DUNIAOBERITA.COM

DUNIAOBERITA.COM - Masalah pakaian bekas impor kembali mengemuka dalam beberapa waktu terakhir. Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan mengecam belanja pakaian bekas impor atau yang sering disebut thrifting itu karena mengganggu industri tekstil dalam negeri. Presiden Jokowi pun memerintahkan jajarannya untuk segera mencari sebab dan solusi mengatasi permasalahan maraknya importasi pakaian bekas. Terkait hal ini tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai angkat bicara. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Bea Cukai) Nirwala Dwi Heryanto mengatakan bahwa pada dasarnya setiap barang yang diimpor ke Indonesia harus dalam keadaan baru, kecuali untuk barang tertentu yang ditetapkan lain dan dikecualikan oleh aturan. “Aturan mengenai larangan impor pakaian bekas illegal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 51 Tahun 2015 dan juga Permendag Nomor 18 tahun 2021 yang telah diubah menjadi Permendag Nomor 40 tahun 2022,” kata...

DUNIAOBERITA - Ketua RT di Bandar Lampung, Wawan Kurniawan, ditetapkan sebagai tersangka terkait aksi pembubaran jemaat Gereja Kristen Kemah Daud (GKKD). Dia membubarkan jemaat yang sedang beribadah beberapa waktu lalu. Sebagaimana dilansir detikSumut, Kamis (16/3/23), Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra Arsyad menyebut Wawan telah ditahan setelah menjadi tersangka.  Dia mengatakan Wawan ditahan di Polda Lampung.  “Iya benar, tadi malam yang bersangkutan (Wawan) telah ditetapkan menjadi tersangka. Saat ini telah ditahan di Polda Lampung,” katanya.  Pandra mengatakan ada 15 orang saksi yang diperiksa. Selain itu, polisi sudah meminta keterangan ahli untuk melengkapi berkas pemeriksaan. Polisi juga menyita barang bukti berupa rekaman CCTV, video, surat kesepakatan, surat izin, dan surat tanda lapor.  “Pemeriksaan Wawan Kurniawan sebagai tersangka dengan persangkaan dugaan perbuatan pidana Pasal 156a huruf a KUHP dan/atau 175 KUHP dan/atau 167 K...

DUNIAOBERITA.COM - Kabar terkait wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa meminta penyelenggara pemilu tidak terseret dalam arus ketidakpastian Pemilu 2024. Penyelenggara harus menjadi benteng utama memastikan pemilu berjalan sesuai rencana. “Di tengah situasi penuh ketidakpastian seperti ini, tentu yang menjadi benteng utamanya kan penyelenggara,” ujar Saan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR dengan KPU, Bawaslu, dan DKPP, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/3). Dikabarkan bahwa legislator NasDem itu mengatakan, Pemilu Serentak 2024 dibayang-bayangi banyak ketidakpastian. Belum selesai masalah sistem proporsional terbuka atau tertutup di Mahkamah Konstitusi, kini muncul kembali masalah penundaan pemilu. “Proporsional terbuka proporsional tertutup belum selesai di MK, ada lagi bayang-bayang ketidakpastian soal penundaan,” imbuhnya. Baca juga: Saan Minta Tahapan Pemilu dan Proses Banding Berjalan Paralel Di tengah bayang-bayang ketidakpastian tersebut, Saan meminta...

(Rektor Universitas Udayana Bali I Nyoman Gde Antara/CNN/Tangkapan Layar) Kabar mengejutkan terkait penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Bali mengungkap kasus korupsi dana sumbangan mahasiswa baru yang melibatkan Rektor Universitas Udayana (Unud), Bali I Nyoman Gde Antara. Kasus ini sudah muncul ke publik sejak 24 Oktober 2022 lalu. I Nyoman Gde Antara menjadi tersangka korupsi dugaan dana Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) mahasiswa baru Universitas Udayana Jalur Mandiri pada 2018/2019 sampai 2022/2023. Ia menjadi tersangka bersama tiga orang lainnya yakni IKB, IMY, dan NPS sejak 12 Februari 2023. “Berdasarkan alat bukti yang ada, penyidik menemukan keterlibatan tersangka baru sehingga pada 8 Maret 2023 penyidik pada Kejaksaan Tinggi Bali menetapkan kembali satu orang tersangka, yaitu Prof. Dr. INGA,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Bali Agus Eka Sabana Putra di Denpasar, Bali, Senin, 13 Maret 2023. Sementara itu, berdasarkan data Laporan Harta Keka...

