Kabar terbaru terkait Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2015 Abraham Samad angkat bicara terkait pegawai Ditjen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo.
"Saya sendiri baru dengar ini. Sepengetahuan saya, tidak pernah ada yang menyampaikan ini. Akan tetapi, seharusnya memang PPATK memperlihatkan bukti resmi laporannya ke KPK," ujar Abraham Samad dilansir dari CNN, Selasa (28/2/23).
Ia menegaskan bahwa yang penting dilakukan saat ini adalah tindak lanjut dari KPK mengenai harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo.
Abraham Samad juga mengatakan kasus tersebut jadi pintu masuk untuk menelusuri harta kekayaan pegawai negeri.
"Kalau lembaga antirasuah membiarkan itu, berarti ada masalah di KPK-nya. Fenomena ini jangan berhenti di Rafael saja. Saya khawatir pegawai atau pejabat pajak keuangan jangan-jangan seperti itu semua," kata dia.
Eks Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto juga mengaku tak mengetahui soal kejanggalan harta Rafael Alun Trisambodo.
"Bisa dikonfirmasi kepada Abraham Samad sebagai Ketua KPK karena ada pembidangan kerja diantara Wakil Ketua dan tidak semua KPK tahu seluruh bidang kerja," ucapnya.
Dia mengaku berkonsentrasi pada bidang penindakan saat masih menjadi pimpinan KPK.
Menurutnya, penindakan soal harta kekayaan baru bisa menjadi wewenang bidang penindakan setelah ada analisis dari direktorat laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
Dia mengaku sejak dulu sudah ada diskusi yang diinisiasi untuk meningkatkan peta LHKPN agar tidak hanya bersifat administratif.
"Akan tetapi informasi yang terintegrasi dengan single identity number, pajak, dan aset. Jika ini bisa dilakukan, maka akan sangat bermanfaat bagi pencegahan korupsi," ucapnya.
Eks Pimpinan KPK Saut Situmorang juga angkat suara. Dia mengaku sebal dengan LHKPN lantaran hanya menjadi wadah laporan saja tanpa ada pejabat yang memberi klarifikasi.
"Terkait LHKPN itu, saya orang paling sebel itu dengan hal tersebut. Karena dilaporkan saja (harta kekayaannya) tapi enggak pernah diklarifikasi," tuturnya.
Saut mengklaim pernah melakukan disposisi atau meminta bawahan memanggil seseorang pejabat untuk menjelaskan dari mana barang atau harta yang dimiliki.
"Saya beberapa kali justru bikin disposisi. Saya minta cari barang yang dimiliki pejabat ini dari mana dia dapat. Karena kalau dia tidak bisa menjelaskan, seharusnya kita kan paham ada tindak pidana pencucian uang (TPPU)," kata dia.
