DUNIAOBERITA.COM Skip to main content

Posts

Showing posts from January 29, 2022

Brigjen Junior Tumilaar Tuding Jenderal Ini Jadi Pengkhianat Bangsa

Kabar terbaru terkait Brigjen Junior Tumilaar kembali menjadi perhatian usai aksinya membela warga Desa Bojong Koneng yang berkonflik dengan PT Sentul City Tbk, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dikabarkan bahwa dalam pernyataannya, Brigjen Junior Tumilaar bahkan meluapkan sumpah serapah kepada salah satu oknum TNI Brigjen Rio. “Beta punya pasukan brigade, negara Indonesia punya pemerintah. Sentul City bang**t kau. Mana Brigjen Rio pengkhianat bangsa kau. Saya relakan nyawa untuk kalian,” ujarnya. Menurut Brigjen Junior Tumilaar, Brigjen Rio adalah sosok yang menjadi beking Sentul City. Bahkan menurutnya, Ria diduga mendapat tanah dan rumah di Sentul City. “Saya mendapat informasi Brigjen Rio berdinasi di BAIS,” tuturnya. Brigjen Junior menilai PT Sentul City telah merusak bangunan, rumah tinggal, hingga lahan garapan warga. Ia juga menyebut tindakan Sentul City sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM). “Pelanggaran HAM menyebabkan rakyat tidak memiliki lagi rumah tinggal dan tanah garap...

KASAD Dudung Sudutkan Panglima TNI Andika

Kabar terbaru terkait KASAD Jenderal Dudung Abdurachman dinilai sudutkan Panglima TNI Andika Perkasa. Itu dipicu ucapan KASAD soal KKB Papua. Dikabarkan bahwa sebelumnya KASAD Jenderal Dudung Abdurachman mengatakan, dirinya tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan pengejaran terhadap kelompok kriminal bersenjata. Jenderal Dudung merasa kehilangan dengan gugurnya tiga prajurit TNI AD itu. "Mereka itu anak buah saya, kan," ujarnya di Gedung DPR pada Kamis, 27 Januari 2022. Jenderal Dudung akan memimpin langsung upacara pemakaman Serda Rizal di Bandung. Tapi, Dudung tak bisa berbuat banyak. Menurut Dudung, perintah untuk melakukan pengejaran terhadap KKB adalah kewenangan Panglima TNI. TNI AD, kata Dudung, hanya berwenang menyiapkan personel. Bukan perintah pengejaran. Politisi Partai Gerindra Fadli Zon blak-blakan soal ini. Dia menilai. Analisis tajam ikut dilo "Komentar ini terkesan menyudutkan Panglima TNI," kata Fadli Zon melalui cuitan di akun media sosial pr...

Jusuf Kalla Menentang Keras Rencana Polri, Ternyata Karena Hal Ini

Kabar terbaru berkaitan dengan mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) tak seteju rencana Polri memetakan masjid upaya mencegah radikalisme. Dikabarkan bahwa menurut JK, tidak ada radikalisme yang mengacau negara lewat masjid. “Saya ingin sampaikan bahwa tidak ada radikalisme yang pernah mengacau negara lewat masjid,” ujar JK Masjid Al-Markaz Al-Islam di Makassar, Jumat (28/1). Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) itu mengatakan hampir semua yang membuat bom, radikalisme dan kelompok berasal dari rumah kontrakan. “Kalau begitu masalahnya ya periksa semua rumah kontrakan karena di situ yang bikin bom. Tidak pernah ada di baiat, di masjid macam-macam,” kata JK. Dia menyebut jika ada penceramah yang mengkritik pemerintah, itu sifatnya untuk amar makruf nahi mungkar, bukan meruntuhkan negara. “Kalau ada yang mengkritik itu dari ustaz-ustaz yang bicara amar makruf nahi mungkar,” jelasnya. Namun, JK mempersilahkan kepolisian untuk menangkap penceramah jika memberontak kepada negara. “Kalau memang ada y...

WADUH! Partai Ini Juga Tolak Ahok Pimpin IKN

Kabar terbaru terkait sosok Basuki Tjahja Purnama alias Ahok kembali mendapat penolakan untuk memimpin Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan. Padahal Ahok sudah mendapat restu dari PDIP. Dikabarkan bahwa dilansir dari Fajar.co.id, Kini giliran PPP yang menolak Ahok. Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mempertanyakan kenapa harus Ahok yang menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kaltim. Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mempertanyakan kenapa harus Ahok yang ditunjuk atau mau ditetapkan menjadi Kepala Otorita IKN di Kaltim. Sebab, masih banyak sosok atau figur lain di Indonesia selain Ahok. “Tidak harus Pak Ahok, banyak figur-figur yang lain saya kira,” kata Achmad Baidowi kepada wartawan, Jumat (28/1). Dia meminta semua pihak agar tidak mendikte Presiden Jokowi untuk menentukan kepala otorita IKN baru di Kaltim. Menurut dia, meskipun kepala otorita itu sifatnya pemerintah daerah khusus, namun setingkat kementerian mengenai pengalokasian anggarannya. “Presiden enggak usah didikte siapa so...

