DUNIAOBERITA.COM

Kabar terbaru terkait video Wali Kota Cilegon Helldy Agustian dan Wakil Wali Kota Cilegon Sanuji Pentamarta menandatangani penolakan pendirian gereja yang dituliskan di sebuah kain putih. Video itu diambil di kantor wali kota Cilegon, pada Rabu, 07 September 2022 kemarin. Dikabarkan bahwa kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Komite Penyelamat Kearifan Lokal Kota Cilegon sebelumnya mendatangi gedung DPRD dan menemui pimpinan lembaga legislatif tersebut. Selanjutnya mereka mendatangi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon. Terkait viralnya video kepala daerah yang turut serta menolak pendidikan gereja, Helldy Agustian pun angkat bicara. Dia berdalih untuk memenuhi keinginan masyarakat Kota Cilegon yang datang ke kantornya. "Hal tersebut adalah memenuhi keinginan masyarakat Kota Cilegon yang terdiri dari para ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan organisasi masyarakat," kata Wali Kota Cilegon, Helldy Agustian di Cilegon, Banten pada Kamis, 8 September 2022. Terkait renca...

Kabar terbaru terkait Sandiaga Salahuddin Uno menjadi sorotan Partai Gerindra usai menyatakan siap menjadi calon presiden (capres) 2024.  Dikabarkan bahwa sejumlah pentolan partai besutan Prabowo Subianto itu menyatakan langkah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) itu sebagai pengkhianatan dan tidak beretika. Pernyataan itu direspons Sandiaga. Menurut mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu, siapa pun berhak menyampaikan pendapat di era demokrasi. Meski demikian, ia meyakini politik Indonesia harus mempersatukan. "Tentunya siapa yang memberikan pernyataan dalam era demokrasi ini memiliki hak. Saya meyakini demi persatuan kita ke depan politik kita justru harus mempersatukan. Justru politik yang sejuk, damai, dan bukan saling menjatuhkan, pecah belah, tapi saling merangkul untuk gotong-royong melewati situasi pandemi dan ekonomi berat ini," ujarnya seusai menghadiri Makassar International Eight Festival and Forum di Pantai Losari Makassar, Rabu malam (7/9). Sandi...

Kabar terbaru terkait  sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) terhadap Kombes Pol. Agus Nur Patria sebagai anggota Polri atas keterlibatannya dalam menghalangi penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. "Kemudian pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH dari anggota kepolisian," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (7/9). Dikabarkan bahwa selain PTDH, hakim kode etik menjatuhkan sanksi etika berupa perilaku pelanggaran sebagai perbuatan tercela, dan sanksi penempatan khusus selama 28 hari dari tanggal 9 Agustus sampai dengan 6 September, sanksi ini telah dijalani oleh terduga pelanggar. (duniaoberita/Koranjakarta)

Kabar terbaru terkait Komisi Pemberantasan Korupsi  memanggil 18 saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait pemeriksaan laporan keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020. "Hari ini, pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi terkait dengan pemeriksaan laporan keuangan pada Dinas PUTR Pemerintah Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2020, untuk tersangka mantan Sekretaris Dinas PUTR Provinsi Sulsel Edy Rahmat (ER) dan kawan-kawan," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis.  Pemeriksaan dilakukan di Kantor Satuan Brimob Polda Sulsel, Sulawesi Selatan. Delapan belas tersangka tersebut adalah pegawai negeri sipil (PNS) Dinas PUTR Pemprov Sulsel Julita Rendi, pegawai harian lepas pada Dinas PUTR Pemprov Sulsel Fariz Akbar, konsultan pengawas proyek program hibah jalan daerah (PHJD) Muhamad Taufik, dan Chang Chiung Yao selaku pihak swasta. Berikutnya ialah pemilik PT Mitra Bahagia Utama Hari S...

Kabar terkait Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan keberagaman menjadi modal dan kekuatan bangsa Indonesia. "Kalau keberagaman ini kembali pecah, kita mudah disusupi. Kita harus ingat, terpecah itu membuat kita menjadi lemah dan kemudian kita bisa disusupi," katanya di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Rabu (7/9/2022). Dikabarkan bahwa untuk menyatukan keberagaman tersebut, Indonesia memiliki Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara RI 1945. Dia berharap generasi muda Indonesia mampu menjadikan Pancasila dan UUD 45 sebagai bagian penting dalam kehidupan bernegara. Menurut Sigit, memang ada sejumlah upaya oleh pihak-pihak tertentu untuk mengubah Pancasila, baik dalam bentuk pemberontakan yang dilakukan untuk mengubah dasar negara Indonesia. "Dari semua perjalanan yang ada, upaya (mengganti dasar negara) itu ternyata tidak berhasil. Rakyat memilih untuk kembali bersatu dan mempertahankan NKRI. Ini harus kita ingat," ujarnya. Sigit menyebut tantangan...

Kabar terkini terkait video yang memperlihatkan sebuah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terbakar, dibagikan melalui WhatsApp sejak pekan pertama September 2022. Dikabarkan bahwa dalam rekaman gambar yang diambil seorang pengendara di sebuah jalan raya itu, terlihat kepulan asap tebal muncul dari SPBU. Sejumlah orang lantas tampak keluar dari area tersebut. Adapula, penanda titik lokasi bertuliskan "Singgahan" di video itu. Pembakaran SPBU dalam konten sepanjang 16 detik itu, diklaim terjadi di Tuban, Jawa Timur, sebagai reaksi atas kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Berikut isi narasinya: " POMBENSIN TUBAN DIBAKAR MASSA BEGITU HARGA BBM NAIK TGL 03-09-2022. *INI BARU .. & WAJIB DI IKUTI OLEH SELURUH RAKYAT INDONESIA,". Namun, benarkah SPBU di Tuban dibakar akibat kenaikan harga BBM?   Tangkapan layar berisi narasi yang menyatakan SPBU di Tuban dibakar usai harga BBM naik  (WhatsApp) Fakta Yang Sebenarnya  Klaim soal pembakara...

Kabar terkakt tim Khusus (Timsus) Polri telah merampungkan pemeriksaan memakai alat pendeteksi kebohongan atau lie detector terhadap tersangka Putri Candrawathi, Istri Mantan Kadiv Propam Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Dikabarkan bahwa adapun hasilnya adalah dengan hasil tingkat akurasi sebesar 93 persen. "Dengan tingkat akurasi 93 persen itu pro Justitia. Kalau dibawah 90 persen itu tidak masuk dalam ranah pro justitia," kata Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo saat jumpa pers di Gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta, Rabu (7/9/2022). Meski tidak disebutkan hasil kesimpulannya, namun Dedi memastikan jika hasil akurasinya 93% itu tetap layak untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan. "Kalau masalah pro justitia berarti hasilnya diserahkan ke penyidik. Penyidik yang berhak mengungkapkan kepada teman-teman, termasuk penyidik juga akan menyampaikan ke persidangan. Karena poligraf tersebut bisa masuk ke dalam satu 84 KUHAP ya alat bukti...