Kabar terkait MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas menerbitkan surat edaran baru terkait pengadaan ASN 2023. SE bernomor B/521/M.SM.01.00/2023 tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun 2023 itu terbit pada 14 Maret 2023. Dikabarkan bahwa  SE ini ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah. BERIKUT ISI LENGKAPNYA: Dalam rangka pemenuhan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Instansi Pemerintah tahun anggaran 2023 maka setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN yang mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah dengan penetapan Menteri PANRB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor II Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Selanjutnya, usulan kebutuhan ASN tahun anggaran 2023 harus me...

DUNIAOBERITA.COM - Kabar terkait wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno angkat bicara soal kegiatan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo panen padi bersama Presiden Joko Widodo.  Dikabarkan bahwa Sandiaga menyampaikan komentarnya setelah membahas Pilpres 2024 dengan Jokowi di Istana Presiden, Jakarta, Rabu (15/3). Sejumlah isu berkembang usai Jokowi mengajak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo panen padi di Desa Lenjer, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pada Kamis (9/3). Menurut Sandiaga, potret kebersamaan antara Ganjar dengan Prabowo menjadi kabar baik. Dia menilai kebersamaan antara para kontestan itu membuat suhu politik tetap sejuk. "Itu mungkin lebih tepat Pak Prabowo dan Pak Ganjar yang menyampaikan," kata Sandiaga. "Tapi kalau kontestan-kontestan itu akur kan rakyat seneng. Dan itulah demokrasi Pancasila, di mana Pak Prabowo dan Pak Jokowi dulu rival, saya juga ikut Pak Prabowo. Tapi setelah seles...

(Sumber Foto: CNN Indonesia) Kabar mengejutkan terkait kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB) menolak rencana safari politik dan kunjungan Eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Jawa Timur. Dikabarkan bahwa Ketum PNIB Waluyo Wasis Nugroho alias Gus Wal mengaku tak ingin praktik politik identitas terjadi kembali. Ia menganggap Anies sebagai tokoh yang memenangkan Pilkada DKI 2017 dengan cara tersebut. "Karena kami tidak ingin apa yang dilakukan Anies dulu di Pilkada DKI 2017 lalu, diduplikasi ke seluruh negeri Kami nggak mau politik identitas menyebar luas ke seluruh antero negeri," ucap Gus Wal dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Rabu (15/3). Gus Wal mengatakan politik identitas yang terjadi saat Pilkada 2017 memecah belah bangsa. Karena praktik tersebut dianggap menghalalkan segala cara demi ambisi politik semata. "Politik identitas itu menggunakan ayat, untuk pembenaran, untuk syahwat politik. Kami ingin menyadar...

Kabar terkait  Puspomal AL menangkap seorang pria bernama Qomarudin karena menjadi prajurit gadungan. Dikabarkan bahwa proses penangkapan dilakukan di rumah Qomarudin, Desa Sukamanah, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Banten. Kapolsek Rajeg, AKP Nurjaman membenarkan adanya warga Rajeg yang berpura-pura menjadi anggota TNI. “Betul mas ada penangkapan pria yang mengaku sebagai anggota TNI AL. Lokasi penangkapan di wilayah hukum Rajeg,” paparnya, Senin (13/3/23). Ia menjelaskan, petugas kepolisian hanya melakukan pendampingan kepada Puspomal AL dalam proses penangkapan pelaku. “Dari pihak kepolisian melakukan pendampingan pada proses penangkapan tersebut,” imbuhnya. Diketahui, Qomarudin merupakan warga asli Cilincing, Jakarta Utara berumur 42 tahun. Ia telah bertahun-tahun menipu istrinya dengan berpura-pura menjadi anggota TNI AL berpangkat berpangkat Letkol. Qomarudin juga telah enam bulan menjadi buronan dan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO). AKP Nurjaman mengataka...

Kabar terkait Korlantas Polri mengusulkan agar pemerintah daerah menghapus bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) II. Dikabarkan bahwa selain itu, pajak progresif juga diusulkan untuk dihapus. Kepala Korlantas Polri Irjen Pol Firman Santyabudi mengatakan hal tersebut akan membuat masyarakat taat membayar pajak. “Pengurangan beban dari BBN II bahkan penghapusan pajak progresif ini akan memudahkan masyarakat. Jadi masyarakat tidak perlu ragu-ragu, setiap pindah, balik nama lapor, toh nol biayanya,” ujarnya, Selasa (14/3/23), seperti dikutip dari YouTube NTMC Polri. Firman mengatakan dengan penghapusan tersebut, masyarakat akan langsung melakukan balik nama usai membeli kendaraan bekas. Dengan demikian maka data yang ada akan menjadi lebih valid. Firman menjelaskan bahwa di satu sisi negara berkepentingan terhadap data kendaraan bermotor. Menurutnya, dengan adanya tertib data menggunakan nama sendiri maka bisa digunakan untuk berbagai hal. Salah satunya, jika pengendara mengalami kece...