaan yang oknum atasannya diduga melakukan pelecehan seksual terhadap seorang karyawati di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Dikabarkan bahwa Obon mengatakan, selain AD (24), ia telah berkomunikasi dengan sejumlah korban karyawati wajib ‘tidur bareng’ lainnya terkait tindakan pelecehan seksual yang berasal dari perusahaan berbeda. "Sejauh ini baru satu yang berani untuk membuat laporan kepolisian. Namun sejauh ini baru ada empat perusahaan yang mengisyaratkan staycation untuk perpanjang kontrak," ungkap Obon kepada wartawan di Mapolres Metro Bekasi, dikutip Ahad (7/5/23). Mencuatnya kasus ini, lanjut Obon, diharapkan mendapatkan atensi dari pemerintah pusat lantaran kesewenang-wenangan terhadap buruh atau pegawai perempuan acap kali terjadi. "Kasus ini seyogianya pemerintah juga merespon ya, salah satu paling gampangnya sosialisasi ke perusahaan perusahaan kemudian mem...

Terkait Penyelenggara KTT ASEAN di Labuan Bajo, Ini Jawaban Tegas Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, penyelenggaraan rangkaian pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (ASEAN) ke-42 di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) sudah siap sepenuhnya.  Rangkaian kegiatan KTT ASEAN ke-42 akan dilakukan dari mulai 9-11 Mei 2023. Pertemuan akan diawali oleh pertemuan tingkat menteri pada Selasa (9/5/2023), sisanya Rabu (10/5/2023) dan Kamis (11/5/2023) akan diselenggarakan pertemuan tingkat kepala negara ASEAN atau KTT ASEAN.  "Semua sudah siap, tinggal pelaksanaan," kata Presiden Jokowi ketika memberikan keterangan persnya pada Minggu (7/5/2023).  Presiden melanjutkan, berkaitan dengan akomodasi untuk delegasi maupun non delegasi yang hadir di Labuan Bajo sudah dipersiapkan oleh instansi pemerintah terkait. Sehingga, penyelenggaraan rangkaian kegiatan KTT dapat dilakukan secara optimal. "Sudah dipersiapkan dari mulai penginapan hingga akomodasi lainnya," kata Presiden.  Dalam penyelenggaraan KTT A...

Kritik Terhadap Jokowi Undang Ketum Parpol ke Istana, Ada Apa?

Kabar terkait sosok Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla mengritik Presiden Joko Widodo yang mengundang para ketua umum partai politik di Istana. Partai Demokrat setuju dengan pandangan JK tersebut. "Kami menghormati dan memiliki pandangan yang sama dengan Pak JK agar Pak Jokowi tidak cawe-cawe Pilpres 2024," kata Deputi Bappilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, kepada wartawan, Minggu (7/5/23). Kamhar juga mengkritik ucapan Jokowi yang tidak mengundang Partai NasDem karena memiliki koalisi yang berbeda. "Semakin menegaskan bahwa Pak Jokowi tidak netral dan berpihak. Malah berperan aktif atas terbentuknya koalisi tertentu serta mendukung calon tertentu," ujarnya. Menurutnya, menggunakan Istana sebagai tempat konsolidasi politik sangat tidak etis. "Pak Jokowi juga secara terang-terangan menjadikan Istana Negara sebagai tempat konsolidasi politik untuk kontestasi Pilpres 2024. Tidak etis dan mencederai demokrasi," kata Kamhar. (duniaoberita...

Ganjar Pranowo Paparkan Strategi Pemenangan Pilpres 2024

Kabar terkait sosok bakal calon presiden Ganjar Pranowo memaparkan strategi untuk pemenangan Pemilu Presiden 2024 di Kabupaten Jember, Jawa Timur, dengan membandingkan data perolehan suara capres-cawapres yang didukung PDI Perjuangan pada Pilpres 2014 dan 2019 di kota tembakau tersebut. Dikabarkan bahwa Ganjar menganalisis peta Pilpres 2014 dan 2019 di Kabupaten Jember dalam agenda konsolidasi dan sosialisasi pemenangan Pilpres 2024 di GOR PKPSO Jember, Minggu sore. "Khusus di Jember pada peta hasil Pilpres 2014 tercatat Jokowi-Jusuf Kalla unggul pada 28 kecamatan, sedangkan Pak Prabowo-Hatta Rajasa unggul pada tiga kecamatan saja. Itu karena hasil jerih payah panjenengan semua," katanya. Pada Pilpres 2014 di Jember, tercatat pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla memperoleh suara sebanyak 57,79 persen, sementara Prabowo-Hatta Rajasa mendapat 42,21 persen. Kemudian pada Pilpres 2019 ketika Jokowi berpasangan dengan Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto berpasangan dengan...