DUNIAOBERITA.COM Skip to main content

Posts

Showing posts from November 5, 2022

Terungkap Pesan Anies Baswedan ke Relawan di Medan

Calon Presiden Republik Indonesia Anies Baswedan mengunjungi relawannya di Medan, Sumatera Utara. Dalam kesempatan itu, Anies berpesan agar mereka tidak menyebar hoaks. "Saya mengharap pada semuanya, satu tadi, untuk bersatu bekerjasama, dua ajak semua, jangan pernah mengirimkan hoaks, jangan pernah mengirimkan berita bohong, kekuatan kita pada kebenaran, kekuatan kita pada objektivitas," tegas Anies.  Ia juga menyampaikan bahwa objektivitas akan memberikan hasil yang nyata. Dia menyebut permasalahan yang sering dihadapi adalah terjebak dalam hoaks. "Kita kalau diberikan objektivitas, insyaAllah kita berhasil. Justru selama ini yang kita sering hadapi adalah hoaks, betul tidak? Fakta diputarbalikkan. Jangan khawatir, bagi kita, fakta yang lurus itulah yang memenangkan, bukan yang diputarbalikkan," tegasnya. 

Buruan Daftar! BRI Buka Lowongan Kerja Lulusan S1-S2 Banyak Jurusan

Melansir laman BRI pada Sabtu (5/11/2022) memberitahukan ada lowongan kerja yang dibuka BRI bagi lulusan S1 hingga S2.  Dikabarkan bahwa adapun lowongan kerja yang dibuka merupakan program Rekrutmen BRILiaN Future Leader Program (BFLP) BRI Group Batch 7 General Staff & IT Staff. Jika berminat, mari simak kualifikasi umum maupun khusus yang diinginkan BRI. BRI Group membuka kesempatan untuk berkarier di: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - BFLP General dan BFLP IT PT Bank Raya Indonesia Tbk - BFLP General dan BFLP IT PT BRI Life - BFLP General. Kualifikasi umum: 1. Lulusan S1 atau S2 dari universitas terkemuka dengan akreditasi A. 2. IPK minimal 3,00 (untuk lulusan S1) dan IPK minimal 3,25 (untuk lulusan S2). 3. Berusia maksimal 25 tahun untuk lulusan S1 (belum berulang tahun yang ke-26 pada tanggal 20 November 2022), dan maksimal 27 tahun untuk lulusan S2 (belum berulang tahun yang ke-28 pada tanggal 20 November 2022). 4. Bersedia mengikuti seluruh tahapan seleksi. 5. Belu...

Terbongkar Pengakuan Perawat yang Live di TikTok Saat Operasi Caesar

Kabar mengejutkan terkait seorang perawat berinisial SA melakukan " Live " di akun TikTok miliknya saat sedang bekerja membantu operasi caesar pasien. Kejadian ini dilakukan oknum perawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan. Dikabarkan bahwa pelaksana Harian (Plh) Direktur RSUD Martapura Mely Alinda membenarkan bahwa SA merupakan tenaga kesehatan yang bekerja di RSUD Martapura. SA mengaku tidak sadar telah mengaktifkan  Live  di akun TikTok-nya. Namun perlakuan SA itu dianggap salah karena sudah membawa handphone di ruang operasi. “Membawa HP di ruang operasi tidak sesuai SOP, itu sudah salah. Tapi pengakuan SA ia tidak sadar melakukan  Live  TikTok,” ujarnya. Aksi SA ini menuai cibiran warganet usai video itu diunggah oleh akun Instagram @martapurainformasi. Dalam tangkapan layar video itu, terlihat petugas sedang sibuk melakukan pertolongan persalinan untuk operasi seorang perempuan. Setelah viral, ...

Bagi Pecinta Bola Nih! Berikut Klub Yang lolos 16 besar Liga Champions 2022

Berikut daftar klub yang melaju ke fase knock-out babak 16 besar Liga Champions musim ini. Sumber foto : Antara 

PSSI Terancam Dibekukan, Terungkap Penyebabnya

Kabar terbaru terkait Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merekomendasikan agar Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dibekukan. Dikabarkan bahwa  sudah lebih dari sebulan tragedi Kanjuruhan belum juga selesai ditangani. Tercatat jumlah korban meninggal saat ini berjumlah 135 orang. Selain itu polisi telah menetapkan 6 orang jadi tersangka. Termasuk pimpinan penyelenggara Liga Indonesia Baru (LIB). Meski demikian, menurut pendalaman Komnas HAM, jumlah tersangka seharusnya lebih dari 6 orang. Menurut Komnas HAM, PSSI justru menjadi pihak yang harus bertanggung jawab secara menyeluruh. Untuk itu, Komnas HAM merekomendasikan agar PSSI dibekukan. Pembekuan ini dilakukan apabila PSSI tak bisa memperbaiki diri dalam waktu kurun waktu 3 bulan. "Kami bilang, kami merekomendasikan untuk PSSI dibekukan seluruh permainannya," tegas Komisioner Komnas HAM Muhammad Choirul Anam dikutip dari tayangan Kompas Tv, Jumat (4/11/2022). Hal ini dilakukan agar PSSI bi...

Ganjar dan Anies Diusulkan Presiden 2024

Kabar mengejutkan datang dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Maluku mengusulkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan sebagai Capres 2024. “Ini suara arus bawah yang disampaikan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP), tapi pada akhirnya semua harus taat asas. Apa yang sudah menjadi mekanisme pusat harus dijalankan. Apalagi kita ada keterikatan bersama Koalisi Indonesia Bersatu (KIB),” kata Pelaksana Tugas Ketua Umun PPP Muhamad Mardiono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat. Dikabarkan bahwa usulan itu disampaikan usai menggelar Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) II yang dilaksanakan di Kota Ambon, Maluku, Kamis (03/11) malam. Hasil Rapimwil mengusulkan dua nama calon presiden (capres), yaitu Ganjar Pranowo dan Anies Rasyid Baswedan. Sedangkan untuk calon wakil presiden (cawapres) mengusulkan Muhamad Mardiono dan Erick Thohir. Mardiono menjelaskan usulan dari berbagai daerah terkait nama capres dan cawapres belum dijadikan keputusan DPP. Bahkan, pu...

Bakal Akan Dituntut MNC Group soal Analog Switch Off, Terungkap Jawaban Tegas Mahfud MD

Kabar terbaru terkait Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan respons soal adanya ancaman tuntutan dari grup media milik Hary Tanoesoedibjo, MNC perihal kebijakan peralihan televisi analog ke digital. Dikabarkan bahwa Mahfud menyatakan siap untuk siapapun yang ingin melayangkan pelaporan atau tuntutan, sebab hal tersebut merupakan hak setiap warga negara. "Ya silakan aja. Itu biasa di koran tiap hari orang nuntut orang. Kita juga bisa cuma bilang tuntutan. Kan gampang. Ya kita siap lah," kata Mahfud saat ditemui awak media di Hotel Borobudur Jakarta, Jumat (4/11/2022). Mahfud menyebut, perihal peralihan TV analog ke digital atau analog switch off (ASO) itu sejatinya sudah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Oleh karenanya, peralihan tersebut sejatinya sudah jadi kebijakan yang harus ditaati oleh pemerintah dan swasta dalam hal ini penyelenggara siaran televisi. ...