DUNIAOBERITA.COM

Kabar terbaru terkait sosom aksi hacker Bjorka 'mengganggu' keamanan siber Indonesia tampaknya makin meresahkan. Dikabarkan mundur  di tengah serangan cyber oleh hacker Bjorka, Presiden Joko Widodo diketahui memanggil sejumlah pihak terkait, termasuk Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) ke istana, Senin (12/9) hari ini. Terbaru, Presiden Jokowi dilaporkan telah memberi instruksi pada Kominfo, BSSN, BIN hingga Polri untuk mengatasi masalah kebocoran data siber. Menkominfo, Johnny Gerard Plate menyebut telah diperintahkan Jokowi untuk membentuk tim khusus guna menangani kebocoran data pribadi dan institusi pemerintah oleh hacker Bjorka. Menurut Johnny G Plate, tim khusus yang terdiri dari empat lembaga itu sebagai bentuk emergency response pemerintah terhadap kasus ini, sehingga kepercayaan masyarakat dapat terjaga. "Jadi akan ada emergency response team dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN utk melakukan assessment-as...

Kabar terbaru terkait Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sepakat menghapus daya listrik 450 volt ampere (VA) untuk rumah tangga dan menaikkan daya untuk pelanggan listrik yang mendapatkan subsidi. Dikabarkan bahwa daya listrik masyarakat miskin yang tadinya 450 volt ampere (VA) akan dinaikkan menjadi 900 VA dan 900 VA menjadi 1.200 VA. "Kita sepakat dengan pemerintah untuk 450 VA menjadi 900 VA, dan 900 VA jadi 1.200 VA," kata Ketua Banggar Said Abdullah saat rapat Panja dengan Kementerian Keuangan tentang RUU APBN 2023, Senin (12/9/2022). Aturan mengenai kelompok yang berhak mendapat subsidi tarif listrik sendiri tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik untuk Rumah Tangga. Pada Pasal 2 ayat (1) beleid itu, diterangkan bahwa subsidi tarif listrik untuk rumah tangga dilaksanakan melalui PLN dan diberikan kepada pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA dan 900 VA masyarakat prasejahtera yang ...

Kabar terbaru terkait Gubernur Papua Lukas Enembe dijadikan tersangka kasus gratifikasi senilai Rp 1 miliar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dikabarkan bahwa penetapan tersangka itu berdasarkan surat KPK RI Nomor: B/536/dik.00/23/09/2022 tanggal 5 September 2022. Juru bicara KPK Ali Fikri belum bisa dikonfirmasi perihal kasus tersebut. Sementara itu, Kuasa Hukum Gubernur Papua Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening menyampaikan cukup terkejut terkait penetapan tersangka kliennya oleh KPK RI. "Ini cukup aneh. Belum ada proses pemeriksaan, tetapi langsung dijadikan tersangka. Seharusnya proses penyilidikan tetapi ini langsung penyidikan dan penetapan tersangka," ucap Roy Rening, Senin (12/9) siang. Menurut Roy, uang Rp 1 miliar yang ditransfer merupakan uang pribadi milik Gubernur Lukas Enembe. "Lucu, masa gratifikasi kelas gubernur hanya Rp 1 miliar, tidak masuk di akal. Itu uang Pak Gubernur yang ditransfer untuk berobat pada tahun 2020 lalu," ujarnya. Kuasa huku...

Kabar terbaru terkait Edy Mulyadi terdakwa kasus Tempat Jin Buang Anak yang  divonis yang sudah diberikan oleh pengadilan, Edy Mulyadi hanya dikurung 7 bulan 15 hari penjara. Dikabarkan bahwa berdasarkan putusan itu, massa dari Masyarakat Adat Dayak Nasional (MADN) tidak terima dengan putusan hakim terhadap terdakwa Edy Mulyadi. Edy Mulyadi divonis 7 bulan 15 hari penjara terkait kasus 'tempat jin buang anak' karena menyiarkan kabar yang tidak pasti. Berdasarkan pantauan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (12/9/2022), kericuhan terjadi usai hakim ketua Adeng AK menyampaikan amar putusan terhadap Edy Mulyadi. Hakim menyatakan Edy bersalah menyiarkan kabar yang tidak pasti. "Mengadili, menyatakan, terdakwa Edy Mulyadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan menyiarkan kabar yang tidak pasti atau tidak lengkap sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut menduga kabar demikian dapat menimbulkan keonaran di masyarakat," kata ha...

Kabar terbaru terkait anggota Polri yang dilaporkan melakukan suatu pelanggaran tak akan lagi menerima teguran dari Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, tetapi langsung dicopot olehnya. Dikabarkan bahwa Ia sendiri yang menegaskan kepada jajarannya, tidak bakal menegur lagi bila menerima laporan pelanggaran anggota yang mencederai rasa keadilan masyarakat, tetapi langsung diproses dan ditindak tegas dengan pemecatan. "Kalau ada laporan saya tidak perlu tegur lagi, langsung saya proses, saya langsung copot. Ini berlaku untuk semuanya, apakah itu polki apakah itu polwan," kata Sigit dalam video yang dibagikannya di Instagram resminya @listyosigitprabowo dilihat di Jakarta, Senin. Jenderal bintang empat itu menyampaikan, tindakan tegas itu ia lakukan demi melindungi 430 ribu anggota Polri dan 30 ribu PNS yang telah bekerja dengan baik membangun Korps Bhayangkara semakin dipercaya oleh masyarakat. "Saya harus mencopot, saya harus menindak, terhadap rekan-rekan yang mela...

