DUNIAOBERITA.COM

Kabar mengejutkan datang dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menegur keras keputusan DPR RI yang mengesahkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi KUHP. Badan multilateral itu merasa ada beberapa hal dalam aturan baru itu yang tak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dikabarkan bahwa PBB menyatakan bahwa pihaknya menemukan KUHP yang direvisi tampaknya tidak sesuai dengan kebebasan dasar dan hak asasi manusia (HAM). KUHP juga dirasa diskriminatif "KUHP yang direvisi yang tampaknya tidak sesuai dengan kebebasan dasar dan HAM. Termasuk hak atas kesetaraan dihadapan hukum dan perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi, hak atas privasi serta hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan dan kebebasan berpendapat dan berekspresi," tulis lembaga internasional itu dikutip dari situs resminya, Jumat (9/12/2022). PBB khawatir beberapa pasal dalam KUHP yang direvisi bertentangan dengan kewajiban hukum internasional Indonesia sehubungan dengan H...

Kabar terbaru datang dari kepolisian yang resmi menghentikan penyelidikan kematian satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat, pada Jumat (9/12) hari ini. Dikabarkan  bahwa Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan hal itu dilakukan pihaknya usai unsur pidana dalam kasus tersebut tidak ditemukan. Hengki memastikan kematian empat orang sekeluarga tersebut dalam kondisi wajar. Hanya saja, kata dia, rangkaian atau prosesi kematian para anggota keluarga tersebut memang di luar kewajaran. "Tidak ditemukan ada peristiwa pidana. Tidak ditemukan motif apakah karena bunuh diri, homicide, pencurian dengan kekerasan tidak ditemukan. Oleh karenanya hasil penyelidikan kami, maka kasus ini ke depan akan kami hentikan penyelidikannya," ujarnya dalam konferensi pers.

Kabar terbaru datang dari Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet menganggap penyenggaraan Pemilu 2024 sebaiknya dipikirkan ulang. Dikabarkan bahwa adapun pertimbangannya adalah  sejumlah potensi perlu diwaspadai. Salah satunya pemilu 2024 disebut berpotensi memanaskan suhu politik nasional. "Tentu kita juga mesti menghitung kembali, karena kita tahu bahwa penyelenggaraan pemilu selalu berpotensi memanaskan suhu politik nasional, baik menjelang, selama, hingga pasca penyelenggaraan pemilu," kata Bambang dalam tayangan Youtube Poltracking Indonesia, Kamis (8/12/2022. Pertimbangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024 menurutnya juga perlu dilihat dari kondisi Indonesia saat ini. "Ini (Pemilu 2024) juga harus dihitung betul. Apakah momentumnya tepat dalam era kita tengah berupaya melakukan recovery bersama terhadap situasi ini dan antisipasi serta adaptasi terhadap ancaman global seperti ekonomi, bencana alam, dan seterusnya," ucapnya.

Kabar terbaru terkait Kitab KUHP yang baru disahkan saat ini tengah menjadi polemik.  Dikabarkan bahwa sejumlah elemen masyarakat mulai berdemo karena tak setuju dengan KUHP yang baru tersebut. Namun, masyarakat diimbau tidak perlu ada amarah dan kebencian Hal itu diungkapkan Wakil Presiden RI Maruf Amin usai menghadiri pembukaan Mukernas II Majelis Ulama Indonesia di Jakarta, Kamis (8/12/2022).  "Tidak perlu ada semacam marah-marah dan kebencian," tegas Wapres Maruf Amin. Kendati begitu, pihak yang belum setuju dengan sejumlah pasal dalam KUHP bisa melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan pasal-pasal yang dipersoalkan. "Memang tidak mudah sepakat semua dalam satu hal. Yang belum sepakat bisa judicial review. Saya kira wajar saja kalau ada yang belum sepakat," jelasnya. (duniaoberita/genpi.)

Kabar terbaru terkait terjadinya aksi bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar Bandung, Jawa Barat (7/12/2022) pagi, diketahui dilakukan oleh seorang mantan narapidana terorisme (napiter) beridentitas Agus Sujatno alias Abu Muslim. Informasi yang dihimpun, pelaku merupakan seorang mantan napiter yang baru bebas dari penjara pada 14 Maret 2021. Sebelumnya ia divonis pidana empat tahun karena terlibat kasus Bom Panci Bandung sebagai perakit bom pada Maret 2017. Setelah ditangkap dan diadili, dia menghuni Lapas Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan, Kabaputen Cilacap, Jawa Tengah. Beberapa waktu terakhir, Abu Muslim diketahui tinggal di sebuah rumah kos di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Dia bekerja sebagai tukang parkir di kedai mi ternama di Manahan Solo. Sementara dilansir dari Tribunnews,  pekerjaan pelaku adalah menjadi juru parkir di sebuah restoran di belakang Stadion Manahan, Solo. Juru parkir di tempat tersebut berinisial ER mengatakan pelaku sudah sejak tahun 2019 b...

Kabar terbaru terkait Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang menyebut dugaan kasus asusila yang melibatkan Paspampres dan prajurit wanita Kostrad bukan pemerkosaan. (Foto : Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa/Capture) Menurutnya, dua prajurit itu suka sama suka. Dia mengatakan pemeriksaan sudah dilakukan untuk mengetahui peristiwa yang sebenarnya. "Dari pemeriksaan ternyata tidak seperti laporan awal, laporan awal kan dugaan pemerkosaan. Tapi ternyata dalam berjalan pemeriksaan ada perkembangan baru yang menyatakan atau mengindikasikan ini tidak dilakukan dengan paksaan," kata Andika di Solo, Kamis (8/12). "Berarti suka sama suka, dan beberapa kali, beberapa kali kan bukan pemerkosaan, sehingga arahnya adalah keduanya menjadi tersangka," imbuh dia. Ia mengatakan keduanya dijerat dengan pasal 281 soal kesusilaan. Andika menyebut keduanya tidak hanya terancam hukuman pidana, tetapi juga bisa dipecat dari TNI. "Konsekuensinya adalah hukuman tambaha...

Kabar mengejutkan datang dari Direktur Eksekutif Indo Barometer, M. Qodari, membandingkan keputusan Surya Paloh tersebut dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Menurutnya, alasan berobat yang digunakan Surya Paloh mengesankan dia berusaha menghindar.  Ia menjelaskan bahwa penghindaran ini juga menunjukkan benih-benih pertukaran posisi di pemerintahan antara Partai Nasdem dan Demokrat. “Kira-kira ini indikasi bisa terjadi pertukaran tempat di pemerintahan antara Nasdem dengan Demokrat. Jadi, gesturnya SBY datang itu merapat ke pemerintahan Jokowi, minimal membuka komunikasi,” ujar M. Qodari, Kamis (8/12), seperti dilansir dari Warta Ekonomi. Menurut pengamat politik itu, sejak Nasdem mengumumkan akan mengusung Anies Baswedan sebagai kandidat calon presiden, hubungan koalisi pemerintahan mengalami sedikit kerenggangan. “Sementara, Surya Paloh berobat itu gestur atau alasan klasik politisi untuk menghindari pertemuan-pertemuan yang mereka tidak kehendaki,” jelasnya. M. Qodari me...