WADUH MENGERIKAN! Pasukan Merah Dayak Beri Ultimatum, Terkait Roh Leluhur

Kabar terbaru terkait Edy Mulyadi juga diketahui telah mangkir dari pemanggilan pertama dari Bareskrim Polri sebagai saksi pada Jumat (28/1/2022). Dikabarkan bahwa Ketidakhadiran Edy pun membuat sejumlah pihak geram. Salah satunya Ketua Pasukan Merah Dayak, Petrus Sabang. Ia lantas memberi batas waktu untuk pihak kepolisian menghadirkan Edy Mulyadi guna diperiksa. "Batas dari bahasa sya d video itu sampai hari Minggu pak (batas pemanggilan). Tidak ad respons saya turun kan masa saya," ucap Petrus lewat pesan WhatsApp kepada pegiat media sosial, Permadi Arya alias Abu Janda, yang diunggah di akun Instagramnya, Jumat (28/1/2022). Petrus juga menyebut masih memberi kepercayaan kepada pihak kepolisian dalam menyelesaikan kasus yang telah membuat masyarakat Kalimantan sakit hati. Namun, jika dalam waktu yang ditentukan yakni Minggu (30/1) Edy Mulyadi tak juga bisa dihadirkan pihaknya akan bertindak. "Masih ada hari tuk berikan kepercayaan kepada pihak polri. Selap...

Guru Honorer yang Bakar Sekolah karena tidak Dibayar, Akhirnya Ini Yang Terjadi

Kabar terbaru terkait mantan guru honorer di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Cikelet, Kecamatan Cikelet, periode 1996-1998 berinisial MA, 53, akhirnya menerima uang honor sebesar Rp6 juta yang dibayarkan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Dikabarkan bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Ade Manadin mengatakan pemberian uang honor kepada MA merupakan bentuk tanggung jawab moral dan sosial atas honor yang belum dibayarkan sekolah. Dia berharap uang tersebut bisa mengobati sakit hati dan kekesalan yang dirasakannya selama MA menngajar di sekolah tersebut. "Kami berharap uang tersebut bisa membantu MA menghadapi kesulitan yang sedang dihadapinya. Akan tetapi, terkait uang honor yang belum diterimanya, kami belum melakukan penelusuran lebih jauh terkait masalah itu. Uang senilai Rp6 juta ini berasal dari sumbangan pembinaan Pendidikan (SPP) dan sekarang ini kalau pembayaran honor paling lambat tiga bulan setelah bantuan operasional sekolah (Bo) cair," katanya, Jumat...

Usai Bilang Perempuan Kalimantan Dijual ke Cina Jadi Budak Seks, Nicho Silalahi Diminta Bukti, Ini Jawabannya

Kabar terbaru berkaitan dengan aktivis, Nicho Silalahi cukup ramai dikritik usai menyinggung soal adanya perempuan yang dijual ke Cina untuk dijadikan budak seks. Dikabarkan bahwa adapun Nicho Silalahi menyinggung hal itu melalui akun Twitter pribadinya, @Nicho_Silalahi pada Kamis, 27 Januari 2022. “Saat Hutan ditebang, banjir merendam rumah warga ± sebulan, perempuannya dijual ke China untuk dijadikan budak seks, anak-anak pada mati tenggelam di bekas galian tambang kalian pada diam,” kata Nicho Silalahi. “Tapi saat ada yang mengatakan ‘Tempat Jin Buang Anak’ kalian Demo. Sebenarnya kalian siapa?” tambahnya. Salah satu yang mengkritik cuitan ini adalah akun @PakkatDayak yang meminta Nicho Silalahi memberi bukti soal ucapannya tersebut. Pakat Dayak menilai bahwa cuitan Nicho Silalahi itu ditujukan kepada perempuan Suku Dayak, Kalimantan. Pasalnya, di dalam cuitannya, Nicho Silalahi memang menginggung soal orang yang demo karena ucapan “tempat jin buang anak”. Sementara, sebelumnya, Ali...

Koalisi Ini Minta Bersatu Bela Edy Mulyadi, Ini Alasan Tegasnya

Kasus Edy Mulyadi yang menghina warga Kalimantan makin melebar. Bahkan ada yang mulai kait-kaitkan dengan agama. Hal itu terungkap dari pernyataan Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat (KPAU). KPAU mengajak advokat, aktivis hingga umat Islam untuk membela Edy Mulyadi atas kasus dugaan ujaran kebencian kepada masyarakat Kalimantan. Ketua Umum KPAU Ahmad Khozinudin mengatakan, pernyataan Edy Mulyadi adalah bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat. Bahkan kata Khozinudin, pernyataan Edy Mulyadi tersebut juga dijamin dalam konstitusi. Sehingga tidak termasuk dalam unsur pidana. “Edy Mulyadi sedang menjalankan aktivitas kebebasan menyampaikan pendapat yang dijamin konstitusi bukan melakukan kejahatan,” bebernya. Dia menilai, ada upaya mengkriminalisasi Edy Mulyadi karena lantang membongkar makar oligarki di balik proyek Ibu Kota Negara (IKN). Source : Manadopost