Kabar mengejutkan terkait seorang Guru SD berinisial E di Kampung Pasir Limus, Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terpaksa masuk rumah sakit akibat 'burung' atau alat vitalnya dipotong oleh sang istri. Dikabarkan bahwa Lelaki berusia 46 tahun itu kehilangan kemaluannya hari Sabtu (10/9/2022) akhir pekan lalu. Pelaku adalah YN. Perempuan berumur 42 tahun itu berstatus istri siri E. Setelah ditangkap, YN mengakui kepada polisi dirinya memotong kemaluan suaminya karena curiga E hendak menikah lagi dengan perempuan lain. "Keduanya sudah hidup sebagai suami istri melalui pernikahan siri selama 7 tahun terakhir. Pelaku mengatakan cemburu, sebab suaminya berselingkuh dan diduga ingin menikah lagi," kata Kapolsek Cikarang Kompol Mustakim. Peristiwa itu bermula ketika E tengah asyik tertidur di dalam kontrakan. Mendadak, E merasakan ada yang menarik celana pendeknya. Sekejap ia sempat melihat istrinya berada di samping kiri ranjang membaw...

Kabar terbaru terkait Kepala Sekretariat Kepresidenan, Heru Budi Hartono, menyebutkan pihaknya sudah mengetahui rencana demonstrasi massa dari berbagai elemen Islam terkait kenaikan harga BBM pada Senin (12/9/2022) besok. Dikabarkan bahwa Heru menjelaskan pihaknya telah melakukan persiapan dan antisipasi terkait aksi massa tersebut.  "Ya nanti kami koordinasikan," ujar Heru Budi Hartono, Minggu (11/9/2022) siang ketika dikonfirmasi  MNC Portal Indonesia . Ia berharap agar massa aksi dari berbagai elemen tersebut tetap menyampaikan aspirasinya dengan baik, kondusif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Semoga berjalan dengan baik dan kondusif untuk menyampaikan aspirasinya," tambah Heru Budi Hartono. Sebagaimana diketahui sebelumnya, gelombang protes atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) juga ditanggapi oleh massa eks 212 dan sejumlah elemen Islam dengan sebuah aksi besar-besaran. Gerakan unjuk rasa yang mengatasnamakan Gerakan Nasional Pembela Ra...

Kabar terbaru terkait sosok Bjorka melakukan aksi peretasan dan pembocoran data pemerintah Indonesia, serta membagikannya secara gratis di forum online Breached Forums. Dikabarkan bahwa sadar menjadi sorotan netizen Indonesia, Bjorka baru-baru ini sedikit mengungkap identitasnya dan alasannya membocorkan data rahasia lembaga pemerintahan. Melalui akun Twitter @bjorkanism, Bjorka membocorkan identitasnya. Di halaman profil akun Twitternya, Bjorka menyematkan lokasi Warsawa, Polandia. (Foto : Capture/Nextren) Hal ini mengindikasikan bahwa Bjorka tinggal di Warsawa, Polandia. Meski bagitu, ia tidak secara gamblang mengungkap hal tersebut. Selanjutnya terkait  alasan tersendiri yang melatarbelakangi aksinya membocorkan data lembaga pemerintah. Ia menjelaskan dalam sebuah thread di akun Twitternya bahwa ia melakukan pembocoran data pemerintah karena teman Indonesia-nya di Warsawa. "Saya hanya ingin menunjukan betapa mudahnya bagi saya untuk masuk ke berbagai pintu karen...

Kabar terkait Presiden Jokowi yang  mendadak tegas saat memimpin rapat khusus membahas mengenai visa on arrival (VoA) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas). Dikabarkan bahwa dalam rapat yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (9/9/2022). Presiden Jokowi tegas meminta Imigrasi berubah total atau semua pejabatnya diganti. Hal tersebut diungkapkan Presiden Jokowi dalam pidatonya yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (10/9/2022). Presiden Jokowi membeberkan banyak menerima keluhan mengenai urusan Imigrasi. "Jadi yang kita lihat dan disampaikan ke saya, banyak, baik dari investor, baik mengenai turis, baik mengenai orang yang ingin dapat Kitas izin tinggal, auranya yang saya rasakan itu, Imigrasi ini masih mengatur dan mengontrol. Sehingga apa? Akhirnya apa? Menyulitkan," kata Jokowi. "Ini yang diubah total, harus. Yang seharusnya auranya adalah memudahkan dan melayani. Harus berubah total. Kalau perlu, dirjennya ganti, bawahnya ganti semua,...