Kabar terbaru datang dari politikus PDIP Masinton Pasaribu mengatakan bahwa pejabat negara tidak boleh mengeluarkan ancaman untuk bergabung dengan negara lain. Menurutnya, hal itu tidak etis dilakukan.
Hal ini diungkapkan Masinton usai Bupati Meranti M Adil protes mengenai pembagian dana bagi hasil (DBH) minyak dan menyinggung angkat senjata hingga pindah negara.
"Sebagai pejabat negara yang bertugas di daerah dan sebagai kepala daerah juga harus menghormati tatanan dasar bernegara. Bicara tentang NKRI, nggak boleh pejabat negara mengeluarkan kalimat apalagi ancaman untuk bergabung dengan negara lain, itu sangat tidak etis bahkan cenderung melanggar sumpah janji jabatan yang mendasar," kata Masinton kepada wartawan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (12/12).
Berdasarkan hal itu, Politikus PDIP Masinton menegaskan bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) perlu menanggapi pernyataan Adil tersebut. Masinton juga bicara soal pelanggaran sumpah jabatan.
"Menurut saya sih Mendagri harus merespons itu," kata Masinton.
"Ya kan ada sumpah dan jabatan. Kalau ada pelanggaran sumpah dan jabatan kan bisa juga diberhentikan. Kalau memang ada terbukti ke sana ya," lanjutnya.